KABARBURSA.COM - Presiden Joko Widodo kembali mengguncang konstelasi politik Tanah Air dengan pelantikan tiga kepala badan dalam reshuffle kabinet yang digelar hari ini, Senin 19 Agustus 2024.
Salah satu nama yang mencuat adalah Hasan Nasbi, juru bicara TKN Prabowo-Gibran, yang resmi menduduki posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Dalam langkah strategis ini, Jokowi juga menunjuk Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Sementara Taruna Ikrar, seorang sosok yang tak asing dalam ranah kesehatan, didaulat menjadi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, perombakan kabinet yang dilakukan Jokowi mencakup empat posisi menteri dan tiga jabatan kepala lembaga, yang diumumkan bersamaan pada hari ini.
"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya demi pengabdian saya kepada bangsa dan negara. Saya akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab," demikian sumpah yang diucapkan para menteri di hadapan Presiden Jokowi di Istana Negara pada Senin pagi.
Dalam reshuffle ini, Supratman Andi Agtas diangkat menjadi Menteri Hukum dan HAM, menggantikan Yasonna Laoly.
Sementara itu, posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kini dijabat oleh Bahlil Lahadalia, yang sebelumnya mengemban tugas sebagai Menteri Investasi/BKPM. Pengganti Bahlil di Kementerian Investasi/BKPM adalah Rosan Roeslani, mantan Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Gibran.
Tak berhenti di situ, Jokowi juga memperluas jajaran Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika dengan menunjuk Angga Raka Prabowo sebagai Wamenkominfo yang baru, melengkapi posisi yang sebelumnya diisi oleh Nezar Patria.
Program kontroversial ini akan mencakup hampir 83 juta anak sekolah, balita, dan ibu hamil, dengan biaya awal sekitar Rp100 triliun di tahun pertamanya. Program ini bertujuan menyediakan makan siang bergizi dan susu gratis untuk anak sekolah, serta tambahan gizi bagi ibu hamil dan balita. Anggaran program ini diperkirakan akan membengkak hingga Rp460 triliun per tahun ketika program berjalan penuh pada 2029.
Dibentuk Jokowi untuk Pemerintahan Prabowo
Pasangan Prabowo-Gibran mengusulkan alokasi Rp15.000 per anak sekolah, belum termasuk biaya untuk susu. Mereka juga mengusulkan kemitraan dengan sektor swasta untuk meringankan beban anggaran negara, meski belum jelas mitra mana yang akan dilibatkan atau apa saja perubahan regulasi yang diperlukan untuk kolaborasi ini.
Bank Dunia telah menyuarakan kekhawatiran tentang implikasi fiskal dari program ini, mengingat anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 harus dikelola dengan cermat. Persiapan matang sangat dibutuhkan agar program ini tidak menjadi beban berat bagi stabilitas fiskal Indonesia.
Indonesia juga harus menaati batas defisit fiskal maksimum sebesar tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang telah ditetapkan undang-undang. Menjaga stabilitas makroekonomi dan fiskal, menurut Bank Dunia, sangat penting.
Fitch Ratings memperkirakan bahwa program makan siang gratis ini bisa memakan biaya sekitar dua persen dari PDB setiap tahunnya. Di sisi lain, Moody’s Investors Service mengingatkan bahwa penerapan program ini bisa menandai perubahan arah dari sejarah panjang Indonesia yang dikenal dengan kebijakan anggaran dan rasio utang yang dikelola secara konservatif.
Di dalam negeri, sumber pendanaan untuk program ini juga menjadi polemik, terutama di kalangan pengajar yang menolak penggunaan dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Terlepas dari apakah program ini akan berjalan atau tidak, perlu dipertimbangkan sisi baik dan buruk dari pemberian makan siang gratis ini. Salah satu manfaatnya adalah memastikan siswa menerima setidaknya satu kali makan bergizi setiap hari. Gizi yang cukup sangat penting untuk perkembangan kognitif anak serta kesehatan secara keseluruhan.
Dengan mengurangi kelaparan, program ini berpotensi menurunkan tingkat kekurangan gizi dan stunting di kalangan anak-anak. Anak-anak yang mendapatkan asupan gizi yang baik lebih mungkin tumbuh dengan baik secara fisik dan berhasil secara akademis.
Makan siang gratis juga akan mendorong orang tua, terutama dari kalangan keluarga miskin, untuk memastikan anak mereka tetap bersekolah dan menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama. Hal ini dapat menekan tingkat putus sekolah, yang sebagian besar disebabkan oleh alasan ekonomi. Di tingkat SD, angka putus sekolah mencapai 0,13 persen pada 2022, naik 0,01 persen dari 2021. Di tingkat SMP, angka putus sekolah tercatat sebesar 1,06 persen pada 2022, naik 0,16 persen dari tahun sebelumnya.
Program ini juga membantu memastikan bahwa semua siswa, tanpa memandang latar belakang, memiliki akses ke makanan bergizi, sekaligus mengurangi ketimpangan yang masih ada. Menu yang sama bagi semua siswa di sekolah juga bisa mendorong kesetaraan.
