KABARBURSA.COM – Bank Indonesia (BI) menyiapkan optimalisasi kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung penguatan ekosistem transaksi digital daerah. Optimaliasi ini dilakukan sejalan dengan kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang telah memasuki tahun ke tiga.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan penguatan ekosistem transaksi digital dicapai melalui tiga strategi. Salah satu strategi yang dimaksud adalah inovasi dan akseptasi digital yang mencakup berbagai program digitalisasi pembayaran yang mencakup produk maupun modal bisnis oleh penyedia jasa pembayaran.
Langkah berikutnya yang bakal ditempuh adalah menyiapkan penguatan manajemen risiko dan perlindungan konsumen serta literasi digital yang dilakukan secara kolaboratif oleh satgas P2DD, TP2DD dan industri sistem pembayaran.
“Strategi yang kedua adalah tadi penguatan infrastruktur yang terkoneksi interoperabilitas dan integrasi menjawab tadi yang disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan dan Menpan RB untuk mewujudkan infrastruktur sistem pembayaran yang stabil, modern sebagai standar nasional,” kata Perry dalam Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Darah P2DD di Jakarta, Senin, 23 September 2024.
Sedangkan langkah ketiga, lanjut Perry, adalah memperkuat peran perbankan secara nasional maupun di daerah sebagai lembaga utama untuk mendorong digitalisasi sistem pembayaran.
“Termasuk mendorong penguatan bank pembangunan daerah. Sehingga berbagai digitasi ini bisa mendorong pembayaran di daerah dan sejalan dengan peran dari BPD sebagai penata usaha rekening kas umum daerah,” jelasnya.
Meski digitalisasi memegang peranan penting dalam hal pembayaran, namun Perry mengakui bahwa perlu manajemen risiko yang baik dalam hal inovasi digital. Oleh karena itu, pihaknya meminta ada keterlibatan dari BPD dalam inovasi digital.
“Pesatnya perkembangan digitalisasi juga perlu kita respon dengan manajemen risiko cyber dan perlindungan data pribadi,” ujarnya.
Perry menilai, untuk menjawab tantangan transformasi digital di pusat dan di daerah adalah sinergi. Sedangkan pihak yang harus mengambil peran adalah satgas P2DD
“Kami di Bank Indonesi akan terus mendukung untuk mempercepat digitalisasi ekonomi keuangan nasional dan daerah. Baik melalui KRIS, BIFAS maupun yang lain-lain. Itulah intinya dan tentu saja untuk mempersiapkan ke depan juga kami mempersiapkan digital rupiah atau rupiah digital sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah digital di Indonesia,” jelasnya.
Digitalisasi di Pusat dan Daerah
Sebelumnya, Perry mengungkapkan bahwa progres peningkatan pemanfaatan digitalisasi dari waktu ke waktu telah terlihat dari data pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, peningkatan digitalisasi berkontribusi sekaligus berkorelasi dengan peningkatan dan pemulihan ekonomi pemerintah pusat dan daerah.
Kontribusi tersebut diwujudkan dalam hal efisiensi kerja pemerintah serta mengoptimalkan perolehan pajak dan retribusi. Digitalisasi memungkinkan pemerintah bisa mendapat pajak langsung dari masyarakat.
Pembayaran pajak itu langsung sampai ke rekening pemerintah di pusat dan daerah. Begitu juga dengan pengeluaran anggaran juga dimudahkan serta lebih efisien berkat adanya digitalisasi.
“Dari sisi pendapatan KRIS juga untuk pembayaran pajak dan retribusi terus mengalami peningkatan. Demikian hanya dari sisi pengeluaran transaksi bantuan sosial juga dilakukan secara non-tunai untuk mendukung efisiensi dan transparansi dalam penyalurannya,” jelasnya.
Selain mendukung pengelolaan keuangan di pemerintah pusat dan daerah, digitalisasi juga berperan mendukung inklusivitas serta penguatan ekonomi lokal dan UMKM di daerah.
“Pada level daerah bagaimana peran perbankan termasuk perbankan di daerah juga perlu terus ditingkatkan agar meningkatkan kapasitas dalam pelayanan ekonomi dan keuangan daerah. Oleh karena itu untuk menjawab tantangan ini transformasi digital baik di pusat maupun di daerah perlu harus kita sinergikan,” ujarnya.
Perry mengklaim bahwa Indonesia masuk sebagai negara yang transformasi digitalnya tercepat di dunia. Menurutnya digitalisasi ini telah terjadi sejak lima tahun belakangan dan berhasil menyelamatkan Indonesia dan ekonomi nasional dari pandemi Covid.
“Pasca pandemi akseptasi digital semakin meluas di masyarakat dan juga di berbagai sektor usaha, termasuk juga UMKM dalam ekonominya maupun pengembangan model bisnis baru berbasis digital yang produktif dan inovatif. Termasuk juga adalah cepatnya digitalisasi keuangan daerah,” kata Perry.
Selain itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengklaim bahwa Indonesia masuk dalam kategori negara yang transformasi digitalnya tercepat dibanding dengan negara-negara lainnya. Menurutnya digitalisasi ini telah terjadi sejak lima tahun belakangan dan berhasil menyelamatkan Indonesia dan ekonomi nasional dari pandemi Covid
“Pasca pandemi akseptasi digital semakin meluas di masyarakat dan juga di berbagai sektor usaha, termasuk juga UMKM dalam ekonominya maupun pengembangan model bisnis baru berbasis digital yang produktif dan inovatif. Termasuk juga adalah cepatnya digitalisasi keuangan daerah,” kata Perry dalam Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Darah P2DD di Jakarta, Senin, 23 September 2024.(*)