CSR Tambang di Kaltim tak Pernah Sampai ke Dapur Warga

KABARBURSA.COM – Lubang tambang ditinggalkan menganga. Pekarangan warga ikut tergali. Banjir datang bersamaan dengan Lebaran. Tapi janji-janji reklamasi dan CSR perusahaan tambang tak pernah benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat di Kalimantan Timur.

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sarifatul Syadiah, menyuarakan kegeraman itu dalam forum audiensi bersama Komisi XII DPR RI, Rabu, 25 Juni 2025. Ia tak hanya berbicara sebagai wakil rakyat, tapi juga sebagai warga yang puluhan tahun tinggal di tanah yang kini dikepung lubang tambang dan bencana ekologis.

“Perusahaan banyak yang tidak taat aturan. Ada yang gali tanah sampai ke pekarangan rumah warga. CSR-nya pun tidak ada. Yang mereka tinggalkan cuma luka di tanah kami,” ujarnya.

Sarifatul menuding banyak perusahaan tambang di wilayahnya abai terhadap kewajiban jaminan reklamasi (Jamrek) sehingga lahan bekas tambang dibiarkan terbuka begitu saja. Ia tak menyebutkan apa nama perusahaannya.

Kondisi itu membuat potensi banjir meningkat drastis setiap musim hujan. Kerusakan yang ditimbulkan bukan cuma akibat tambang yang masih aktif, tapi juga jejak panjang kelalaian korporasi dalam menambal bekas galian.

“Tambang memang menyumbang devisa besar untuk negara, tapi yang kami rasakan di daerah ini justru dampaknya luar biasa. Banjir di mana-mana, longsor pun semakin sering terjadi,” kata Sarifatul.

Sarifatul menyoroti Berau dan Kutai Timur sebagai wilayah yang paling parah terkena dampak aktivitas tambang. Meski Bontang tidak memiliki tambang aktif, kota itu tetap terdampak karena berada dalam satu wilayah dapil yang terhubung secara ekologis.

Ia mengatakan banjir besar di Berau dulu nyaris tak pernah terjadi, tapi kini hampir seluruh kawasan—dari Segah, Tumbit, Inaran, Pegat Bukur, hingga Tanjung Redeb—ikut terendam. Saat Lebaran lalu, kata dia, warga bukan disambut sukacita hari raya, melainkan genangan banjir.

Kritik Sarifatul juga merambah praktik pembalakan liar yang disebutnya makin leluasa karena lemahnya pengawasan izin. Ia menyatakan bahwa illegal logging di Kaltim tak hanya menggunduli hutan, tapi juga tak menyumbang apa pun bagi rakyat. “Yang logging ilegal itu tanggung jawabnya nihil. Tidak ada kontribusi untuk rakyat, bahkan malah menggali tanah dekat rumah warga. Negara harus stop ini semua,” katanya.

Sarifatul menilai kerusakan lingkungan di Kalimantan Timur sudah sampai pada tahap darurat, dengan bencana yang terus berulang setiap musim hujan. Menurutnya, kondisi lahan yang makin tandus menyebabkan air hujan tidak lagi terserap dengan baik.

Akibatnya, limpasan air membawa sedimen yang menumpuk di saluran air dan sungai, termasuk Sungai Mahakam dan anak-anak sungainya, yang kini kian dangkal dan dipenuhi lumpur.

Sarifatul meminta pemerintah pusat agar tidak lagi bersikap pasif terhadap kondisi lingkungan di daerah. Penegakan reklamasi, pengerukan sungai, reboisasi lahan kritis, dan penghentian sementara izin pembalakan harus menjadi agenda prioritas.

Ia juga mengingatkan warga Kalimantan Timur sudah terlalu lama menanggung dampak eksploitasi tambang yang tak bertanggung jawab. Padahal, daerahnya bukanlah wilayah yang bisa terus-menerus dijadikan tempat pengerukan tanpa batas.

“Kami minta perhatian. Jangan tunggu Kalimantan Timur tenggelam dulu baru semua sibuk. Ini sudah darurat lingkungan,” tegasnya.(*)