KABARBURSA.COM - Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, akan bisa menjadi titik pusat yang baru pertumbuhan ekonomi Indonesia, tapi 100 tahun mendatang.
Ahli Tata Kota dan Pemukiman dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Jehansyah Siregar mengatakan, keinginan pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai pusat perekonomian baru perlu waktu panjang dan perlu dorongan agar aktivitas ekonomi di IKN semakin menggeliat.
“Sekarang developer power, itu yang perlu ditingkatkan terus. Itu yang akan terus membakar pembangunan di IKN. Saya perkirakan, dalam 100 tahun ke depan itu terbentuk yang disebut episentrum baru,” kata Jehansyah di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Agustus 2024.
Menurut Jehansyah, dalam 100 tahun mendatang, IKN bisa menjadi episentrum bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Sebenarnya, tanda-tanda itu sudah terlihat, salah satu adalah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai angkat sekitar 7 persen, jauh di atas rata-rata nasional.
Karena itu, keberlanjutan IKN perlu dijaga. Dia menyarankan pemerintah melakukan evaluasi dan kajian terhadap fenomena kenaikan ekonomi untuk menjaga manfaat sosial dan ekonominya.
“Benefit sosial ekonomi dan lain-lain itu harus dihitung. Itu menjadi pertanggungjawaban dari Kementerian PUPR dan Otorita IKN,” ujar Jehansyah.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut IKN akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Khususnya, bagi wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.
Saat meninjau pompanisasi di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jokowi mendapatkan pertanyaan apakah provinsi Sulawesi Selatan akan mendapatkan keuntungan ekonomi dari pembangunan IKN. Jokowi pun menegaskan keuntungan ekonomi itu pasti bakal terasa.
Kata Jokowi, bila IKN sudah mulai menjadi kota hidup, akan banyak permintaan berbagai barang utamanya pangan dari IKN ke daerah-daerah sekitarnya. Kota Nusantara disebut Jokowi bakal menjadi pasar baru dengan potensi yang besar.
Provinsi Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai lumbung pangannya Indonesia pasti akan mendapatkan bagian dari peluang ekonomi tersebut.
“Ya nanti kan ada demand, ada permintaan dari pasar baru yang namanya IKN. Tentu saja kalau ada kelebihan produksi beras di Sulsel, bisa dikirim ke IKN. Ada kelebihan produksi sayur di sini bisa ditarik ke IKN. ada bawang merah, bisa ditarik ke IKN,” ujar Jokowi.
Jokowi Kebablasan Soal HGB dan HGU IKN
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam regulasi tersebut, investor yang membeli tanah dengan status Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan bisa memperoleh perpanjangan HGB hingga 160 tahun dengan skema dua kali siklus, serta mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) lahan hingga 180 tahun dengan skema dua kali siklus.
Menanggapi itu, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menganggap pemberian HGB dan HGU tersebut tidak diperlukan untuk mempercepat masuknya investasi di IKN. Bahkan menurutnya pemberian HGB dan HGU hingga ratusan tahun itu kebablasan.
Menurut Andrinof, investor akan masuk ke IKN apabila Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) selesai dibangun dan mulai beroperasi, bukan saat KIPP sedang dibangun.
Setelah KIPP selesai dibangun dan mulai ada kegiatan di sana, investor akan mulai berdatangan. Terkait penyelesaian pembangunan KIPP, kata Andrinof, tergantung dari pemerintahan yang akan datang.
“Tergantung pemerintahan berikutnya (Presiden Terpilih Prabowo Subianto), apakah bisa menyelesaikan dalam empat sampai lima tahun. Kalau bisa, setelah itu investor akan datang,” kata Andrinof dalam acara Launching Buku 9 Alasan dan 8 Harapan Memindahkan Ibu Kota yang digelar di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu, 14 Agustus 2024.
Terlebih lagi, ketika ASN dipindahkan ke IKN maka akan memicu adanya kegiatan ekonomi di sana. Dan, akan ada fasilitas yang bermunculan, seperti sekolah, rumah sakit, dan lainnya.
“Jadi seperti itu yang saya maksud, akan muncul kegiatan ekonomi ikutan, yang sifatnya followed, seperti membangun sekolah, supermarket, tempat hiburan relevan, bukan diciptakan secara eksklusif,” jelasnya.
“(Sekarang) ngundang investor yang mau beli tanah Rp50 triliun itu enggak logis. Pemberian HGU 180 tahun dan HGB 160 tahun juga enggak logis. Itu kebablasan,” sambung Andrinof.
Menurut dia, fungsi ekonomi IKN adalah untuk menggerakkan ekonomi daerah-daerah lain di sekitarnya, hingga ke wilayah timur. Dengan kata lain, sebagai “magnet” kawasan sekitarnya.
“Magnet untuk menggerakkan ekonomi Kariangau, Maloy, Bontang, Sangatta. Lalu nyebrang ke Mamuju, Palu, Gorontalo, Parigi. Itu bayangan intinya,” imbuhnya.
Kata Andrinof, visioner itu adalah menghasilkan dampak berantai seluas mungkin, multi sektor, juga lintas waktu
“Visioner itu bukan membuat monumen,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan terkait kebijakan memberikan HGU kepada investor di IKN hingga 190 tahun. Kata dia, hal itu sesuai dengan perintah Undang-undang dan untuk menarik investor.
Aturan tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diteken pada 11 Juli 2024 lalu.
Beleid itu menyebutkan, pemerintah akan memberikan maksimal dua siklus hak pengelolaan tanah. Bila siklus pertama sudah habis waktunya, pemerintah akan mengawal apakah pelaku usaha akan lanjut ke siklus kedua atau tidak.
Untuk HGU ditetapkan satu siklus pengelolaan jangka waktunya paling lama 95 tahun. Kemudian, bisa dilanjutkan ke siklus kedua dengan waktu yang sama sesuai kriteria dan evaluasi pemerintah. Artinya, untuk HGU maksimal bisa sampai 190 tahun.
“Itu sesuai dengan UU IKN yang ada. Kita ingin memang Otorita IKN itu betul-betul diberikan kewenangan untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri,” kata Jokowi di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu. (*)