Anak-anak yang menerima asupan gizi lebih baik cenderung lebih aktif dalam proses pembelajaran, yang pada akhirnya bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Secara tidak langsung, pemberian makanan bergizi ini juga dapat mengedukasi siswa dan orang tua mereka tentang pentingnya makanan sehat, kebiasaan makan yang baik, serta disiplin waktu makan.
Namun, program makan siang gratis ini membutuhkan pendanaan besar yang akan membebani anggaran negara dan harus dikelola dengan baik dan transparan untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan.
Sejauh ini, anggaran yang direncanakan untuk makan siang gratis ini belum mencakup kebutuhan susu serta gizi tambahan bagi balita dan ibu hamil dan menyusui. Skala nasional dari program ini juga menghadirkan tantangan logistik yang besar. Mengirimkan makanan kepada jutaan anak di berbagai daerah dengan akses yang berbeda merupakan tugas yang sangat kompleks. Termasuk memastikan penyaluran tepat waktu, dengan mutu tinggi, serta sesuai standar kebersihan dan keamanan pangan.
Kebiasaan diet lokal, budaya, serta aturan keagamaan juga harus dipertimbangkan dalam menetapkan menu makan siang yang konsisten dengan standar gizi. Penetapan porsi yang tepat secara nasional juga menjadi tantangan agar tidak terjadi pemborosan pangan dan mengurangi limbah makanan.
Salah satu aspek penting dari program ini adalah kebutuhan gizi tiap anak yang berbeda-beda, tergantung pada tingkat aktivitas, pertumbuhan, serta kondisi kesehatan mereka. Kebutuhan energi anak usia 5-8 tahun berkisar antara 1.400-1.600 kalori per hari, sedangkan untuk usia 9-12 tahun berkisar antara 1.600-2.000 kalori per hari. Selain itu, kebutuhan makronutrien dan mikronutrien mereka juga bervariasi.
Program ini juga bisa memicu ketergantungan pada bantuan pemerintah, sehingga penting untuk menjaga keseimbangan agar program ini tidak menciptakan ketergantungan jangka panjang.
Secara keseluruhan, program makan siang gratis ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan. Namun, diperlukan perencanaan yang cermat, tanggung jawab fiskal yang kuat, serta implementasi yang efektif agar manfaatnya dapat dioptimalkan dan tantangan-tantangan yang muncul dapat diatasi. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada tata kelola keuangan yang hati-hati dan kepatuhan pada batasan fiskal yang telah ditetapkan.
Tupoksi Badan Gizi Nasional
Pembentukan badan ini resmi dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, yang ditandatangani Jokowi pada 15 Agustus 2024.
Badan Gizi Nasional didirikan sebagai entitas pemerintah dengan tanggung jawab khusus untuk menangani pemenuhan gizi nasional.
Badan ini dipimpin oleh struktur hierarki yang terdiri dari Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
Seperti tertulis dalam bagian satu pasal kedua, Badan Gizi Nasional beroperasi di bawah arahan langsung Presiden dan bertanggung jawab kepada beliau.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Gizi Nasional menjalankan beberapa fungsi utama:
- Melakukan koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis terkait sistem tata kelola, penyediaan dan distribusi, promosi serta kerja sama, termasuk pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.
- Melaksanakan kebijakan teknis di bidang-bidang tersebut melalui koordinasi dengan pihak terkait.
- Membina dan mendukung seluruh elemen organisasi dalam lingkup Badan Gizi Nasional.
- Mengelola aset negara yang menjadi tanggung jawab badan ini.
- Memberikan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi.
- Mengawasi pelaksanaan tugas di lingkup Badan Gizi Nasional serta menjalankan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.
Tertulis pula bahwa pemenuhan gizi nasional ditujukan kepada sejumlah kelompok sasaran, antara lain peserta didik dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah, termasuk pendidikan kejuruan, keagamaan, khusus, layanan khusus, serta pesantren. Sasaran lain mencakup anak di bawah usia lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Pasal 47 menjelaskan bahwa masa jabatan Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala berlangsung selama satu periode lima tahun dan dapat diperpanjang untuk satu periode berikutnya.
Namun, Presiden memiliki kewenangan untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir.
Pasal 48 menegaskan bahwa Kepala dan Wakil Kepala dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau non-PNS, dengan pengisian jabatan yang diatur sesuai regulasi yang berlaku.
Presiden Tunjuk Ahli dari IPB Jadi Kepala Badan Gizi Nasional
Nama Prof. Dadan Hindayana mulai disebut-sebut saat kabar reshuffle kabinet Jokowi mencuat. Beliau diproyeksikan untuk memimpin Badan Gizi Nasional. Berikut profilnya.
Sebagai Ahli Proteksi Tanaman di Fakultas Pertanian IPB University, Prof. Dadan Hindayana akhirnya dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
Dadan Hindayana adalah dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) yang dikenal sebagai pakar proteksi tanaman dengan gelar S3. Berdasarkan informasi dari Research Gate, Dadan merupakan lulusan IPB tahun 1990 dan melanjutkan studi S2 di University of Bonn, Jerman, lulus pada tahun 1997.
Selain berkarier sebagai akademisi di IPB, Dadan juga pernah memegang posisi Ketua Sekolah Tinggi Pertanian Kewirausahaan Banau Jailolo di Halmahera Barat, Maluku Utara. (*)