KABARBURSA.COM – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengaku telah ditargetkan memperoleh dividen tahun 2025 sebesar Rp90 triliun. Hal itu dia ungkap dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 September 2024.
Erick menuturkan, target dividen itu sesuai dengan Keputusan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Menurutnya, angka yang ditargetkan cukup fantastis lantaran meningkat jika dibandingkan dengan target dividen tahun 2024.
“Saya baru dapat info, rupanya sudah diketok oleh Banggar untuk dividen 2025. Kami ditargetkan Rp90 triliun. Jadi ada peningkatan dari Rp85 triliun, jadi Rp90 triliun. Saya kira angka yang fantastis,” ungkap Erick dalam Raker bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 September 2024.
Kendati demikian, Erick meminta persetujuan DPR RI untuk menambah pagu anggaran Kementerian BUMN tahun 2025 sebesar Rp66 triliun. Dengan anggaran tersebut, dia meyakini Kementerian BUMN di periode selanjutnya akan bekerja lebih keras.
“Mohon saya rasa dukungan untuk penunjang kami bagian BUMN kalau bisa, mohon ditingkatkan Rp66 triliun, dibandingkan Rp5 triliun sebenarnya jauh sekali,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Erick menyebut, peningkatan target dividen 2025 lebih dari 160 persen jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Diketahui, dividen BUMN sempat ditargetkan sebesar Rp30 triliun pada tahun 2021, kemudian meningkat sebesar Rp40 triliun di tahun 2022, dan Rp81 triliun di tahun 2023.
Dengan target Rp90 triliun di tahun 2025, Erick menilai BUMN perlu melakukan efisiensi secara menyeluruh. Kendati demikian, dia mengaku banyak pihak yang akan terganggu dengan target baru di tahun 2025.
“Kita harus lakukan efisiensi lagi, menyeluruh ya. Mungkin banyak pihak pasti enggak suka karena tidak mungkin kenaikan ini hanya tergantung daripada peningkatan daripada laba, misalnya sumber daya alam ataupun dia tidak mau efisiensi,” jelasnya.
Saat ini, kata Erick, tercatat sebanyak 7 BUMN dari 47 perusahaan secara holding mengalami kerugian. Dengan data tersebut, dia menilai ada perbaikan good corporate governance. Dalam menangani BUMN yang “sakit”, Erick juga mengaku tidak anti dengan proses hukum yang berlaku.
“Kita tidak alergi kok, kalau misalnya di publik ada wacana ‘Oh kenapa BUMN ini ada yang melakukan korupsi?’ Memang sejak awal kami dari Kementerian BUMN, kita sangat transparan dengan BUMN yang sakit, yang mau sakit, atau yang Korupsi, kita sangat transparan,” jelasnya.
Lebih jauh, Erick juga mengaku telah menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk menangani perusahaan plat merah yang membandel.
“Kita sangat terbuka, jadi kalau angka itu yang tinggi Rp90 triliun ya, kita coba efisiensi. Kalau yang lainnya saya belum lihat karena tidak mungkin dengan situasi dunia sekarang ongkos logistik naik, ongkos ini naik, mau tidak mau (melakukan efisiensi),” tutupnya.
Sumbang Rp1,940 Triliun untuk Negara
Kementerian BUMN mencatat total kontribusi terhadap pendapatan negara sebesar Rp1,940 triliun sepanjang periode 2020 hingga 2023. Secara rinci, kontribusi BUMN terhadap pendapatan negara dibagi menjadi tiga kategori.
Pertama, melalui dividen perusahaan BUMN yang mengalami pertumbuhan sejak tahun 2021 sebesar Rp30 triliun. Kemudian di tahun 2022 sebesar Rp40 triliun, dan Rp81 triliun di tahun 2023. Sepanjang periode 2020 hingga 2023, kontribusi dividen BUMN terhadap pendapatan negara sebesar Rp194,4 triliun.
Sementara kontribusi BUMN melalui pajak, sepanjang periode 2020 hingga 2023 sebesar Rp1,391,4 triliun. Adapun angka tersebut secara tahunan meningkat dengan rincian, 2020 sebesar Rp247 triliun, 2021 sebesar Rp278 triliun, 2022 sebesar Rp410 triliun, dan 2023 sebesar Rp457 triliun.
Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari BUMN berkontribusi sebesar Rp354,2 triliun sepanjang periode 2020 hingga 2023. Adapun secara tahunan, PNBP mengalami penurunan dengan rincian 2020 sebesar Rp86 triliun, 2021 sebesar Rp87 triliun, 2022 sebesar Rp98 triliun, dan 2023 hanya Rp84 triliun.
Adapun kontribusi dividen kepada negara sepanjang 2020 hingga 2024 sebesar Rp279,7 triliun, dengan rincian 2020 sebesar Rp43,9 triliun, 2021 sebesar Rp29,5 triliun, 2022 sebesar Rp39,7 triliun, 2023 sebesar Rp81,2 triliun, dan 2024 sebesar Rp85,6 triliun.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) tercatat sebagai perusahaan BUMN dengan kontribusi terbesar hingga Rp25,7 triliun sepanjang tahun 2024. Kemudian disusul PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp17,1 triliun, Mining Industry Indonesia (MIND ID) Rp11,2 triliun, PT Pertamina (Persero) Tbk Rp9,3 triliun, dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Rp9,2 triliun. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.