DPR Panggil Para Menteri, ini Sederet Kementerian Lapor!

KABARBURSA.COM - Sejumlah Komisi di DPR RI kembali menggelar rapat maraton bersama pemerintah pada Rabu 12 Februari 2025, guna membahas efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga untuk Tahun Anggaran (TA) 2025. Pembahasan intensif ini mencakup pemangkasan serta rekonstruksi anggaran untuk memastikan optimalisasi penggunaan dana negara.

Dalam surat bernomor B/1972/PW.11.01/2/2025, Wakil Ketua DPR RI, Dasco, menegaskan bahwa pemerintah tengah melakukan rekonstruksi pemangkasan anggaran. Oleh karena itu, anggota dewan diminta menggelar rapat lanjutan setelah kementerian dan lembaga menerima revisi anggaran terbaru.

Hingga Rabu malam, pukul 19.30 WIB, sejumlah kementerian telah menyerahkan rancangan anggaran yang telah disesuaikan dengan kebijakan efisiensi pemerintah.

Berikut rincian pemangkasan anggaran dari beberapa kementerian:

Kementerian Pekerjaan Umum (PU)

• Total pagu sebelum pemangkasan: Rp110,95 triliun
• Total pagu setelah pemangkasan: Rp29,57 triliun
• Non-Rupiah Murni: Rp16,31 triliun

  • Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) & Rupiah Murni Pendamping: Rp10 triliun
  • Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) & Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp6,31 triliun

• Rupiah Murni: Rp13,26 triliun

  • Gaji, operasional, dan non-operasional: Rp7,23 triliun
  • Infrastruktur prioritas: Rp6,03 triliun, termasuk pembayaran KPBU-AP, tanggap darurat bencana, hingga rehabilitasi sekolah dan pasar di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

1. Total pagu sebelum pemangkasan: Rp6,45 triliun
2. Total pagu setelah pemangkasan: Rp4,44 triliun
3. Efisiensi awal: Rp2,30 triliun (35,72 persen)
4. Efisiensi hasil rekonstruksi: Rp2,01 triliun (31,17 persen)

• Rincian Anggaran Setelah Pemangkasan

1. Belanja Pegawai:
   Pagu: Rp2.563.895.741.000
   Rencana Efisiensi: Rp0
   Persentase Efisiensi: 0,00 persen
   Sisa Non Blokir: Rp2.563.895.741.000
2. Belanja Barang:

   Pagu: Rp3.757.238.347.000

   Rencana Efisiensi: Rp1.919.145.052.000

   Persentase Efisiensi: 51,08 persen

   Sisa Non Blokir: Rp1.838.093.295.000

3. Belanja Modal:

   Pagu: Rp133.646.964.000

   Rencana Efisiensi: Rp92.654.948.000

   Persentase Efisiensi: 69,33 persen

   Sisa Non Blokir: Rp40.992.016.000

 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)

1. Pagu Awal (Sebelum Efisiensi)
   Total pagu anggaran awal: Rp392.980.127.000

Dialokasikan ke dua program utama:

• Program Dukungan Manajemen: Rp251.084.807.000
• Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN: Rp141.895.320.000

2. Efisiensi Anggaran

Total anggaran yang dipangkas: Rp184.900.000.000

Efisiensi dilakukan pada kedua program utama:

• Program Dukungan Manajemen: Dipangkas 712.309.000
• Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN: Dipangkas 187.691.000

3. Pagu Setelah Efisiensi

Setelah efisiensi, total pagu yang tersisa: Rp208.080.127.000

Alokasi anggaran setelah efisiensi:

• Program Dukungan Manajemen: 372.498.000
• Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN: 707.629.000

4. Alokasi Belanja Pegawai & Sisa Pagu

• Belanja Pegawai: 028.369.000 (tidak mengalami pemangkasan)

      Total sisa pagu setelah efisiensi: Rp75.051.758.000

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

1. Pagu awal: Rp4,79 triliun

   Efisiensi awal: Rp2,75 triliun

2. Pagu efektif setelah efisiensi awal: Rp2,03 triliun

   Perubahan efisiensi:

   • Efisiensi dikurangi menjadi Rp2,17 triliun
   • Pagu efektif naik menjadi Rp2,61 triliun
   • Tambahan anggaran Rp579,19 miliar dialokasikan untuk pengadaan blangko KTP elektronik (22 juta keping) serta sistem administrasi kependudukan (SIAK).

