Beredar 13 Komisi Kerja DPR RI Periode 2024-2029

KABARBURSA.COM - Beredar susunan sementara alat kelengkapan dewan (AKD) atau komisi kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memuat perubahan mitra kerja hingga penambahan komisi. Dari periode 2019-2024 berjumlah 11 menjadi 13 komisi berdasarkan susunan yang beredar.

Dari 13 susunan komisi, terdapat satu badan yang bermitra kerja dengan sejumlah kementerian koordinator, yaitu Badan Anggaran (Banggar). Adapun kementerian koordinator tersebut bertambah dari periode 2019-2024 sebanyak tiga, menjadi lima kementerian koordinator.

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, mengaku akan menggelar rapat paripurna pada Selasa, 15 Oktober 2024, mendatang. Adapun rapat paripurna tersebut akan membentuk komisi kerja DPR RI.

Kendati begitu, Adies tidak menyebut jumlah komisi yang telah difinalisasi fraksi-fraksi di DPR RI. Dia sendiri berharap, finalisasi komisi kerja DPR RI bisa ditetapkan melalui rapat paripurna mendatang.

“Ya, mudah-mudahan. Ini kalau di sana finalisasi berarti insyaAllah selasa sudah bisa,” kata Adies dalam pernyataannya di Jakarta, dikutip Jumat 11 Oktober 2024.

Lebih jauh, Legislator Partai Golkar itu mengaku pihaknya siap ditempatkan pada komisi apapun. Seandainya ada penambahan komisi sebagaimana jumlah yang beredar, dia mengaku Partai Golkar siap menerima posisi tersebut.

“Kita siapkan saja. Kita kan alternatif, mau 11 komisi kita siap, mau 12 komisi siap, mau 13 komisi siap, mau 14 komisi siap. Pokoknya kita siapkan sampai 15 komisi pun kita siap,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Proses sinkronisasi alat kelengkapan dewan (AKD) atau komisi kerja DPR RI bakal dirampungkan paling lambat tanggal 14 Oktober 2024 mendatang. Adapun saat ini, DPR enggan terburu-buru menentukan jumlah AKD.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan pihaknya juga menanti nomenklatur Presiden Terpilih Prabowo Subianto ihwal jumlah kementerian pada periode kerjanya. Dengan begitu, DPR RI dapat menetapkan berapa jumlah AKD.

“Kalau sekarang kita tentukan jumlah komisi ini sementara kementerian lembaga yang kemarin undang-undangnya sudah dipisahkan juga di periode yang lama, nanti kita bongkar pasang, merubah lagi ini tambahan komisi atau mitra komisi dari kementerian di bawah pemerintahan Pak Prabowo,” kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2024. 

Cucun menegaskan DPR akan menunggu nomenklatur Prabowo kelak. Dia pun memastikan sinkronisasi AKD sendiri paling lambat ditetapkan tanggal 14 Oktober 2024 mendatang, atau sebelum pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.

“Yang pasti dengar-dengar tanggal 10 (Oktober), paling lambat tanggal 14 sudah bisa disinkronkan dengan AKD yang ada di DPR,” katanya.

Adapun berikut nomenklatur mitra AKD berdasarkan surat yang beredar;

Komisi I (Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika)

1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika
5. Panglima TNI/Mabes TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU
6. Badan Intelijen Negara (BIN)
7. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
8. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
9. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
10. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
11. Dewan Pers
12. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
13. Komisi Informasi Pusat (KIP)
14. Lembaga Sensor Film (LSF)

Komisi II (Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur)

1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP)
6. Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu)
7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
10. Lembaga Administrasi Negara (ANRI)
11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
12. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
13. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)

Komisi III (Penegakan Hukum)

1. Kejaksaan Agung
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
8. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Komisi IV (Pertanian, Kehutanan dan Kelautan)

1. Kementerian Pertanian
2. Kementerian Kehutanan
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Badan Urusan Logistik (Bulog)
5. Badan Restorasi Gambut (BRGM)
6. Badan Pangan Nasional (Bapanas)
7. Badan Karantina Indonesia

Komisi V (Infrastruktur dan Perhubungan)

1. Kementerian Pekerjaan Umum
2. Kementerian Perumahan Rakyat
3. Kementerian Perhubungan
4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
5. Kementerian Transmigrasi
6. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Komisi VI (Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha)

1. Kementerian Perdagangan
2. Kementerian BUMN
3. Kementerian Koperasi
4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)
8. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)

Komisi VII (Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Sarana Publikasi)

1. Kementerian Perindustrian
2. Kementerian Pariwisata
3. Kementerian Ekonomi Kreatif / Barekraf
4. Kementerian UMKM
5. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
6. Lembaga Penyiaran Publik RRI
7. Lembaga Penyiaran Publik TVRI
8. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

Komisi VIII (Agama, Sosial, dan Perempuan dan Anak)

1. Kementerian Agama
2. Kementerian Sosial
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAΙ)
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)
8. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

KOMISI IX (Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial)

1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Ketenagakerjaan
3. Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga
4. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI
5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)
8. Badan Gizi Nasional

Komisi X (Pendidikan, Olah Raga, dan Riset)

1. Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi
2. Kementerian Pendidikan Tinggi
3. Kementerian Kebudayaan
4. Kementerian Pemuda dan Olahraga
5. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
7. Badan Pusat Statistik (BPS)

Komisi XI (Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, Sektor Jasa Keuangan)

1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Bank Indonesia (BI)
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan danLembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
7. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
8. Pembangunan (BPKP)
9. Badan Pengawasan Keuangan dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
10. BUMN (PMN, Privatisasi)

Komisi XII (Energi & Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup dan Investasi)

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Kementrian Lingkungan Hidup
3. Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal
4. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
5. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
6. Dewan Energi Nasional (DEN)
7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
8. Badan Informasi Geospasial (BIG)

Komisi XIII (Hukum dan HAM)

1. Kementerian Hukum
2. Kementerian HAM
3. Kementerian Sekretariat Negara
4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
5. Komnas HAM
6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
9. Sekretariat Jenderal DPR
10. Sekretariat Jenderal DPD
11. Sekretariat Jenderal MPR
12. Sekretariat Kabinet
13. Kantor Staf Presiden (KSP)

Badan Anggaran

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (terkait Pembahasan RKA/KL)
5. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan (*)