KABARBURSA.COM - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon Napitupulu mengungkapkan bahwa penambahan kuota untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun ini tidak dapat dilakukan. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun anggaran 2024.
"APBN 2024 hanya untuk 2024, APBN 2025 hanya untuk 2025. Kami sudah berkali-kali meminta, namun tidak memungkinkan," ujar Nixon dalam pertemuan di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu, 20 November 2024.
Menurut Nixon, meskipun BTN sudah menawarkan kepada masyarakat untuk menyelesaikan akad kredit, kuota FLPP tahun ini sudah habis. Bahkan, BTN masih memiliki sekitar 25.000 unit rumah yang belum dapat diakadkan karena keterbatasan kuota tersebut.
"Yang paling realistis adalah pada 2025, di awal Januari. Masyarakat masih bisa menunggu sebulan asalkan ada kepastian," tutur Nixon.
Nixon menjelaskan, penawaran akad kredit memang memiliki batas waktu, namun ia yakin proses akad dapat diselesaikan dalam waktu tiga bulan setelah kuota FLPP 2025 tersedia.
BTN, lanjut Nixon, berkomitmen untuk memastikan proses akad kredit dapat berjalan lancar begitu alokasi anggaran APBN 2025 tercairkan. Ia pun mengimbau masyarakat untuk bersabar, dengan harapan kuota FLPP baru dapat segera tersedia pada awal tahun depan.
"Yang terpenting adalah kepastian agar masyarakat tidak merasa dirugikan,” tandas Nixon.
Menteri PKP Dorong Peningkatan Kuota FLPP 2025
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan agar kuota FLPP untuk tahun 2025 ditingkatkan. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan rutin dengan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu.
"Saya sudah meminta agar tahun depan kuotanya tidak hanya 220.000 unit, tetapi lebih banyak. Pembiayaan FLPP perlu diperbesar dengan pendekatan yang lebih inovatif seperti sekuritisasi dan model bisnis yang lebih menguntungkan," Ara, panggilan akrab Maruarar Siraot saat menghadiri acara Agent Awards Jakarta 2024 di Kuningan, Jakarta, Senin, 18 November 2024.
Dia juga menyoroti pentingnya memperbanyak kuota FLPP dengan penyediaan lahan gratis, yang dapat menurunkan harga rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga 30 hingga 40 persen. Ia mengusulkan agar pembiayaan FLPP tidak sepenuhnya bergantung pada APBN, melainkan berbagi tanggung jawab dengan bank, di mana 50 persen dibiayai oleh bank dan sisanya oleh APBN.
"Jika sebagian lahan dapat diperoleh dengan harga murah atau gratis, harga rumah akan lebih terjangkau. Komponen tanah menyumbang sekitar 30 hingga 40 persen dari harga rumah," jelas Ara.
Selain itu, Ara mengusulkan adanya pembagian kelas rumah untuk MBR. Ia berharap masyarakat tidak terjebak hanya di rumah tipe 36, melainkan dapat naik ke tipe 50 atau lebih besar sesuai dengan perbaikan kondisi ekonomi mereka. Rumah tipe 36 yang ditinggalkan dapat dijual kembali kepada warga MBR lainnya, menciptakan pasar sekunder yang berkelanjutan.
"Selama ini tipe 36 selalu menjadi pilihan. Saya ingin ada perbaikan. Ketika kondisi ekonomi membaik, mereka bisa pindah ke tipe 50, dan rumah tipe 36 yang ditinggalkan bisa dijual kepada MBR lain, sehingga tercipta pasar sekunder. Masyarakat kita tidak boleh stagnan dalam satu kondisi," tegas Ara.
Rusun Tanah Abang dan Kebon Kacang Disulap Jadi 20 Tingkat
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan bahwa Perum Perumnas berencana merevitalisasi rumah susun (rusun) Tanah Abang dan Kebon Kacang, Jakarta Pusat, menjadi bangunan bertingkat tinggi atau high rise.
Saat ini, kata Kartika, kedua rusun tersebut hanya memiliki empat hingga lima lantai.
"Perumnas akan merevitalisasi beberapa rusun yang masih empat atau lima lantai, seperti di Tanah Abang dan Kebon Kacang. Direvitalisasi menjadi high rise," ujar Kartima di Jakarta, Rabu, 20 November 2024.
Tiko, panggilan akrabnya, mengungkapkan, tujuan revitalisasi ini untuk meningkatkan koefisien lantai bangunan (KLB), sehingga dapat menyediakan lebih banyak hunian layak bagi masyarakat.
Selain itu, rusun-rusun tersebut dianggap sudah tua dan kurang optimal dengan hanya memiliki bangunan rendah.
Tiko menjelaskan, selama proses revitalisasi, penghuni rusun akan diminta pindah untuk sementara. Dan, setelah revitalisasi selesai, mereka akan kembali menghuni unit baru yang lebih tinggi dan modern.
"Kita akan tawarkan agar masyarakat pindah dulu sementara. Nanti, rusun yang baru akan memiliki hingga 20 lantai, dan masyarakat bisa kembali ke hunian yang sudah diperluas," jelas Tiko.
Selain revitalisasi rusun, Tiko juga menyoroti rencana Kementerian BUMN bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membangun hunian berkonsep transit-oriented development (TOD) di atas lahan milik PT KAI, seperti di Manggarai (Jakarta Selatan), Gubeng (Surabaya), dan Kiara Condong (Bandung).
Konsep TOD ini sebelumnya telah diterapkan di Stasiun Pondok Cina (Jawa Barat), Margonda Depok (Jawa Barat), dan Stasiun Tanjung Barat (Jakarta Selatan).
Katanya, pembangunan TOD di Manggarai direncanakan menjadi proyek terbesar dengan luas lahan mencapai 60 hektare, sedangkan TOD di Gubeng akan menempati lahan seluas 12 hektare.
Namun, proyek di Manggarai memerlukan waktu lebih lama karena membutuhkan sosialisasi dengan masyarakat setempat yang telah tinggal di kawasan tersebut.
"Manggarai akan menjadi proyek besar. Tapi prosesnya panjang karena harus ada sosialisasi dengan warga," pungkas Tiko. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.