KABARBURSA.COM - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menggelar pertemuan dengan Nanjing Hydraulic Research Institute (NHRI), sebuah lembaga riset dari China, untuk mengeksplorasi peluang kerja sama dalam pembangunan pemecah gelombang (breakwaters) dan tanggul laut (sea dikes).
Basuki menjelaskan bahwa pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan kunjungan tim NHRI ke Indonesia guna mengkaji data dan desain dasar tanggul laut yang telah disusun oleh para ahli dari Korea Selatan (Korsel), Belanda, dan Kementerian PUPR.
Menurut Basuki, dalam kajian tersebut, perkiraan biaya pembangunan tanggul laut dari Bekasi hingga Tangerang mencapai Rp90 triliun.
"Ini merupakan bagian dari transfer pengetahuan dari China ke Indonesia. Pembiayaan proyek ini direncanakan menggunakan skema pinjaman," ungkap Menteri Basuki, Jumat, 27 September 2024.
Namun, Menteri Basuki tidak menjelaskan secara detail, apakah China akan memberikan pinjaman untuk merealisasikan pembangunan tanggul laut ini.
Perekayasa Ahli Utama Kementerian PUPR Arie Setiadi menjelaskan bahwa pesisir Pantai Utara Jawa menghadapi risiko penurunan tanah sebesar 15-16 cm per tahun dan masalah tanah lunak yang cukup serius. Oleh karena itu, pembangunan tanggul laut menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini.
Saat ini, proyek konstruksi tanggul laut tengah berada pada tahap pengumpulan data bathimetri, echosounding, dan investigasi tanah untuk merancang tanggul laut sepanjang 22 km dari Bekasi ke Tangerang.
"Proyek ini dirancang dengan konsep multifungsi, di mana tanggul laut akan berfungsi sebagai jalan raya untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, serta sebagai bendungan estuari yang menampung air tawar," jelas Arie.
Namun, sebelum pembangunan dimulai, perlu dilakukan perbaikan sistem sanitasi masyarakat sekitar agar tanggul tidak tercemar.
"Sanitasi masyarakat harus diperbaiki terlebih dahulu, karena terdapat 13 sungai yang bermuara di area tersebut. Kita harus mencegah tanggul berubah menjadi septic tank," ujarnya.
Menteri Teten Ungkap Kecurangan China terhadap RI
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyoroti serbuan produk impor ke pasar dalam negeri. Sementara itu, produk lokal masih kesulitan menjangkau pasar luar negeri lantaran membutuhkan puluhan sertifikat.
Teten menyontohan produk olahan pisang yang akan dikirim ke luar negeri membutuhkan 21 sertifikat. Setelah itu, ada penyesuaian sertifikat setiap enam bulan sekali.
"Kalau produk kita masuk ke luar negeri, contohnya produk olahan pisang, itu membutuhkan 21 sertifikat. Ada tiga sertifikat yang setiap enam bulan harus di-adjust. Padahal mereka enggak punya kebun pisang di Eropa, di Jepang, dan lain-lain. Jadi, mereka sebenarnya tidak terganggu dengan produk pisang," kata Teten di Jakarta, Minggu, 22 September 2024.
Contoh produk dalam negeri lainnya, lanjut Teten, yaitu olahan sarang burung walet. Diungkapnya, produk tersebut masuk dalam daftar hitam atau dilarang masuk ke China oleh pemerintah negara tersebut. Ironisnya, China mengimpor bahan baku dari Indonesia.
"Misalnya sarang burung walet ingin diekspor ke China. Jadi mereka sudah langsung dimasukkan negative list. Padahal mereka impor bahan baku dari kita banyak," ungkap Teten.
Dia menekankan pentingnya melindungi pasar Indonesia dari serbuan-serbuan produk-produk impor, khususnya dari China. Untuk itu, dia mendorong standarisasi dalam negeri menjadi satu kebijakan untuk melindungi UMKM. Dalam hal ini, dia menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk pengawasan.
"Itu salah satu bentuk mereka memproteksikan diri terhadap produk-produk kita. Sementara kita, begitu dengan mudahnya membiarkan produk-produk dari luar masuk ke negara kita, melalui platform cross border online. Kita perlu lebih memperketat diri, dan ini bisa menjadi kebijakan nontarif. Karena kita dengan beberapa negara sudah masuk ada free trade agreement," jelas Teten.
Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan UMKM mempunyai potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dia menyebutkan, 1,7 juta UMKM di sektor makanan dan minuman dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 3,7 juta orang.
Namun, Taruna menyebutkan, saat ini ada beberapa kendala yang dihadapi, seperti pembiayaan untuk izin edar.
Untuk itu, melalui kerja sama dengan Kemenkop UKM diharapkan dapat memberikan pendampingan hingga insentif khusus untuk pelaku UMKM.
"Kita yakin UMKM ini tidak hanya buffer atau pendukung utama ekonomi nasional kita. Kalau UMKM ambruk, negeri kita ini bisa dalam kondisi sangat berbahaya. Karena itu, kami juga sepakat, kita akan melakukan proteksi," ucap Taruna. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.