KABARBURSA.COM - Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana memanggil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, dalam rapat kerja perdana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Adapun pemanggilan tersebut menjadi rapat perdana Komisi XIII bersama MenHAM sekaligus juga membahas usulan penambahan anggaran yang semula ditetapkan Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun.
Wakil Ketua Komisi XIII, Andreas Hugo Periera, menyebut pemanggilan Natalius Pigai akan dilakukan pada Rabu, 30 Oktober 2024. Adapun sebelumnya, rapat bersama Natalius Pigai dianggenda pada hari ini, akan tetapi diagendakan ulang Komisi XIII. "Hari Rabu nanti (rapat bersama KemenHAM)," singkat Andreas saat dihubungi Kabarbursa.com, Senin, 28 Oktober 2024.
Di samping itu, Andreas menilai sebaiknya hal ini dibahas di internal pemerintahan terlebih dahulu, apalagi Presiden Prabowo Subianto sudah mengingatkan soal efisiensi anggaran. Apalagi secara prinsip, kata dia, menteri hanya pembantu Presiden.
"Etika dia menerima penugasan dari presiden, seharusnya dibicarakan dan dibahas dulu dalam rapat koordinasi internal dengan Menteri koordinatornya," katanya.
Dia menilai, permintaan Natalius Pigai tersebut kurang relevan. Mengingat, kata Andreas, anggaran untuk tahun 2025 sudah ditetapkan atas pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR seiring pemisahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi 3 kementerian teknis, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Lapas.
Terlepas dari hal itu, Andreas menilai permintaan Natalius Pigai agak sedikit bertolak belakang dengan arahan Presiden Prabowo yang meminta kabinetnya melakukan efisiensi anggaran. Ia juga menyebut lonjakan anggaran yang diminta oleh Menteri HAM harus disertai dengan perencanaan dan program kerja yang matang. “Dan tentunya transparansi bagaimana alokasi anggaran digunakan secara efektif,” jelasnya.
Lebih lanjut, Andreas menyebut permintaan kenaikan anggaran yang besar ini berpotensi menabrak kebijakan fiskal nasional, terutama dalam hal alokasi anggaran secara keseluruhan. Dia menilai, setiap kenaikan anggaran yang signifikan pada satu kementerian akan mengurangi ruang anggaran bagi kementerian lain yang memerlukan dana besar seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur.
Kendati Menteri HAM telah menjelaskan bahwa anggaran tersebut guna mendukung dan memastikan program prioritas Presiden Prabowo yaitu makan bergizi gratis hingga pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat sesuai dengan nilai-nilai HAM, Andreas menekankan semua harus diperhitungkan dengan matang dan diselaraskan dengan tujuan jangka panjang Pemerintahan Presiden Prabowo.
"Mengingat banyaknya sektor yang memerlukan perhatian termasuk ketahanan pangan, infrastruktur, dan penanganan kemiskinan, peningkatan anggaran Kementerian HAM harus diperhitungkan dengan presisi dan menerapkan skala prioritas," tutupnya.
Adapun Komisi XIII DPR memiliki ruang lingkup kerja dalam bidang Reformasi Regulasi, hukum, HAM, hubungan kelembagaan, serta kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan secara umum.
Komisi XIII DPR bermitra kerja dengan Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komnas HAM, LPSK, BNPT, BPIP, Sekretariat Jenderal DPD RI, Sekretariat Jenderal MPR RI, dan Kantor Staf Presiden.
Rp20 Triliun Buat Apa?
Diketahui sebelumnya, Menteri HAM, Natalius Pigai mengusulkan penambahan anggaran Kementerian HAM. Dia menyebut, tambahan anggaran tersebut untuk menunjang kerja kementerian baru yang dipimpinnya tersebut.
Pigai juga menyebut Kementerian HAM memiliki tugas berbeda dari Komnas HAM, seperti melakukan pembangunan dan pengawasan HAM di seluruh wilayah, serta penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang kompleks dan luas.
Selain itu, Pigai juga menjabarkan akan membuat program sosialisasi dan kesadaran HAM tingkat desa di 78.000 desa dengan personel 20 orang setiap desanya. Ia juga ingin mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan pusat laboratorium HAM, yang menurutnya akan menjadi satu-satunya di dunia.
"Universitas HAM bertaraf International terpadu dengan Pusat Studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika), Laboratorium HAM termasuk forensik, Rumah Sakit HAM dan lain-lain, akan dipimpin oleh putra Indonesia berkelas dunia bidang HAM. Dan ini Icon Indonesia di Panggung HAM dunia bahkan satu satu ya di dunia," tulis Pigai dalam akun resmi sosial media X, 23 Oktober 2024 lalu.(*)