KABARBURSA.COM - Presiden terpilih, Prabowo Subianto, mencanangkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen dalam jangka waktu lima tahun ke depan di masa kepemimpinannya.
Adapun kerangka berpikir Prabowo Subianto tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia terangkum dalam buku yang ditulisnya berjudul 'Strategi Transformasi Bangsa.'
Editor Buku Strategi Transformasi Bangsa, Dirgayuza Setiawan mengungkap, Prabowo telah menyusun modeling yang detail dalam memacu pertumbuhan ekonomi di angka 8 persen. Langkah itu juga tak terlepas dari program prioritasnya, yakni Makan Bergizi Gratis.
Dirga menuturkan, Prabowo telah mencanangkan tiga track yang akan didorong untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia, diantaranya melalui perusahaan global besar, perusahaan besar di Indonesia, hingga keterlibatan UMKM.
"Kita bisa membagi pertumbuhan 8 persen itu ke tiga track. Ada track yang didorong oleh perusahaan global besar, ada yang didorong oleh perusahaan Indonesia besar, dan ada juga yang didorong oleh UMKM," kata Dirga dalam acara Economist Gathering: The Urgency of Investing in Children during Prabowo Presidency, di Grand Sahid Hotel Jakarta, Senin, 29 Juli 2024.
Dalam hal ini, kata Dirga, Prabowo juga membagi ketika track tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Adapun kebutuhan itu diintegrasikan dengan supply chain global, kebutuhan skill talent, teknologi dan modal.
"Semakin tinggi kebutuhan-kebutuhan ini, maka itu semakin mungkin dikerjakannya oleh perusahaan yang besar. Semakin rendah maka akan semakin dikerjakan oleh UMKM,” jelasnya.
Secara tidak langsung, tutur Dirga, roda perekonomian UMKM akan terdorong melalui Makan Bergizi Gratis lantaran kebutuhan produksinya mayoritas melibatkan UMKM sekitar.
Tak hanya itu, berbagai macam program revitalisasi juga akan melibatkan para pengusaha lokal.
"Kalau kita lihat untuk investasi kepada anak-anak, ini nanti akan banyak jatuhnya ke UMKM. Jadi kita bagi, makan gratis, renovasi rumah, renovasi sekolah, rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, investasi ke desa. Itu Pak Prabowo ingin fokuskan untuk dikerjakan oleh misalkan kontraktor lokal, oleh pengusaha lokal, oleh kooperasi. Supaya UMKM kita bisa maju dan punya partisipasi yang cukup besar dalam pengembangan skill anak-anak kita ke depan,” paparnya.
Untuk diketahui, program Makan Bergizi Gratis akan dilakukan secara bertahap dengan rincian, 20 persen dari calon penerima sesuai dengan APBN sekitar Rp71 triliun. Kemudian meningkat hingga 100 persen sebelum masa jabatan Prabowo selesai.
Berdasarkan uji cobanya di Sukabumi, unit layanan Makan Bergizi Gratis mempekerjakan sekitar 54 orang dengan mayoritas perempuan. Sedangkan untuk anak sekolah, uji coba dilakukan kepada sekitar 300 orang pelajar di setiap sekolah.
Secara rinci, unit layanan Makan Bergizi Gratis memproduksi 3.000 porsi per hari untuk 20 sekolah di Sukabumi dengan 9.000 penerima manfaat.
Dirga menuturkan, bahan makanan yang diproduksi juga melibatkan petani, peternak, nelayan, dan UMKM setempat. Hal itu dilakukan untuk mengoptimalkan multiplier effect dari program yang dicanangkan Prabowo-Gibran.
Adapun dalam uji cobanya di Sukabumi, multiplier effect dari program Makan Bergizi Gratis, dinilai mampu mendorong perputaran ekonomi daerah mencapai Rp5 miliar dalam setahun. Program tersebut juga diyakini melahirkan para pengusaha lokal, terutama petani, peternak, dan nelayan.
Mengulang Masa Orde Baru
Pertumbuhan ekonomi 8 persen bukan hal yang mustahil. Pasalnya, kata Dirga, pertumbuhan ekonomi di angka 8 persen pernah terjadi di bawah kepemimpinan Presiden ke-2 RI, Soeharto, dalam beberapa periode.
"Delapan persen itu artinya kita mengulangi kesuksesan di era Pak Harto (Soeharto). Lima kali kita sudah pernah tembus 8 persen di era Presiden Soeharto, tahun 1968, 1973, 1977, 1980, dan tahun 1995,” ujar Dirga.
Menurut Dirga, saat itu kondisi Indonesia sangat baik, di mana perkonomian dalam negeri didorong dengan tren kenaikan industrialisai dengan tingkat investasi yang bersih.
"Di era ini ada beberapa hal yang terjadi dengan baik, kita dapat royal boom waktu itu, tapi juga ada industrialisasi, dimana investasi pemerintah itu sangat clear, dan kebijakan pemerintah sangat clear untuk mendorong industrialisasi di dalam negeri," jelasnya.
Dengan tumbuhnya perekonomian Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga akan mengalami peningkatan. Pasalnya, kata Dirga, banyak anggaran yang akan dialokasikan, termasuk untuk investasi pemerintah kepada pendidikan sebagai upaya menyiapkan bonus demografi di tahun 2045.
"Karena di sinilah banyak uang yang dipakai untuk melakukan investasi pemerintah terhadap pendidikan, kesehatan anak dari APBN. Ketika APBN tidak cukup, maka kita harus pinjam, jadinya credit rating kita sangat penting," kata Dirga.
Sementara, saat ini, credit rating Indonesia sendiri berada di level BBB. Adapun level tersebut relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Filipina dengan credit rating BBB+, Thailand A-, dan Malaysia A+.
"Ini PR (pekerjaan rumah) kita lima tahun ke depan, bagaimana kita meningkatkan lagi credit rating kita, supaya kita kalau meminjam, bisa meminjam dengan bunga yang lebih murah," tutupnya. (*)