KABARBURSA.COM – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menekankan pentingnya memahami secara tepat maksud dari Presiden Prabowo Subianto dalam menerapkan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Ia menilai kebijakan ini bersifat fleksibel dan tidak bisa diberlakukan secara kaku di semua sektor.
Menurut Misbakhun, kebijakan TKDN seharusnya diarahkan untuk memperkuat fondasi industrialisasi nasional, bukan hanya difokuskan pada aktivitas perdagangan jangka pendek. “Saya mendengarkan langsung apa yang disampaikan Presiden. Soal TKDN itu fleksibel. Di mana kita kuat, itu yang kita pertahankan. Di mana kita kurang, ya kita fleksibelkan,” ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025.
Ia menambahkan, pendekatan yang seragam justru dapat berdampak kontraproduktif terhadap sektor-sektor yang belum siap. Misalnya, bidang teknologi informasi dinilai masih memerlukan ruang kelonggaran, sementara sektor lain yang sudah kompetitif harus tetap dijaga.
“Jangan dipukul rata. Di sektor-sektor yang memang kita lemah, harus ada fleksibilitas. Tapi sektor yang sudah kuat, jangan diganggu. Tujuan kita membangun industrialisasi itu untuk mengembangkan kemampuan anak bangsa agar bisa berinovasi,” jelas legislator dari Fraksi Golkar tersebut.
Misbakhun juga menyoroti keluhan sejumlah pihak terhadap kebijakan TKDN yang datang dari pelaku usaha dan mitra luar negeri. Namun, ia mengingatkan agar keluhan itu tidak dijadikan alasan untuk menyimpangkan semangat dari kebijakan tersebut. “Komplain-komplain mereka itu kan tidak semuanya soal TKDN. Jangan sampai arahan Presiden disalahartikan dan dijadikan celah oleh pihak-pihak yang punya mentalitas hanya dagang. Bukan membangun industri dalam negeri,” tegasnya.
Misbakhun pun menilai tantangan global seperti ancaman tarif tinggi dari Amerika Serikat harus dijawab dengan penguatan struktur industri dalam negeri. Apalagi, kata dia, AS sendiri sedang berada dalam tekanan pertumbuhan dan membutuhkan stimulus ekonomi yang sehat.
“Amerika sedang butuh pertumbuhan. Kalau tarif tinggi diterapkan, bisa memukul daya beli mereka sendiri dan menimbulkan inflasi. Ini justru bisa jadi peluang buat kita kalau kebijakan kita tepat,” katanya.
Relaksasi TKDN Jadi Sorotan dalam Negosiasi Dagang RI-AS
Isu relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN menjadi salah satu poin penting dalam negosiasi perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia tengah menyusun strategi baru untuk menjawab tantangan Presiden Prabowo Subianto agar kebijakan TKDN lebih mendukung iklim investasi dan daya saing industri nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah akan melakukan penyesuaian format TKDN, salah satunya dengan mengedepankan pendekatan berbasis insentif, bukan semata kewajiban administratif. “Terkait dengan TKDN, dalam rapat dengan Bapak Presiden, beliau meminta agar format TKDN diperbaiki menjadi berbasis insentif,” ujar Airlangga dalam konferensi pers daring beberapa waktu lalu.
Ia juga mengungkapkan terdapat permintaan khusus dari pihak Amerika Serikat terhadap beberapa produk tertentu yang secara alamiah dan model bisnisnya tidak sepenuhnya bisa dikategorikan dalam skema impor-ekspor, seperti layanan pusat data (data center). Pemerintah pun tengah menyusun rekomendasi kebijakan untuk menjawab permintaan tersebut.
“Tentu dari pihak Amerika ada permintaan terhadap produk-produk tertentu yang secara natur ataupun secara bisnis praktis sifatnya bukan impor-ekspor, contohnya seperti data center. Hal ini juga sedang kami perbaiki dan sedang disusun rekomendasinya,” paparnya.
Sementara itu, untuk TKDN yang berada di luar kebijakan Industrial Component Procurement (ICP), Airlangga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada perubahan kebijakan. Namun, pemerintah sedang menyiapkan pembentukan tim deregulasi guna mempercepat reformasi regulasi yang dianggap menghambat kemudahan berusaha (ease of doing business).
“Kemudian, untuk TKDN yang di luar ICP, sampai sekarang belum ada perubahan. Namun, tantangan dari Bapak Presiden adalah agar kebijakan ini dibuat berbasis pada inovasi dan insentif,” katanya.
Aturan TKDN Perlu Lebih Fleksibel
Dosen Ekonomi Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, sebelumnya menyarankan agar pemerintah mulai mempertimbangkan pelonggaran aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN demi mendorong masuknya investasi besar yang berdampak langsung pada ekosistem industri nasional.
“Rendah ketika mereka masuk tetapi ada komitmen untuk meningkatkan dan menggandeng produksi produsen lokal,” ujar Wijayanto dalam diskusi yang bertajuk Trump Trade War: Menyelamatkan Pasar Modal, Menyehatkan Ekonomi Indonesia Jumat 11 April 2025.
Menurutnya, pendekatan yang lebih fleksibel dalam kebijakan TKDN bisa membuka jalan bagi Indonesia untuk menjadi destinasi relokasi perusahaan teknologi, terutama di tengah dinamika global yang membuat banyak industri besar mempertimbangkan perpindahan basis produksi dari negara lain.
Ia menyinggung kasus Samsung sebagai contoh nyata. Perusahaan raksasa asal Korea Selatan itu memilih Vietnam sebagai lokasi ekspansi industri ketimbang Indonesia. Kesalahan kebijakan di masa lalu terkait TKDN disebutnya sebagai salah satu penyebab utama kegagalan tersebut. “Sekarang Vietnam miliki, kita tidak karena kesalahan masa lalu terkait TKDN,” kata Wijayanto.(*)