KABARBURSA.COM - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memuji kontribusi PT Bank Tabungan Negara (BTN) dalam memperluas akses kepemilikan rumah. BTN dinilai berperan signifikan dengan menguasai 40 persen pangsa pasar Kredit Pemilikan Rumah (KPR), khususnya untuk masyarakat kecil di Indonesia.
“Saya doakan tahun depan, BTN bersama Pak Erick bisa mencapai 60 persen, atau paling tidak 50 persen. Harus ada progres,” ujar Ara saat dalam acara HUT KPR BTN ke 48 tahun di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Minggu, 15 Desember 2024.
Ara juga menyoroti capaian BTN dalam memberikan KPR kepada masyarakat sektor informal, yang mencapai 9,7 persen dari total penyaluran KPR. Ia mengapresiasi langkah BTN yang memberikan harapan kepada pedagang kecil, pegawai ritel, dan pekerja sektor informal lainnya untuk memiliki hunian layak.
“Saya menyaksikan langsung di Serang, pedagang bakso, pedagang sayur, dan pegawai minimarket bisa memiliki rumah berkat BTN. Ini menunjukkan negara hadir untuk rakyat kecil,” kata Ara.
Dukung Generasi Muda dan Pengusaha Lokal
BTN juga berhasil memberikan solusi kepemilikan rumah bagi generasi milenial dan Gen Z.
“Ini langkah baru, negara hadir untuk anak muda. Dengan angka yang besar, anak-anak muda sudah bisa memiliki rumah dari usia 30 tahun,” tambah Ara.
Selain itu, Ara menyoroti keberhasilan BTN dalam membina pengembang muda dan lokal. Ia memberikan contoh pengusaha muda yang mampu membangun ribuan rumah dalam setahun di daerah Sierra.
“BTN sudah melakukan pendampingan dan pembinaan, sehingga banyak pengusaha muda di daerah berkembang pesat. Ini bagus untuk pemerataan ekonomi dan distribusi pembangunan,” jelasnya.
Ara berharap BTN terus memperkuat kolaborasi dengan pengembang dan pemangku kepentingan lainnya. Ia juga mengapresiasi upaya BTN dalam mengedukasi pengembang agar lebih profesional.
“Dengan langkah ini, kita tidak hanya memperkuat sektor perumahan tetapi juga mendorong pemerataan ekonomi di daerah. Saya optimistis BTN akan terus menjadi motor utama dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat,” tutup Ara.
Dukungan Lintas Sektor
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyoroti tiga kendala utama yang menjadi fokus pemerintah dalam melanjutkan Program 3 Juta Rumah.
Kendala tersebut meliputi masalah tanah, perizinan, dan pembiayaan, yang membutuhkan dukungan lintas sektor untuk dapat diatasi.
“Kementerian PKP baru berjalan selama 51 hari. Dalam periode ini, kami berupaya mengidentifikasi seluruh permasalahan dalam ekosistem perumahan dan kawasan permukiman,” kata Fahri Hamzah
Fahri menyebutkan bahwa kementeriannya telah menjalin koordinasi dengan DPR RI dan DPD RI untuk mengevaluasi program perumahan dan menyusun anggaran yang tepat.
Secara detail dia memaparkan, untuk persoalan tanah merupakan elemen utama dalam sektor perumahan. Untuk itu, Kementerian PKP telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian BUMN guna mengidentifikasi data serta lokasi tanah yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rumah rakyat.
“Saya sudah berdiskusi dengan Pak Nusron Wahid (Menteri ATR/BPN) dan pihak terkait untuk mencari solusi atas permasalahan tanah,” ungkap Fahri.
Sedangkan untuk soal perizinan yang kerap menghambat proses pembangunan. Menurut Fahri, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan beberapa institusi untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan.
“Kami telah berkoordinasi dengan sejumlah institusi terkait guna memperbaiki prosedur perizinan pembangunan perumahan,” jelasnya.
Dan, kendala ketiga yaitu pembiayaan, Fahri menyebutkan, tantangan ini memerlukan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Menteri Keuangan (Menkeu), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia menegaskan pentingnya semangat gotong royong dalam menyelesaikan permasalahan ini.
“Penanganan isu pembiayaan ini membutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak. Kami terus mendorong semangat gotong royong untuk mewujudkan pembangunan rumah rakyat,” pungkas Fahri.(*)