Bahlil Curhat ke Gibran: Anggarannya Dipangkas Sri Mulyani

KABARBURSA.COM  - Wakil Presiden (Wapres) terpilih, Gibran Rakabuming Raka dilaporkan baru saja berkunjung ke Kantor Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Senin 29 Juli 2024.

Usai pertemuan tersebut, Menteri Bahlil mengaku perbincangannya dengan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sebatas membahas kelanjutan investasi RI ke depan. 

“Tadi kami berdiskusi banyak hal tentang bagaimana agar iklim investasi kita lebih baik dari yang sekarang,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, dikutip Selasa 30 Juli 2024.

Bahlil menekankan bahwa komunikasi ini penting karena Gibran akan fokus pada isu-isu ekonomi digital, hilirisasi, dan percepatan pelayanan investasi. Sehingga, perlu dilakukan koordinasi lanjutan agar regulasi-regulasi tidak tumpang tindih ke depannya. 

Selain itu, Bahlil juga mengungkapkan kekhawatirannya kepada Gibran mengenai minimnya anggaran yang diterima Kementerian Investasi/BKPM dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Ia berharap Gibran bisa melobi Kementerian Keuangan untuk meningkatkan anggaran, terutama untuk memperbaiki sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS).

“OSS ini sudah bagus, tapi kualitasnya seperti dalam berbagai kesempatan saya bilang bahwa OSS ini kita harapannya bisa jadi seperti mobil Mercy, tapi hari ini masih seperti mobil [keluarga atau MPV]. Tidak mungkin saya mau bikin spesifikasi kayak mobil Mercy kalau Kemenkeu kasih uang hanya untuk mobil [MPV]?” ujarnya.

Sebelumnya, Bahlil juga meminta DPR RI untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk memberikan penjelasan terkait pemotongan anggaran Kementerian Investasi/BKPM pada pagu indikatif tahun 2025.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Bahlil mengungkapkan bahwa pagu indikatif anggaran 2025 untuk Kementerian Investasi/BKPM hanya sebesar Rp681,8 miliar, turun hampir 50 persen dari anggaran tahun 2024 yang mencapai Rp1,2 triliun.

Bahlil menjelaskan bahwa dengan anggaran sebesar itu, target investasi tahun 2025 sebesar Rp1.850 triliun sangat tidak rasional. Ia memperkirakan dengan anggaran tersebut, investasi yang bisa didapatkan hanya sebesar Rp800 triliun

"Saya minta tolong ke bapak pimpinan [Komisi VI DPR] untuk panggil Bu Menkeu [Sri Mulyani] dan Bappenas [Suharso Monoarfa] untuk jelaskan ini [masalah anggaran],” kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, beberapa waktu lalu.

Bahlil pun menjabarkan dengan pagu anggaran yang dianggarkan untuk kementeriannya di tahun 2025, sangat tidak rasional jika target investasi tahun 2025 berada di angka Rp1.850 triliun. Sebab, dengan anggaran sebesar itu, bahlil menilai investasi yang bisa didapatkan hanya sebesar Rp800 triliun.

"Jadi saya sampaikan kita revisi aja RKP-nya, dari Rp1.850 triliun menjadi Rp800 triliun itu rasionalisasi yang saya buat dengan tim saya,” ucap Bahlil.

Wakil Presiden (Wapres) terpilih, Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan menekankan perlunya memperbaiki regulasi dan aspek lainnya yang perlu digenjot untuk meningkatkan kemudahan investasi di dalam negeri.

“Memang harus ada improvement. Tadi kan saya bicara masalah regulasi dan lain-lain, banyak yang perlu digenjot,” kata Gibran di Kantor BKPM, Jakarta, Senin, 29 Juli 2024.

Gibran dan Bahlil juga membicarakan mengenai lifting minyak dan UMKM. Dirinya menyampaikan bahwa Menteri Investasi Bahlil Lahadalia telah berkomitmen untuk memperbaiki berbagai regulasi yang menghambat investasi.

Gibran mengaku, regulasi yang memperlambat investasi ini sudah dilaporkan kepada Bahlil. Selain itu, ia menekankan pentingnya untuk tidak melupakan UMKM.

“Tadi kita bicara masalah lifting minyak dan lain-lain, lalu masalah regulasi yang masih sedikit memperlambat investas, tapi sudah di followup oleh Pak Menteri. Dan yang paling penting, jangan melupakan UMKM,” kata dia

Regulasi Memperlambat Investasi

Gibran menyampaikan bahwa UMKM perlu terus dilibatkan dalam upaya menyerap investasi di dalam negeri. Ia menekankan pentingnya untuk tidak melupakan UMKM serta memperhatikan regulasi yang masih memperlambat investasi. Menurutnya, beberapa regulasi di Kemenkominfo yang memperlambat investasi di sektor digital perlu ditindaklanjuti ke depannya.

“Sekali lagi, jangan melupakan UMKM dan regulasi-regulasi yang masih memperlambat investasi. Ini masih perlu dikejar lagi. Kan tadi di Kemenkominfo ada beberapa regulasi yang memperlambat investasi di digital, ini ke depan harus ditindaklanjuti,” lanjutnya.

Gibran menyatakan bahwa dirinya tidak hanya membicarakan masalah investasi dengan Bahlil, tetapi juga dengan jajaran di BKPM. Menurutnya, ada beberapa sektor yang perlu ditingkatkan, seperti hilirisasi.

Ia menjelaskan, salah satu sektor yang perlu ditingkatkan adalah produksi minyak bumi di dalam negeri dan hilirisasi.

Peningkatan di sektor hilirisasi, menurutnya, tidak hanya meningkatkan investasi tetapi juga berkontribusi pada pendapatan negara. Gibran mencontohkan sektor-sektor seperti tembaga, bauksit, dan nikel yang sudah berjalan, yang terbukti meningkatkan pendapatan negara.

Selain itu, ia kembali menekankan pentingnya memperhatikan UMKM dan memperbaiki regulasi yang masih menghambat investasi.

“Lalu juga hilirisasi itu kan sering saya sampaikan di masa debat dan kampanye, tembaga, bauksit, nikel yang sudah jalan sekarang, kan sudah terbukti meningkatkan pendapatan negara, dan sekali lagi jangan lupakan UMKM dan regulasi yang masih perlambat investasi perlu dikejar lagi,” kata dia. (*)