Logo
>

CELIOS: Dampak Peredaran Uang Palsu Bisa Kecoh Data Inflasi

Ditulis oleh Deden Muhammad Rojani
CELIOS: Dampak Peredaran Uang Palsu Bisa Kecoh Data Inflasi

Poin Penting :

    KABARBURSA.COM - Maraknya peredaran uang palsu di Indonesia menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi, tak hanya berdampak bagi sektor usaha kecil dan menengah (UMKM), tapi bisa pengaruhi kebijakan moneter dan data inflasi.

    Direktur Celios Bhima Yudhistira, menyoroti bahwa ada beberapa dampak besar yang ditimbulkan dari peredaran uang palsu dan sangat merugikan perekonomian.

    Menurut Bhima, salah satu dampak terbesar dari peredaran uang palsu adalah kerugian langsung yang dirasakan oleh para pelaku usaha kecil seperti warung dan pasar tradisional.

    “UMKM yang melakukan transaksi secara tunai menjadi sasaran utama uang palsu,” ungkap Bhima saat dihubungi di Jakarta, Kamis 9 Januari 2025.

    Hal tersebut kata Bhima disebabkan karena dominasi transaksi tunai di sektor informal, ketika uang palsu masuk ke dalam peredaran, pedagang kecil sering kali menjadi korban dan terdampak langsung.

    “Ketika uang palsu ditukarkan di bank, pihak bank tentu akan menolak. Hal ini merugikan pelaku usaha kecil yang akhirnya harus menanggung kerugian,” tambah Bhima.

    Di sisi lain, peredaran uang palsu juga berdampak pada kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia. Jumlah uang beredar di masyarakat merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam pengambilan keputusan terkait suku bunga dan kebijakan inflasi.

    Bhima menggarisbawahi jika jumlah uang yang beredar terdistorsi karena uang palsu, kebijakan moneter bank sentral menjadi kurang efektif.

    “Hal ini berisiko menciptakan ketidakakuratan dalam pengambilan keputusan moneter yang dapat memperburuk kondisi inflasi dan perekonomian secara umum,” lanjutnya.

    Selain itu, kata Bhima, uang palsu dapat memicu pertumbuhan ekonomi gelap (underground economy), yang mencakup aktivitas ilegal seperti perjudian, penipuan, dan pencucian uang. Ekonomi gelap yang meningkat justru akan semakin mengganggu stabilitas ekonomi dan menciptakan tantangan tambahan bagi pemerintah dalam mengawasi dan mengontrol aktivitas finansial di sektor-sektor tersebut.

    Upgrade Teknologi Deteksi Uang Palsu

    Dampak lain yang tak kalah penting ujar Bhima, adalah meningkatnya biaya yang harus ditanggung oleh negara untuk memperkuat keamanan uang dan mencegah peredaran uang palsu.

    Dari sisi aspek ini kata Bhima, negara mau tidak mau harus mengalokasikan dana yang lebih besar untuk mencetak uang dengan fitur keamanan baru, mengupgrade teknologi deteksi uang palsu, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko uang palsu.

    “Biaya keamanan, termasuk biaya percetakan uang dengan teknologi yang lebih canggih, serta biaya sosialisasi untuk memerangi uang palsu, menjadi beban tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ungkapnya.

    Untuk memerangi peredaran uang palsu, Bhima menyarankan agar Bank Indonesia dan pihak kepolisian melakukan penelusuran lebih dalam terhadap asal muasal mesin cetak uang palsu serta menindak tegas pelaku-pelaku yang terlibat dalam sindikat kalau perlu kata dia, jika memang negara serius usut hingga ke sindikat internasional.

    Selain itu aspek hukum, Bhima mengatakan hukuman pidana yang maksimal juga perlu diterapkan untuk memberikan efek jera bagi produsen dan pengedar uang palsu. Namun, Bhima menekankan bahwa langkah ini saja tidak cukup.

    “Sosialisasi memang penting, tetapi tidak cukup jika tidak diiringi dengan perubahan pola transaksi masyarakat. Perlu ada dorongan yang lebih kuat untuk menggeser transaksi tunai menjadi cashless, terutama di warung dan pasar tradisional,” jelas Bhima.

    Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang memudahkan masyarakat dalam bertransaksi secara non-tunai.

    Dengan beralih ke transaksi cashless, risiko peredaran uang palsu dapat diminimalisir secara signifikan. Langkah ini  kata Bhima, juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan dan mendorong transformasi digital di sektor ekonomi, yang pada akhirnya dapat membantu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih aman dan efisien. (*)

    Disclaimer:
    Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.

    Dapatkan Sinyal Pasar Saat Ini

    Ikuti kami di WhatsApp Channel dan dapatkan informasi terbaru langsung di ponsel Anda.

    Gabung Sekarang

    Jurnalis

    Deden Muhammad Rojani

    Vestibulum sagittis feugiat mauris, in fringilla diam eleifend nec. Vivamus luctus erat elit, at facilisis purus dictum nec. Nulla non nulla eget erat iaculis pretium. Curabitur nec rutrum felis, eget auctor erat. In pulvinar tortor finibus magna consequat, id ornare arcu tincidunt. Proin interdum augue vitae nibh ornare, molestie dignissim est sagittis. Donec ullamcorper ipsum et congue luctus. Etiam malesuada eleifend ullamcorper. Sed ac nulla magna. Sed leo nisl, fermentum id augue non, accumsan rhoncus arcu. Sed scelerisque odio ut lacus sodales varius sit amet sit amet nibh. Nunc iaculis mattis fringilla. Donec in efficitur mauris, a congue felis.