KABARBURSA.COM - Terungkap, rumah subsidi ternyata banyak yang dibiarkan kosong oleh pemiliknya. Kondisi seperti ini terjadi di beberapa provinsi, dengan tingkat kekosongan 60 sampai 80 persen.
Menanggapi itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rakyat (PUPR) Zainal Fatah menjelaskan banyaknya rumah subsidi yang kosong disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya proses pembangunan yang belum rampung atau pemiliknya memang belum menempati rumah tersebut.
"Persoalan rumah subsidi seperti itu biasa. Ada yang belum selesai dibangun, ada juga pemiliknya belum pindah (menempati)," kata Zainal saat ditemui Kabar Bursa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 2 September 2024
Dia menyangkal rumah subsidi ini sepi peminat. Zainal menegaskan, minat masyarakat terhadap rumah subsidi tetap tinggi. Buktinya, pemerintah berencana akan menambah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk memenuhi keinginan masyarakat memiliki rumah subsidi.
"Karena peminatnya banyak, pemerintah berencana berencana menambah kuotanya, karena cakupannya masih jauh dari yang diharapkan," jelas Zainal.
Sebagai langkah lanjutan, kata Zainal, Kementerian PUPR akan terus mendorong BP Tapera dan bank-bank pelaksana untuk lebih aktif melakukan pemantauan terhadap rumah subsidi yang belum ditempati.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah resmi menambah kuota pembiayaan rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 200.000 unit. Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas sektor properti, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa awalnya kuota FLPP untuk tahun 2024 sebesar 166.000 unit. Namun, karena peminatnya banyak, maka pada bulan September jumlahnya ditambah sebanyak 34.000 unit serta dana tambahannya sebesar Rp4,3 triliun.
"Dari awalnya 166.000 unit ditambah 34.000 unit, dengan anggaran tambahan Rp4,3 triliun," jelas Menteri Basuki di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2024.
Sementara, di sisi lain, Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) memastikan kesiapan pihaknya untuk menambah insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), serta kuota subsidi FLPP.
Kepala BKF Febrio Kacaribu menyatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran penambahan kuota program FLPP sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Itu sudah disiapkan sesuai dengan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Presiden Jokowi," ujar Kepala BKF, Febrio Kacaribu.
Namun, Febrio tidak menyebutkan jumlah subsidi anggaran tersebut. Dia hanya memastikan insentif ini ditujukan untuk kelas menengah yang berfokus pada pembelian rumah komersial.
Pendistribusian FLPP Dinilai Belum Maksimal
Sementara itu, Pengamat Next Policy Dwi Raihan mengatakan, berdassrksn data dari laman BP Tapera per Agustus 2024 menyebutkan mayoritas penerima FLPP adalah pekerja swasta, yang mencapai 77,29 persen. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa distribusi FLPP masih belum sepenuhnya optimal.
"FLPP sangat diperlukan bagi MBR karena terdapat backlog perumahan sebanyak 9,9 juta unit per 2023. Dimana 83,4 persen merupakan MBR. Ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara kebutuhan perumahan dan pasokan yang tersedia," ujar Dwi kepada Kabar Bursa di Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024.
Dwi menegaskan, apabila dikelola dengan baik, FLPP dapat memberikan dampak positif jangka panjang baik bagi MBR maupun perekonomian secara keseluruhan. Untuk MBR, FLPP berpotensi meningkatkan kepemilikan rumah dan menyediakan hunian yang layak.
"Sedangkan bagi perekonomian, FLPP dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kontribusi langsung terhadap produk domestik bruto (PDB)," jelasnya.
"Penciptaan lapangan kerja, hingga mendorong investasi dan infrastruktur seperti pembangunan pusat perbelanjaan, sekolah, rumah sakit dan lain-lain," tambahnya.
Untuk menilai efektivitas program ini, Dwi menyebut ada beberapa indikator harus diperhatikan, antara lain seberapa banyak MBR yang memanfaatkan subsidi untuk kepemilikan rumah, apakah rumah yang tersedia memenuhi permintaan, dan lokasi sesuai kebutuhan MBR, serta minat perbankan dalam pembiayaan FLPP.
Lanjutnya Dwi, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa FLPP tepat sasaran, yaitu tata kelola yang baik dan transparan, serta kebijakan yang berkelanjutan.
Selain itu, risiko-risiko seperti hunian tak berpenghuni, penyalahgunaan subsidi, dan kesalahan manajemen perlu diperhatikan.
Pemerintah diharapkan melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin untuk memastikan bahwa hunian yang tersedia memenuhi standar kelayakan, birokrasi berjalan lancar, dan subsidi diberikan sesuai kebutuhan.
"Penting juga untuk mempertimbangkan pendapatan dan daya beli MBR di setiap daerah agar subsidi FLPP dapat lebih efektif dalam menjembatani kesenjangan perumahan di Indonesia,” ujarnya.
Untuk diketahui, pemerintah telah menaikkan PPN DTP dari 50 persen pada semester II 2024 menjadi 100 persen hingga Desember 2024.
Sementara itu, dalam program FLPP, pemerintah meningkatkan target dari 166.000 unit menjadi 200.000 unit mulai 1 September 2024. Dukungan untuk sektor perumahan diberikan melalui perpanjangan dan penguatan insentif PPN DTP, serta penambahan kuota FLPP.
"Jadi, kita memberikan dukungan sektor perumahan, yaitu PPN DTP untuk melanjutkan dan memperkuat, kemudian FLPP," pungkasnya. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.