KABARBURSA.COM – Pemerintah memastikan bahwa legalisasi sumur minyak rakyat yang dilakukan baru-baru ini tidak boleh disalahartikan sebagai lampu hijau untuk eksplorasi ilegal ke depan.
Hal ini ditegaskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025.
"Perlu saya luruskan, pimpinan. Jangan sampai ada salah kutip. Sumur-sumur masyarakat yang kita legalkan itu adalah yang sudah terjadi di masa lampau. Jadi bukan berarti ke depan praktik seperti itu boleh diteruskan," kata Bahlil.
Ia menambahkan, langkah legalisasi tersebut dilakukan sebagai solusi atas situasi yang sudah berlangsung lama tanpa kepastian hukum. Namun ia mengingatkan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggiring opini negatif.
"Sekarang ini tukang goreng banyak. Jadi saya sampaikan apa adanya saja," ucapnya.
Lanjutnya Bahlil memaparkan bahwa produksi gas nasional hingga pertengahan 2025 telah mencapai 6.746.000 kaki kubik per hari, atau setara dengan 1.211.000 barel setara minyak per hari (boepd).
Dari sisi cost recovery, realisasi hingga Mei 2025 mencapai USD 3,6 miliar atau sekitar 42 persen dari target APBN tahun berjalan sebesar USD 8,5 miliar. Pemerintah juga memperkirakan outlook cost recovery sepanjang 2025 akan mendekati angka USD 8,2 miliar.
"Untuk tahun 2026, kami mengusulkan cost recovery di kisaran USD 8,5 miliar sampai USD 9,35 miliar, menyesuaikan dengan proyeksi kegiatan eksplorasi dan produksi di tahun depan," ujar Bahlil.
Volume Subsidi LPG dan Solar 2026 Disiapkan Tak hanya membahas lifting dan cost recovery, Bahlil juga mengusulkan proyeksi volume BBM bersubsidi untuk APBN 2026. Untuk LPG subsidi, pemerintah mengusulkan kuota sebesar 19,28 hingga 19,5 juta kiloliter.
"Dengan rincian, minyak tanah disiapkan sebesar 0,52 sampai 0,54 juta kiloliter dan minyak solar subsidi di kisaran 18,53 sampai 18,74 juta kiloliter," rinci Bahlil.
Ia menekankan bahwa penyusunan volume subsidi ini mempertimbangkan dinamika konsumsi masyarakat, harga energi global, serta upaya efisiensi dalam anggaran negara.
"Kita harus realistis tapi tetap menjamin energi terjangkau untuk masyarakat bawah. Itulah semangat utama dalam penyusunan APBN sektor energi tahun 2026," tutupnya.(*)