DPR Desak Pemerintah soal Badai PHK dan Perketat Impor China

KABARBURSA.COM - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendesak Pemerintah untuk segera mengatasi masalah badai PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) di Indonesia. Ia mengingatkan Pemerintah agar bergerak cepat mencari solusi karena angka pekerja yang di-PHK terus meningkat.

"Pemerintah jangan tenang-tenang saja, seolah tidak ada masalah. Salah satu faktor yang menyebabkan tumbangnya  industri tekstil dan garmen dalam negeri adalah tidak kuat bersaing dengan barang impor China. Impor barang dari China harus diawasi dan diperketat," ujar Netty, di Jakarta, Jumat, 6 September 2024.

Sebagaimana diketahui, sektor tekstil, garmen, dan alas kaki merupakan yang paling banyak mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan bersaing dengan produk impor dari China serta penurunan permintaan yang mengakibatkan produksi merosot dalam tiga tahun terakhir.

Oleh karena itu, Netty menilai bahwa pemerintah perlu memperbaiki regulasi, mengingat produsen dari China dapat menjual produk dengan harga lebih murah berkat subsidi dan kemudahan aturan dari pemerintah mereka.

"Artinya ada regulasi  yang menguntungkan (dari pemerintah China).  Selain itu, patut ditengarai adanya praktik jual dan impor ilegal yang masuk ke Indonesia. Kita harus cek bagaimana regulasi di  Indonesia," ujar Netty.

Netty juga meminta Pemerintah agar menyelidiki pengawasan produk impor serta memberantas praktik jual impor ilegal. 

"Jika kondisi ini dibiarkan, tentunya akan semakin  banyak industri dalam negeri yang tumbang dan mem-PHK karyawannya,” kata Netty.

Netty menambahkan bahwa membiarkan masalah PHK yang melanda sektor ini dapat berdampak pada masa depan bangsa, karena tingginya angka pengangguran dapat mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat.

“Banyaknya PHK akan melahirkan generasi cemas, alih-alih generasi emas," tukasnya.

Oleh  sebab itu, Netty meminta Pemerintah membuat kebijakan yang mendorong dan mendukung perusahaan agar dapat menjalankan usahanya lebih sehat.

“Program job fair memang menarik antusias masyarakat, tapi tidak menyelesaikan masalah industri yang tumbang dan gulung tikar. Pemerintah harus fokus mengatasi masalah pada upaya perbaikan dan penyehatan perusahaan," sambung Netty.

Menurut data dari laman Satu Data Kemenaker, gelombang PHK mulai tampak sejak tahun lalu, dengan 57.923 tenaga kerja terkena PHK pada periode Januari-November 2023. PHK terbanyak terjadi di Jawa Tengah.

Di posisi kedua adalah DKI Jakarta, diikuti oleh Provinsi Banten di posisi ketiga. Di DKI Jakarta, sektor jasa seperti restoran dan kafe menjadi penyumbang utama PHK, sementara di Jawa Tengah, sektor yang paling terdampak adalah manufaktur, tekstil, garmen, dan alas kaki.

Kondisi Pengangguran Terkini

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia mengalami penurunan pada Februari 2024. Dibandingkan dengan Februari 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 5,45 persen menjadi 4,82 persen, menandakan 790 ribu orang berhasil keluar dari jeratan pengangguran.

Meskipun menunjukkan tren positif, jumlah pengangguran di Indonesia masih tergolong tinggi, mencapai 7,2 juta orang. Angka ini setara dengan 40,83 persen dari total angkatan kerja yang berjumlah 17,92 juta orang.

Dari 7,2 juta pengangguran, mayoritas didominasi oleh lulusan baru dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 15,51 persen. Hal ini menunjukkan masih tingginya kesenjangan antara keterampilan angkatan kerja dengan kebutuhan pasar kerja.

Di sisi lain, sekitar 58,05 juta orang (40,83 persen) tercatat bekerja pada Februari 2024. Dari jumlah tersebut, pekerja formal mencapai 57,02 juta orang, pekerja paruh waktu 8,13 juta orang, dan setengah pengangguran 2,9 juta orang.

Secara umum, angka pengangguran di Indonesia menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2023. Namun, jumlah pengangguran yang masih tinggi dan dominasi pengangguran di kalangan lulusan baru menjadi tantangan yang perlu diatasi oleh pemerintah.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, penciptaan lapangan kerja, dan penyesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja menjadi beberapa solusi yang perlu diimplementasikan secara berkelanjutan.

Pemerintah juga perlu memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, seperti dunia usaha dan masyarakat, untuk mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia.

Narasi berita ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkini tentang situasi pengangguran di Indonesia, serta tantangan dan solusi yang perlu dihadapi.

Jadi kesimpulannya, anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendesak pemerintah untuk segera menangani krisis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang kian meningkat di sektor tekstil, garmen, dan alas kaki. Menurut Netty, salah satu penyebab utama masalah ini adalah ketidakmampuan industri lokal bersaing dengan produk impor dari China. Ia menyerukan pengawasan ketat terhadap impor barang dari China, termasuk praktik jual dan impor ilegal.

Netty menilai bahwa regulasi pemerintah perlu diperbaiki agar lebih mendukung industri dalam negeri, serta mendorong perusahaan untuk kembali sehat. Ia juga memperingatkan bahwa tingginya angka PHK akan berdampak negatif pada perekonomian masyarakat, menghasilkan "generasi cemas" alih-alih "generasi emas."

Meskipun tingkat pengangguran nasional menunjukkan perbaikan, dengan penurunan dari 5,45 persen menjadi 4,82 persen pada Februari 2024, masih ada sekitar 7,2 juta orang yang menganggur, terutama lulusan baru. Netty menekankan bahwa solusi harus lebih fokus pada penyehatan industri daripada sekadar menggelar job fair, serta pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja.(*)