KABARBURSA.COM - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan, organisasinya berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Menurutnya, tugas utama Kadin adalah menciptakan lapangan kerja, mendorong lahirnya wirausaha baru dan bersinergi dengan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kami juga aktif melakukan lawatan ke luar negeri untuk menarik investasi dan membuka pasar perdagangan," ujar Anindya kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 16 Januari 2025.
Anindya menyebut, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan peluang lebih besar bagi swasta menjadi angin segar bagi dunia usaha. "Itu adalah suatu pernyataan yang membuat kita menjadi sangat semangat," tambahnya.
Sebagai organisasi yang menaungi pengusaha besar, menengah, dan kecil, Kadin berkomitmen membantu program-program pemerintah untuk bertujuan menghilangkan kemiskinan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
"Di Kadin ini, banyak sekali teman-teman daerah, Kadin provinsi, yang bisa berpartisipasi, dan ini yang akan kita galakkan bersama pemerintah. Jadi bagaimana pertumbuhan terjamin, tapi juga kemiskinan dihilangkan," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintahannya akan melibatkan sektor swasta secara besar-besaran dalam proyek infrastruktur.
Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya di Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang digelar di The Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis 16 Januari 2025.
"Infrastruktur sebagian besar saya berikan kepada swasta. Mereka lebih efisien, efektif, dan berpengalaman. Swasta silakan bergerak semuanya, mulai dari bandara, pelabuhan, hingga jalan tol," ujar Prabowo.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan peran swasta dalam pengembangan infrastruktur, sementara pemerintah hanya akan fokus pada proyek-proyek yang bersifat penting untuk perlindungan masyarakat.
"Pemerintah hanya mengerjakan yang penting-penting untuk perlindungan rakyat. Yang bisa dikerjakan oleh swasta, biarkan swasta yang bantu," tambahnya.
Lebih lanjut, Prabowo menyoroti pentingnya peran Kadin sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Ia mendorong Kadin untuk menjadi organisasi yang dinamis dan inovatif, serta mendorong kerja sama antar pelaku usaha di dalam negeri.
"Kita butuh Kadin yang dinamis, inovatif. Kerja sama Indonesia in cooperation. Bersaing, tetapi tidak saling mematikan, semua untuk kemakmuran," katanya.
Menurut Prabowo, kemakmuran rakyat tidak dapat tercapai tanpa keterlibatan aktif dari para pengusaha.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus membuka ruang sebesar-besarnya bagi dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.
"Rakyat butuh kemakmuran. Dan kemakmuran itu membutuhkan peran para pengusaha," ujarnya.
Dukung Sejuta Rumah
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menegaskan komitmen organisasinya untuk mendukung penuh berbagai program pemerintah. Dua program yang menjadi fokus Kadin adalah inisiatif makan bergizi gratis (MBG) dan pembangunan tiga juta rumah untuk rakyat.
Anindya menyatakan, dengan jaringan Kadin yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, pihaknya siap bersinergi melalui dukungan akses pendanaan, suplai bahan baku, hingga kolaborasi langsung dengan pemerintah.
Kami yakin di 35 provinsi, bahkan 38 sebentar lagi, Kadin dapat berpartisipasi. Bukan hanya dari akses kepada pemerintah untuk ikut program, tapi juga dari akses pendanaan, akses suplai, dan lain-lain,” ujarnya pada Kamis, 16 Januari 2025.
Untuk program MBG, Kadin mencatat ada kebutuhan pembangunan 11 ribu dapur, yang akan mereka bantu penuhi agar program tersebut berjalan lancar.
Sementara itu, terkait program pembangunan tiga juta rumah, Anindya mengungkapkan bahwa inisiatif ini sejalan dengan misi Kadin untuk mendorong industrialisasi sekaligus membuka lapangan kerja.
“Setiap rumah kami catat, tiap 36 meter persegi, bisa menghasilkan 4.500 batu bata. Belum lagi melibatkan sekitar 150 vendor dalam setiap proyek rumah ini,” tegasnya.
Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara), menyatakan kesiapan untuk menjalankan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo. Ia juga menegaskan pentingnya semangat gotong royong dari berbagai mitra kerja di sektor perumahan untuk merealisasikan pembangunan rumah rakyat. Menurut Ara, program tersebut mencakup pembangunan rumah yang bersifat gratis maupun berbayar.
“Anggaran Kementerian PKP tahun 2025 mendatang Rp 5,274 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan rumah rakyat dan mendorong rumah gratis dari teman-teman pengusaha meskipun tidak banyak jumlahnya, ada yang gratis tapi tidak semuanya gratis,” ujar Ara dalam keterangan resmi di Jakarta, 11 Desember 2024.
Penyerahan DIPA juga menjadi penanda pengalokasian belanja negara melalui APBN 2025 yang mencapai Rp 3,621 triliun, meningkat 8,9 persen dibandingkan APBN 2024. Anggaran tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD).
Untuk belanja pemerintah pusat sendiri, alokasi anggarannya sebesar Rp 2,701 triliun, yang akan digunakan berdasarkan fungsi, organisasi, dan program. Salah satu pos utama dalam anggaran ini adalah pembiayaan kementerian, termasuk Kementerian PKP, untuk menjalankan Program 3 Juta Rumah di tahun mendatang. (*)