KABARBURSA.COM - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyatakan akan memperkuat perdagangan nikel melalui bursa berjangka di Indonesia.
Kepala Bappebti Tirta Karma Senjaya mengatakan, pihaknya siap membentuk harga acuan nikel untuk mengoptimalkan perdagangan nikel yang juga merupakan komoditas unggulan Indonesia.
“Bappebti terus berupaya memperkuat perdagangan nikel melalui bursa berjangka. Sebagai produsen sekaligus pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia harus mengoptimalkan perdagangan nikel untuk meningkatkan pendapatan negara," ujar dia dalam keterangannya dikutip Sabtu, 1 Februari 2025.
Saat ini, kata dia, harga nikel masih mengacu pada bursa luar negeri sehingga diperlukan harga referensi sendiri. Salah satu instrumen untuk mewujudkannya adalah melalui Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).
"Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi, penguatan pasar dalam negeri, peningkatan pasar ekspor, serta menumbuhkan lebih banyak pelaku usaha," jelasnya.
Tirta menambahkan, nikel sangat berpotensi menjadi subjek kontrak berjangka di Bursa Berjangka Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pembentukan referensi harga nikel di pasar nasional dan global sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
Dia bilang, awalnya nikel banyak digunakan sebagai bahan baku baja tahan karat. Namun, seiring perkembangan teknologi, penggunaannya semakin luas, terutama dalam industri baterai kendaraan listrik.
"Dari sisi harga, nikel tergolong komoditas dengan tingkat fluktuasi tinggi. Oleh karena itu, nikel ideal untuk diperdagangkan di bursa berjangka," jelas Tirta.
Berdasarkan data United States Geological Survey, produksi nikel Indonesia mencapai 1,8 juta ton dari total 3,6 juta ton produksi nikel dunia pada 2023.
Hal tersebut menunjukkan produksi nikel Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Adapun daerah penghasil nikel Indonesia sebagian besar tersebar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, Indonesia merupakan eksportir nikel terbesar di dunia. Sementara itu, negara tujuan utama ekspor nikel Indonesia adalah Tiongkok, Jepang, Norwegia, Belanda, dan Korea Selatan.
Sementara itu, Tenaga Ahli Bappebti Veriyadi menjelaskan beberapa faktor pendukung kelayakan nikel masuk ke bursa berjangka. Faktor tersebut meliputi volume perdagangan yang besar, keragaman produk nikel Indonesia, dan volatilitas harga nikel.
Dia menjelaskan, jika Indonesia merupakan eksportir nikel terbesar di dunia dan berkontribusi sebesar 55 persen dari produksi nikel primer dunia pada 2023.
"Tidak hanya itu, produk nikel Indonesia beragam seperti feronikel, nickel pig iron (NPI), dan nikel matte yang perlu ditentukan harga referensinya. Harga nikel juga fluktuatif dan telah mengalami empat kali gelembung (bubble) sejak 2004," terang Veriyadi.
Veriyadi melanjutkan, dari sisi tantangan, Indonesia perlu menetapkan harga nikel yang transparan, dapat diamati (observable price), dan mencerminkan kondisi fisik komoditas.
Proses penetapan harga ini melibatkan berbagai pihak, seperti pembeli, penjual, pedagang (trader), dan lembaga keuangan. Kemudian, tantangan lainnya adalah kemungkinan adanya harga premium, mengingat nikel sebagai komoditas yang terkonsentrasi secara geografis sering terpengaruh isu-isu geopolitik.
"Selain itu, kebijakan politik Indonesia, kebijakan politik global, serta cadangan nikel yang masuk dalam kategori ore shortage juga merupakan tantangan tersendiri. Oleh karena itu, perlu kajian dan analisis yang mendalam dari sisi keuntungan dan tantangan agar nikel menjadi komoditas yang memberikan manfaat dalam perdagangan berjangka nantinya," tambah Veriyadi.
Energi Hijau dan Pasar Nikel Terancam
Sebelumnya diberitakan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dikabarkan akan membuat kebijakan membatalkan Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA), regulasi yang selama ini mendukung subsidi dan insentif untuk teknologi energi bersih, termasuk kendaraan listrik yang membutuhkan bahan baku nikel.
Dalam acara Temu Tahunan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) ke-XXXIII di Jakarta, Jumat, 29 November 2024, Tenaga Profesional Sumber Kekayaan Alam Lemhanas, Edi Permadi, memaparkan proyeksi dampak pencabutan IRA. Ia menjelaskan, rencana tersebut dapat memengaruhi prospek industri kendaraan listrik. Hal ini pada gilirannya bisa berimbas pada komoditas nikel sebagai bahan baku utama baterai.
“Rencana Trump tersebut bisa menjadi sentimen negatif bagi pasar nikel global yang bisa membuat harga nikel melemah,” katanya.
Indonesia sebagai pemain utama di pasar nikel global dinilai akan terdampak langsung jika permintaan kendaraan listrik menurun. Menurut Edi, keputusan Trump yang terang-terangan mendukung energi fosil dapat memperlambat pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) sehingga memengaruhi permintaan komoditas lain seperti tembaga, aluminium, dan timah.
“Komoditas ini selama ini menjadi tulang punggung pengembangan energi baru dan terbarukan. Jika pengembangan EBT melambat, permintaannya juga akan tertekan,” kata Edi.
Di tengah potensi dampak kebijakan Donald Trump yang mengancam pasar nikel global, posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam cadangan nikel tetap strategis. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan betapa besar sumber daya dan cadangan nikel yang dimiliki Indonesia.
Pasokan nikel Indonesia tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 132.K/GL.01/MEM.G/2024 tentang Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batu Bara Nasional Pada Tahun 2023. Data pasokan nikel itu tertuang dalam lampiran Kepmen ini.
Pasokan nikel berada dalam tabel Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral Logam Termasuk Mineral Radioaktif. Dalam tabel itu disebutkan, total sumber daya nikel yakni 18.550.358.128 ton untuk bijih dan 184.606.736 ton untuk logam.
Sementara, total cadangan nikel Indonesia tercatat sebanyak 5.325.790.841 ton bijih dan 56.117.187 ton logam. Untuk cadangan terkira sebanyak 3.423.289.094 ton bijih dan 35.910.615 ton logam. Kemudian, cadangan terbukti sebanyak 1.902.501.747 ton untuk bijih dan 20.206.573 ton untuk logam.(*)