KABARBURSA.COM - Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) akan memusatkan perhatian pada kelancaran transaksi lintas batas (cross border transaction).
“Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 hingga 2030 menggarisbawahi pentingnya kemudahan transaksi lintas batas sebagai salah satu fokus utama,” ujar Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti Salma di Jakarta, Rabu 28 Agustus 2024.
Destry memaparkan bahwa perluasan konektivitas pembayaran antarnegara tetap akan memperhatikan kepentingan nasional, melalui pengembangan kerja sama QRIS antarnegara dan interkoneksi sistem pembayaran ritel serta wholesale.
Interkoneksi pembayaran lintas negara tentu menuntut kesiapan teknis dan bisnis dari sistem pembayaran nasional untuk terhubung secara internasional.
Oleh karena itu, BSPI 2030 akan menitikberatkan upaya pada penyusunan infrastruktur dan kesiapan pelaku sistem pembayaran nasional, sesuai dengan standar internasional, agar mampu melakukan interkoneksi baik secara bilateral maupun multilateral.
Destry menambahkan, BI juga terus mengevaluasi regulasi dan pengawasan sistem pembayaran serta setelmen secara berkala guna memastikan efisiensi dan keamanan transaksi treasury sejalan dengan perkembangan teknologi terkini.
"Karena volume transaksi yang kita kelola terus meningkat, termasuk transaksi lintas batas, maka diperlukan sistem pembayaran yang mampu mengadopsi efisiensi dan keamanan dalam cross border transaction," tegasnya.
Sebagai bagian dari upaya mewujudkan layanan bank sentral yang andal, Bank Indonesia saat ini juga tengah melakukan modernisasi proses bisnisnya agar lebih fleksibel terhadap variasi instrumen dan skema yang berlaku di pasar uang dan valuta asing.
Selain itu, BI juga memperkuat tata kelola terkait ketertelusuran (traceability) dan audit atas seluruh transaksi, dari awal hingga akhir, untuk memastikan laporan keuangan kelembagaan yang akuntabel.
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa Indonesia telah memperluas kerja sama Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) antarnegara hingga mencakup Korea Selatan dan India.
"Setelah menjalin kerja sama dengan Malaysia, Thailand, dan Singapura, kami juga telah menandatangani nota kesepahaman kerja sama QR dengan Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Jepang, dan India," kata Perry dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital (FEKDI) dan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024 di Jakarta.
QRIS antarnegara diperluas demi kemudahan, efisiensi, dan keamanan dalam konektivitas pembayaran ritel lintas negara.
Transaksi perbankan digital pada Juli 2024 tumbuh 30,50 persen secara year on year (yoy), mencapai 1.845,27 juta transaksi.
Sementara itu, transaksi QRIS pada Juli 2024 melonjak pesat hingga 207,55 persen (yoy), dengan jumlah pengguna mencapai 51,43 juta dan jumlah merchant mencapai 33,21 juta.
Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia
Hari ini, Bank Indonesia (BI) meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa peluncuran ini merupakan kelanjutan dari BSPI 2019-2025. Acara tersebut diadakan bersamaan dengan pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Perry menjelaskan bahwa dalam BSPI 2030, akselerasi digitalisasi pembayaran nasional akan difokuskan pada lima inisiatif utama. Inisiatif ini meliputi modernisasi infrastruktur pembayaran retail, wholesale, dan data; konsolidasi industri pembayaran nasional; inovasi dan akselerasi digital; perluasan kerja sama internasional; dan pengembangan rupiah digital.
“Modernisasi infrastruktur pembayaran retail, wholesale, dan data, konsolidasi industri pembayaran nasional, inovasi dan akselerasi digital, perluasan kerjasama internasional, dan pengembangan rupiah digital,” kata Perry.
Lebih lanjut, Perry menyatakan bahwa kerja sama sistem pembayaran berbasis QR code antarnegara akan terus diperluas. Setelah sukses dengan Malaysia, Thailand, dan Singapura, BI telah menandatangani nota kesepahaman kerja sama QR dengan Korea Selatan, Uni Arab Emirat, Jepang, dan India.
“Ke depan, Asia akan terintegrasi pembayaran melalui QR dan juga melalui fast payment,” jelasnya.
Pada momentum penyelenggaraan FEKDI 2024, Perry juga mengumumkan peluncuran pengembangan kartu kredit Indonesia segmen pemerintah dengan fitur online payment virtual card tokenisasi.
“Fitur QRIS dalam kartu kredit Indonesia ini akan diperluas untuk memudahkan transaksi belanja pemerintah tidak hanya untuk perjalanan, tapi juga untuk membeli produk-produk UMKM karya-karya bangsa dan dengan demikian mendorong inklusivitas dan digitasi UMKM,” tambahnya.
Dengan peluncuran BSPI 2030, BI berkomitmen untuk terus mendorong inklusivitas keuangan dan mempercepat digitalisasi di Indonesia, menjadikan sistem pembayaran nasional lebih efisien, aman, dan terintegrasi dengan standar internasional.
QRIS dan Transaksi di Korsel
Sistem pembayaran QR Code Indonesian Standard (QRIS) akan segera dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di Korea Selatan (Korsel).
Implementasi ini merupakan bagian dari upaya peningkatan integrasi dan kemudahan transaksi lintas negara antara Indonesia dan Korea Selatan.
Dengan QRIS, pengguna di Indonesia akan dapat melakukan pembayaran dengan mudah di berbagai merchant di Korea Selatan tanpa perlu menukar mata uang atau menggunakan metode pembayaran lain yang mungkin tidak familiar.
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi wisatawan dan pelaku bisnis dari kedua negara.
Selain itu, langkah ini juga menunjukkan kemajuan dalam kolaborasi ekonomi dan teknologi antara Indonesia dan Korea Selatan, mendukung pertumbuhan ekonomi digital di kedua negara.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.