KABARBURSA.COM – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti laporan media asing yang menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat pengangguran muda tertinggi di Asia. Ia menilai kondisi ini bertolak belakang dengan target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang dipatok hingga 5,8 persen.
“Jangan bicara pertumbuhan ekonomi kalau rakyat justru makin kehilangan pekerjaan,” kata Nurhadi, di Kompleks Parlemen, Jakarta, 26 Juli 2025.
Ia mendesak pemerintah menyusun strategi konkret menurunkan pengangguran, khususnya di kalangan anak muda.
Menurut data BPS per Februari 2025, jumlah pengangguran terbuka mencapai 7,28 juta orang, dengan 65 persen di antaranya berusia 15–24 tahun. Mirisnya, satu juta di antaranya adalah lulusan sarjana.
Nurhadi juga menyoroti kinerja Kementerian Ketenagakerjaan yang dinilai belum menjawab kebutuhan pasar.
“Banyak pelatihan digelar, tapi lulusan tak terserap industri. Ini kegagalan desain kebijakan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor dan integrasi pelatihan vokasi dengan dunia kerja. DPR, kata dia, akan memanggil Kemenaker, Bappenas, hingga lembaga vokasi dalam rapat kerja mendatang.
“Penurunan pengangguran harus menciptakan ekosistem kerja yang bermartabat, bukan sekadar pencitraan angka,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia mendorong pemerintah menyusun strategi penanggulangan pengangguran dengan memperkuat pendidikan vokasi berbasis kebutuhan industri, termasuk penerapan model pelatihan ganda (dual training) yang menggabungkan pembelajaran di institusi dan praktik langsung di dunia kerja.
“Kebijakan ketenagakerjaan ke depan harus melibatkan lintas sektor dan dilakukan secara progresif serta antisipatif, bukan sekadar reaktif terhadap masalah yang sudah terjadi,” tegas Nurhadi.
Ia pun menyampaikan bahwa DPR akan menggunakan fungsi pengawasan dan penganggarannya untuk memastikan kebijakan ketenagakerjaan benar-benar sejalan dengan kebutuhan pemuda, kondisi lapangan, dan visi jangka panjang pembangunan nasional.
“Menurunkan angka pengangguran harus menjadi jalan pembuka bagi terbentuknya ekosistem ketenagakerjaan yang adil dan bermartabat, bukan sekadar pencapaian angka demi kepentingan politik,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, Nurhadi menyampaikan bahwa Komisi IX DPR akan mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama para pemangku kepentingan guna mencari solusi atas lonjakan pengangguran muda.
“Komisi IX DPR RI tidak akan tinggal diam. Kami akan memanggil seluruh pihak terkait, mulai dari Kemenaker, Bappenas, hingga lembaga pelatihan vokasi, untuk memastikan kebijakan yang dijalankan benar-benar berpihak pada rakyat pencari kerja, bukan pada elit yang bermain proyek,” tutupnya.(*)