KABARBURSA.COM - Dalam debat pertama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) DKI Jakarta yang berlangsung pada Minggu, 6 Oktober 2024, cagub Pramono Anung menekankan bahwa pengangguran masih menjadi masalah serius di Jakarta.
Pramono, yang berpasangan dengan Rano Karno, mengungkapkan bahwa selama sebulan terakhir, mereka telah berkeliling Jakarta untuk meninjau kondisi tenaga kerja.
Berdasarkan data yang mereka kumpulkan, Pramono menyebutkan bahwa saat ini terdapat sekitar 345.000 warga Jakarta menganggur alias tidak memiliki pekerjaan.
Lebih mencemaskan lagi, di tahun 2024 diperkirakan ada tambahan 53.000 orang yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Kami menemukan fakta bahwa 354.000 orang masih menganggur di Jakarta. Bahkan, di 2024 ini, ada 53.000 orang yang terkena badai PHK,” kata Pramono Anung.
Sebagai solusi, Pramono dan Rano berencana untuk meluncurkan program Job Fair yang akan diadakan setiap tiga bulan sekali di setiap kecamatan di Jakarta. Langkah ini diharapkan dapat membantu menyambungkan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
Selain itu, mereka juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelatihan kerja dengan membangun Balai Latihan Kerja (BLK) yang lebih modern dibandingkan dengan yang ada saat ini.
“Masalah ini harus ditangani serius dengan job fair setiap tiga bulan dan menyediakan pelatihan bersertifikat di BLK yang lebih modern,” ujar Pramono.
Dengan inisiatif ini, Pramono berharap dapat mengurangi angka pengangguran dan membantu masyarakat Jakarta mendapatkan pekerjaan yang layak.
Gaji Guru Honorer di Jakarta Rp2 Juta
Di kesempatan yang sama, Pramono Anung juga menyoroti masalah rendahnya gaji guru honorer di Jakarta, yang saat ini hanya berkisar di Rp2 juta per bulan. Jumlah ini jelas berada di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta tahun 2024, yang ditetapkan sebesar sekitar Rp5 juta.
Pramono menegaskan, bahwa dirinya dan Rano Karno berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer.
“Kami tidak akan melupakan kesejahteraan guru, honorer yang saat ini hanya menerima gaji Rp2 juta setiap bulannya. Hal ini agar mereka dapat fokus mengajar,” tegasnya.
Kondisi gaji yang rendah ini, menurut Pramono dan Rano, memaksa banyak guru honorer untuk mencari pekerjaan sampingan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Dalam beberapa kasus, ada guru yang terjebak dalam utang akibat pinjaman online (pinjol) karena gaji yang tidak mencukupi.
“Kami ingin meningkatkan kesejahteraan guru agar mereka tidak lagi mencari pekerjaan sampingan dan terjebak dalam pinjol untuk bertahan hidup," ucap Pramono.
Sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) dan GREAT Edunesia Dompet Dhuafa pada Mei 2024, menunjukkan bahwa 74 persen responden guru di 25 provinsi Indonesia menerima gaji di bawah Rp2 juta. Bahkan, beberapa di antaranya melaporkan gaji di bawah Rp500.000, yang berarti mereka masih berada di bawah Upah Minimum Kabupaten-Kota (UMK) terendah di Indonesia.
Muhammad Anwar, peneliti dari IDEAS, mengatakan bahwa meskipun di Kabupaten Banjarnegara, UMK terendah ditetapkan di Rp2.038.005, para guru honorer masih harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Ini menunjukkan bahwa di daerah dengan biaya hidup terendah sekalipun, guru honorer masih menghadapi kesulitan,” ujarnya.
Dalam konteks ini, Pramono dan Rano berjanji untuk memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan guru honorer jika mereka terpilih. Dengan langkah ini, mereka berharap para tenaga pendidik dapat lebih fokus dalam mengajar dan memberikan pendidikan yang berkualitas kepada siswa di Jakarta.
Tawarkan Transportasi Umum Gratis
Tak hanya itu, Pramono-Rano juga menawarkan program layanan transportasi umum gratis sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan yang kian parah di Jakarta.
Pramono mennyebutkan, layanan gratis ini akan diperuntukkan bagi 15 golongan masyarakat.
Menariknya, program ini adalah, tidak hanya warga Jakarta yang bisa memanfaatkannya, tetapi juga penduduk dari daerah sekitarnya, seperti Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi.
Program transportasi gratis mencakup layanan Transjakarta, LRT Jakarta, dan MRT Jakarta.
“Saya berkomitmen untuk membebaskan 15 golongan yang sudah terdaftar agar mereka dapat menggunakan Busway secara gratis, termasuk LRT dan MRT, baik dari Bekasi, Tangerang Selatan, Bogor, atau mana pun, asalkan fasilitas tersebut tersedia,” kata Pramono.
Pramono menekankan pentingnya memperhatikan kawasan aglomerasi yang mencakup Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dalam perencanaan transportasi. Ia menilai bahwa permasalahan transportasi tidak hanya terbatas pada Jakarta, melainkan juga harus memperhatikan interaksi dengan kawasan sekitarnya.
“Transjakarta saja tidak cukup untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Kita perlu membangun sistem transportasi yang terintegrasi, yaitu Transjabodetabek,” tambahnya.
Dengan menyediakan layanan transportasi gratis untuk warga dari kawasan aglomerasi, Pramono berharap dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang menyumbang kemacetan.
“Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta. Yang terpenting untuk mengatasi kemacetan adalah pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi, bahkan jika perlu hingga Puncak dan Cianjur,” jelas Pramono.
Berdasarkan informasi dari Jakarta Smart City, terdapat dua kategori golongan yang berhak mendapatkan layanan gratis. Pertama, enam golongan yang bisa memanfaatkan layanan gratis melalui kartu Jakcard Combo, termasuk PNS Pemprov DKI Jakarta, pensiunan, dan tenaga kontrak yang bekerja di Pemprov.
Selain itu, pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP), karyawan swasta tertentu, penghuni Rusunawa, serta anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga juga termasuk dalam daftar ini.
Kedua, ada sembilan golongan yang akan menerima layanan gratis dengan menggunakan TJ Card, mencakup warga lanjut usia di atas 60 tahun, penyandang disabilitas, anggota Veteran Republik Indonesia, penerima Raskin, pemilik Kartu Keluarga Sejahtera, penduduk Kepulauan Seribu, pengurus masjid (marbot), pendidik dan tenaga pendidik PAUD, serta anggota TNI/Polri.
Dengan program ini, Pramono Anung berharap dapat memberikan alternatif transportasi yang lebih efisien dan terjangkau, sekaligus mengurangi beban kemacetan di Jakarta. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.