KABARBURSA.COM - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa pihaknya hanya diberi anggaran Rp5,07 triliun saja untuk membangun 3 juta rumah pada 2025.
“Anggarannya Rp5 triliun. Dari anggaran sebesar itu kita breakdown. Kami akan menerapkan keterbukaan publik,” kata Maruarar saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024.
Dia pun membandingkan dengan anggaran pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp14,68 triliun, tapi hanya mampu merealisasikan pembangunan rumah rakyat sekitar 200.000 unit saja.
“Tahun 2024 anggaran yang diberikan Rp14 triliun, tapi yang berhasil dibangun 200.000 unit rumah. Itu anggaran Rp14 triliun loh,” ujarnya.
Meski begitu, Maruarar tetap yakin bahwa program pembangunan 3 juta rumah direalisasikan dengan baik. Pada tahap awal, akan dibangun rumah susun (rusun) dengan anggaran Rp3,53 triliun.
Rincian pembangunan rusun ini mencakup penyediaan hunian vertikal untuk TNI/Polri, dan ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, melanjutkan pembangunan 44 unit rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terdampak IKN, serta renovasi 10 tower rusun di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat.
“Sedangkan alokasi untuk pengadaan rumah swadaya ditetapkan sebesar Rp747 miliar, yang akan mendukung pembangunan rumah melalui skema Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) dan diimplementasikan melalui program padat karya sebanyak 34.289 unit,” papar Ara, panggilan akrabnya.
Selanjutnya adalah, mengalokasikan untuk pembangunan ‘Rumah Khusus’ sebesar Rp105 miliar. Lalu, untuk Rumah Umum dan komersil sebesar Rp121 miliar.
“Untuk manajemen dan teknis lainnya sebesar Rp575 miliar,” tuturnya.
Kementerian Perumahan Butuh Empat Dirjen
Sementara itu, lanjut Maruarar, untuk menjalankan berbagai program di Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait mengusulkan agar membentuk empat Direktur Jenderal (Dirjen), yaitu Dirjen Perumahan Desa, Dirjen Perumahan Perkotaan, Dirjen Kawasan Permukiman, dan satu dirjen lainnya.
“Akan ada empat dirjen yang akan membantu saya,” ucap Maruarar.
Nantinya, lanjut politisi Partai Gerindra ini, sema aspek perencanaan dan pengelolaan akan di bawah satu dirjen, sehingga akan lebih fokus.
“Kita perlu menyederhanakan birokrasi agar lebih jelas dan tidak menyulitkan. Jangan terlalu banyak ke sana ke mari. Birokrasi itu mempermudah, jangan mempersulit,” kata Maruarar.
Maruarar yakin, dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang dia usulkan, cara kerja di Kementerian PKP akan lebih bersih, sederhana, dan dapat diakses oleh publik.
“STOK yang diusulkan ini sudah sampai di Istana (Kepresidenan). Saya sudah minta ke Bapak Presiden,” ungkapnya.
Sumbang 2 Juta Hektar untuk Program 3 Juta Rumah
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan menyumbangkan dua hektare lahan miliknya untuk memulai program pembangunan 3 juta rumah di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Maruarar mengatakan yang dilakukannya ini bertujuan untuk mendorong para pengembang swasta turut berpartisipasi dalam program tersebut.
“10 November nanti, saya akan mengadakan peletakan batu pertama di Tangerang. Untuk siapa? Untuk rakyat. Apakah akan disewakan atau dijual? Tidak. Ini akan diberikan cuma-cuma,” kata Maruarat Sirait di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024.
Dia memastikan bahwa hunian yang dibangun akan disediakan gratis bagi masyarakat yang memenuhi syarat. “Gratis, bentuknya apa, kita kasih aja,” ujarnya.
Namun, lanjut Maruarar, dengan catatan hunian ini ditujukan khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang mencakup kalangan masyarakat umum, aparatur sipil negara (ASN), hingga anggota TNI/Polri.
“Rencana saya nih, tolong didoain ya, mudah-mudahan berhasil. Di sana nanti ada gurunya, TNI berpenghasilan rendah, polisi berpenghasilan rendah. Karena kalau TNI/Polri yang Bintara, Tamtama itu jatuhnya pindah-pindah tempat. Ada ASN juga,” ungkap pria yang akrab disapa dengan panggilan Ara ini.
Dia menegaskan pentingnya penyaluran hunian ini agar tepat sasaran, mengingat bantuan langsung tunai (BLT) sering kali meleset dari target.
“Isunya hanua satu, diberikan kepada rakyat yang tepat, yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai salah sasaran. Kita kasih BLT (Bantuan Langsung Tunai) saja sering salah sasaran. Jadi kita harus berikan yang tepat sasaran,” tegasnya.
Kemudian dia menyinggung pihak swasta agar ikut berpartisipasi dalam penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Adapun bentuk partisipasinya beragam, bisa berupa hunian vertikal seperti apartemen atau rusun, maupun rumah tapak.
“Silakan bentuknya apa. Dari swasta tanahnya, yang bangun swasta, sama isinya. Besok-besok bapak dari Intiland, terserah bagaimana. Mau memberikan tanah saja seperti yang saya lakukan, dan yang bangun orang lain,” tuturnya. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.