Kementerian Koperasi

Pagu Total Kementerian Koperasi

Semula: Rp473.310.018.000

Menjadi: Rp317.483.484.000

Perubahan Anggaran Per Deputi

• Sekretariat Kementerian

  • Semula: Rp188.606.386.000
  • Menjadi: Rp122.314.687.000

• Deputi Kelembagaan dan Digitalisasi

  • Semula: Rp22.000.000.000
  • Menjadi: Rp6.200.000.000

• Deputi Pengembangan Usaha

  • Semula: Rp22.664.357.000
  • Menjadi: Rp6.200.000.000

• Deputi Pengembangan Talenta dan DS

  • Semula: Rp22.000.000.000
  • Menjadi: Rp6.200.000.000

• Deputi Pengawasan

  • Semula: Rp22.000.000.000
  • Menjadi: Rp6.200.000.000

• LPDB - KUMKM

  • Semula: Rp226.039.275.000
  • Menjadi: Rp170.368.797.000

Rincian Sekretariat Kementerian

• Gaji dan Tunjangan: Rp71.894.971.462
• Operasional: Rp35.163.715.538
• Kegiatan Layanan Biro dan Inspektorat: Rp15.256.000.000

Efisiensi Anggaran Kementerian Koperasi

Semula

• Alokasi Kementerian Koperasi (BA 149): Rp473.310.018.000

  • Rupiah Murni: Rp247.270.743.000
  • BLU (Badan Layanan Umum): Rp226.039.275.000

• Efisiensi: Rp288.799.000.000
• Sisa Pagu: Rp184.511.018.000

Menjadi

• Alokasi Kementerian Koperasi (BA 149): Rp473.310.018.000

  • Rupiah Murni: Rp247.270.743.000
  • BLU (Badan Layanan Umum): Rp226.039.275.000

• Efisiensi: Rp155.826.534.000*
• Sisa Pagu: Rp317.483.484.000

Sumber Efisiensi Anggaran

Efisiensi dilakukan pada:

• Belanja Perjalanan Dinas
• Belanja Kegiatan Rapat-Rapat
• Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)
• Belanja Konsinyering
• Belanja Pengadaan Barang/Jasa
• Belanja Kontraktual

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

1. Pengurangan Anggaran

• Semula: Rp1.077,9 miliar
• Menjadi: Rp1.002,9 miliar
• Total Efisiensi: Rp75 miliar

2. Sasaran Efisiensi

• Belanja Pegawai: Tidak diefisiensi
• Belanja Barang: Diefisiensi
• Belanja Modal: Diefisiensi
• Belanja Bansos: Tidak diefisiensi

Efisiensi terutama dilakukan pada belanja barang dan belanja modal, mencakup:

• Perjalanan dinas
• Alat tulis kantor (ATK)
• Seminar dan kajian
• Acara seremonial
• Peringatan dan kegiatan lainnya

3. Pemanfaatan Hasil Efisiensi

Dari total pagu awal Rp1,97 triliun, dilakukan efisiensi sebesar Rp1,002 triliun (50,8 persen), sehingga sisa pagu menjadi Rp968,05 miliar (49,2 persen). Alokasi anggaran setelah efisiensi:

1. Gaji dan tunjangan kinerja (tukin) 1.094 ASN (764 PNS + 330 PPPK) = Rp291,06 miliar
2. Honorarium PPNPN dan Konsultan Individu = Rp89,84 miliar
3. Sewa gedung/kantor = Rp71,39 miliar
4. Sewa kendaraan pimpinan dan operasional = Rp19,44 miliar
5. Sewa fasilitas kerja dan alat pengolah data = Rp40,33 miliar
6. Rehabilitasi ruang kerja pimpinan dan staf baru = Rp25 miliar
7. Konstruksi Paviliun Indonesia di Osaka World Expo 2025 = Rp200 miliar
8. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) = Rp137,75 miliar
9. Kebutuhan operasional harian perkantoran = Rp93,24 miliar

Total alokasi anggaran setelah efisiensi: Rp968,05 miliar

4. Kegiatan yang Perlu Dibiayai
   Kegiatan Prioritas Nasional: Rp152,1 miliar

   Kegiatan Rutin/Operasional: Rp324 miliar

   Beberapa poin penting dalam alokasi anggaran operasional:

