KABARBURSA.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Mulyanto, meminta pemerintah membatalkan status Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap Proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2).
Pasalnya, ia menilai proyek milik swasta itu dibangun untuk kepentingan komersial sehingga tidak patut mendapat bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Saya heran apa pertimbangan pemerintah memasukan proyek PIK 2 sebagai PSN. Kalau mau balas budi politik jangan pakai APBN lah. Kasihan masyarakat. Apalagi tanah-tanah masyarakat dilaporkan dibeli paksa dengan harga murah," ujarnya, seperti dilansir laman DPR RI, Kamis, 26 September 2024.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini berharap pemerintah memprioritaskan program lain yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas. Bukan hanya bermanfaat bagi segelintir pengusaha saja. Oleh karenanya ia mendesak para calon kepala daerah membela kepentingan rakyat dengan mendesak pemerintah pusat membatalkan PSN ini.
“Isu ini harus menjadi perhatian publik agar pemerintah tidak semena-mena menetapkan proyek komersil milik swasta sebagai PSN. Oleh karena itu Masyarakat juga harus mengawal isu ini agar DPR dan pemerintah mengevaluasi penetapan status PSN ini. Hingga selanjutnya membatalkan dan mengganti dengan proyek lain yang lebih penting,” paparnya.
Lebih lanjut Politisi Fraksi PKS ini menilai penetapan PIK 2 sebagai PSN sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan kelompok bisnis tertentu. Karena itu kebijakan ini harus ditolak agar tidak menjadi pembenaran bagi penyelenggara negara berikutnya.
Pemerintah Soal PSN PIK 2
Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian telah memberikan klarifikasi mengenai keputusan inklusi pengembangan kawasan Green Area dan Eco-City di PIK 2 dan pengembangan kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) dalam PSN terbaru.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto mengatakan, PSN merujuk pada proyek atau program strategis yang dikerjakan oleh pemerintah, baik pusat, daerah, maupun badan usaha, dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Penetapan PSN didasarkan pada sejumlah tujuan, seperti pemertaan ekonomi wilayah, ekspansi lapangan kerja, pemerataan sektor pembangunan, dan keterlibatan swasta dalam pembiayaan mandiri,” kata Haryo.
Haryo menambahkan bahwa PSN BSD bertujuan untuk mengembangkan sektor pendidikan, biomedical, dan digital dengan investasi sebesar Rp18,54 triliun, sementara PSN PIK 2 ditujukan untuk pengembangan sektor pariwisata hijau di kawasan wisata mangrove dengan investasi mencapai Rp65 triliun.
Dia memastikan, penetapan pengembangan Kawasan Green Area dan Eco City PIK 2 dan pengembangan Kawasan Terpadi BSD sebagai PSN telah melalui kajian komprehensif yang mencakup surat komitmen dari menteri atau kepala lembaga terkait, rencana pendanaan, hasil kajian, dan rencana aksi.
“Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan teknis tanpa adanya pertimbangan politis,” ujarnya.
“Semua pihak berhak mengajukan usulan proyek PSN melalui kementerian/lembaga atau BUMN/BUMD, namun tidak semua usulan akan langsung disetujui. Usulan tersebut akan dinilai oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas,” sambung Haryo.
Untuk diketahui, dengan status PSN, kedua proyek tersebut akan mendapatkan kemudahan perizinan yang mencakup seluruh proses dari perencanaan hingga operasi dan pemeliharaan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini dianggap sejalan dengan visi pembangunan infrastruktur nasional.
Langkah PIK 2
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PIK 2) atau PANI sedang menargetkan investasi total senilai Rp40 triliun di kawasan PIK2 setelah dijadikan PSN oleh pemerintah.
Pembangunan ini direncanakan akan dimulai pada tahun 2024 dan ditargetkan selesai pada tahun 2060. “Investasi tersebut akan difasilitasi oleh pihak swasta tanpa menggunakan APBN/APBD,” kata Sekretaris Perusahaan PANI, Christy Grassela.
Christy menjelaskan bahwa PIK 2 merupakan kelanjutan dari usaha patungan antara Agung Sedayu Group (ASG) dan Salim Group (SG) setelah berhasil mengembangkan Kawasan PIK 1 dan Pulau Reklamasi seperti Golf Island dan Ebony dengan total luas pengembangan sekitar 1.600 hektar.
Dalam perencanaan PIK 2 PSN, proyek tersebut mencakup:
1. Pengembangan Eco-Park (Taman Bhineka) yang mempromosikan keragaman religi dan sikap toleransi di Indonesia.
2. Wisata safari sebagai destinasi alam yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum, dilengkapi dengan fasilitas seperti hotel, restoran, dan lainnya untuk mempermudah pengunjung.
3. Lapangan golf dengan standar 27 hole yang dirancang dengan desain bertaraf internasional.
4. Wisata mangrove sebagai destinasi alam pesisir pantai, termasuk safari mangrove, taman rekreasi keluarga, dan kebun binatang dengan habitat mangrove.
5. Sirkuit internasional untuk menarik pecinta otomotif dengan acara balap berskala nasional dan internasional.
6. Ekowisata dengan tema pesisir pantai, taman terbuka, dan tertutup untuk menarik pengunjung wisata ekowisata. (*)