KABARBURSA.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Indonesia harus berhenti impor BBM dari Singapura.
Menurut Bahlil, selama ini Indonesia melakukan impor BBM dari Singapura sebanyak 50 persen. Namun saat ini, pihaknya akan mengalihkan dominasi impor tersebut ke negara lain.
"Waktunya jangan dulu saya ngomong ya, tapi tidak lama lagi," kata Bahlil kepada awak media di Jakarta, Senin, 26 Mei 2025.
Menurut Menteri ESDM, Indonesia seharusnya tidak mengambil langkah impor BBM ke Singapura. Alasannya, negara dengan julukan Negeri Singa itu tidak memilki sumber daya minyak.
"Lucu negara kita ini. Kita import minyak dan BBM, ke negara yang tidak punya sumber minyak sendiri. Dari pada begitu, saya putuskan tidak usah impor ke sana (Singapura)," tegas dia.
Rencananya, Bahlil berencana mengalihkan impor ke Middle East atau Timur Tengah. Langkah tersebut dianggap dia lebih berharga ketimbang impor ke Singapura.
“Ini yang kita mau perlahan arahkan (impor BBM), ke negara lain," ucapnya.
Alasan Swasembada BBM tak Realistis
Sebelumnya diberitakan, Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) Mulyanto, menyebut rencana Presiden Prabowo mewujudkan swasembada BBM sebagai rencana ambisius.
Menurutnya, swasembada BBM hanya bisa terjadi jika didukung kesungguhan politik serta kapasitas pemerintahan yang mumpuni.
"Itu adalah visi yang bagus namun perlu pembuktian. Karena, ini masalah berat yang telah membelit cukup lama," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Jakarta, 9 Mei 2025.
Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019–2024 itu menyoroti tren penurunan tajam produksi minyak nasional. Menurutnya, ambisi mencapai target lifting satu juta barel per hari (BPH) kini semakin jauh dari kenyataan, bahkan terkesan seperti mimpi belaka.
"Sejak Era Reformasi tidak ada pembangunan kilang baru. Proyek kilang minyak di Jatim dan Kaltim mandeg. Yang tersisa adalah kilang-kilang tua, yang kita dengar setiap empat bulanan sekali terjadi kasus kebakaran kilang," ujarnya.
"Sementara investor asing di sektor ini hengkang satu per satu, seperti ConocoPhillips, Royal Dutch Shell, dan Chevron, karena dianggap semakin tidak menarik, di tengah arus deras investasi sektor energi baru-energi terbarukan (EBET)," terang Sekjen Menristek era Pemerintahan SBY ini.
Ia menilai secara kelembagaan, kondisi Pertamina sebagai BUMN migas andalan tengah goyah. Hal ini diperparah dengan posisi Direktur Utama dan Komisaris Utama yang diisi oleh figur dari dewan pembina partai politik penguasa, serta terbelit kasus korupsi besar dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun hanya dalam tahun 2023.
Untuk diketahui,sejak 2008 Indonesia secara resmi berstatus sebagai negara net importir minyak, disebabkan oleh tingginya tingkat konsumsi yang tidak seimbang dengan kapasitas produksi dalam negeri. Pada 2024, sekitar 64 persen dari total kebutuhan minyak nasional dipenuhi melalui impor.
Sementara itu, pada 2023, konsumsi minyak domestik tercatat mencapai 1.603 ribu barel per hari (BPH), sedangkan rata-rata produksi harian hanya sekitar 580 ribu BPH, atau setara 36 persen dari total kebutuhan.(*)