   • Penambahan ASN Baru sebanyak 1.590 orang (CPNS 700 orang, PPPK 890 orang) dengan kebutuhan:

     • Penyesuaian gaji dan tunjangan kinerja = Rp201 miliar
     • Kebutuhan fasilitas kerja seperti co-working space
     • Penyelenggaraan diklat model baru, termasuk diklat parsial dan diklat TNI = Rp50 miliar
     • Lain-lain → Rp10 miliar

   • Operasional kantor untuk pegawai baru, termasuk pemeliharaan dan operasional = Rp63 miliar

   Total anggaran yang diusulkan mencapai Rp324 miliar dan disarankan menggunakan BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara).

Kementerian UMKM

Total Anggaran Awal

Total anggaran yang direncanakan oleh Kementerian UMKM untuk tahun 2025 adalah Rp242,9 miliar, yang terbagi dalam beberapa kategori utama:

1. Anggaran Blokir– Rp84,45 miliar

1. • Belanja perjalanan dinas: Rp65,05 miliar
   • Bantuan rumah kemasan bagi usaha mikro: Rp9 miliar
   • Pengembangan peralatan usaha kecil: Rp2 miliar
   • SAPA UMKM: Rp13,4 miliar

2. Belanja Operasional– Rp2,36 miliar

1. • Meliputi pemeliharaan gedung, kendaraan, peralatan, listrik, air, dan kebutuhan kantor lainnya.

3. Belanja Renovasi dan Penataan Ruang Kerja– Rp15,6 miliar

1. • Awalnya dialokasikan sebesar Rp43 miliar, namun setelah efisiensi dikurangi menjadi Rp15,6 miliar.

4. Pelaksanaan Program Prioritas dan Strategis– Rp140,48 miliar

1. • Mendukung program prioritas pemerintah seperti pengentasan kemiskinan, pengembangan kewirausahaan, dan pemberdayaan UMKM.

Penyesuaian Anggaran Setelah Efisiensi

Setelah dilakukan efisiensi, total anggaran Kementerian UMKM mengalami penyesuaian menjadi Rp220,96 miliar, dengan rincian:

Alokasi Anggaran Setelah Efisiensi

• Gaji dan Tunjangan Pegawai: Rp84,89 miliar
• Belanja Operasional dan Pemeliharaan: Rp43,14 miliar
• Renovasi Ruang Kantor: Rp27,4 miliar
• Lanjutan Beasiswa Tahun Sebelumnya: Rp457,37 juta
• Pelaksanaan Kegiatan Unit Kesekretariatan: Rp18,71 miliar
• Dukungan Program Kedeputian: Rp16 miliar
• Alokasi LLP-KUKM (termasuk PNBP): Rp30,36 miliar

Rincian Anggaran Per Unit Eselon I Setelah Efisiensi

1. Deputi Usaha Mikro

1. • Pagu Semula: Rp43,60 miliar
   • Efisiensi: Rp39,60 miliar
   • Pagu Setelah Efisiensi: Rp4 miliar

2. Deputi Usaha Kecil

1. • Pagu Semula: Rp42,18 miliar
   • Efisiensi: Rp38,18 miliar
   • Pagu Setelah Efisiensi: Rp4 miliar

3. Deputi Usaha Menengah

1. • Pagu Semula: Rp35,79 miliar
   • Efisiensi: Rp31,79 miliar
   • Pagu Setelah Efisiensi: Rp4 miliar

4. Deputi Kewirausahaan

1. • Pagu Semula: Rp32,96 miliar
   • Efisiensi: Rp28,96 miliar
   • Pagu Setelah Efisiensi: Rp4 miliar

5. Sekretariat Kementerian

1. • Pagu Semula: Rp258,83 miliar
   • Efisiensi: Rp68,03 miliar
   • Pagu Setelah Efisiensi: Rp174,59 miliar

6. LLP-KUMKM

1. • Pagu Semula: Rp50,50 miliar
   • Efisiensi: Rp20,14 miliar
   • Pagu Setelah Efisiensi: Rp30,36 miliar

Total Anggaran Setelah Efisiensi

• Pagu Semula: Rp463,86 miliar
• Total Efisiensi: Rp242,90 miliar
• Pagu Setelah Efisiensi: Rp220,96 miliar (*)