KABARBURSA.COM — Di balik ribuan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang kini menjamur di desa-desa, ada ambisi besar yang sedang dirancang pemerintah, antara lain memotong rantai pasok, menstabilkan harga barang pokok, dan menjadikan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, menyebut program Kopdes Merah Putih yang dibentuk di 80 ribu desa bukan sekadar jargon populis, tapi langkah konkret untuk mengangkat daya beli masyarakat desa dari akar rumput. “Program ini jelas berpihak kepada masyarakat desa. Koperasi bukan hanya tempat simpan pinjam, tapi juga pusat distribusi utama barang strategis seperti elpiji 3 kg, pupuk bersubsidi, beras, hingga minyak goreng,” ujar Eko, kepada KabarBursa.com di Jakarta, Senin 2 Juni 2025.
Hingga akhir Mei 2025, geliat pembentukan Koperasi Merah Putih telah menjangkau lebih dari 71.000 desa di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi, tercatat 71.262 koperasi telah terbentuk melalui musyawarah desa khusus, dan pemerintah menargetkan angka ini menembus 80.000 koperasi pada akhir Juni. Peluncuran nasionalnya dijadwalkan berlangsung pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.
Di lapangan, beberapa daerah bahkan sudah melaporkan capaian seratus persen. Kota Subulussalam misalnya, telah menuntaskan pembentukan koperasi di seluruh desa. Di sisi lain, daerah seperti Biak Numfor di Papua dan Maluku Utara menunjukkan progres signifikan dengan masing-masing telah menyelesaikan lebih dari 75 persen target pendirian Kopdes.
Langkah cepat ini menegaskan program Kopdes Merah Putih tak sekadar konsep birokratis di atas kertas, tapi benar-benar mulai membentuk ekosistem ekonomi baru di tingkat akar rumput.
Eko menyoroti mahalnya harga barang di desa selama ini disebabkan oleh ketergantungan terhadap distributor besar di perkotaan. Ia menjelaskan melalui Koperasi Merah Putih, pemerintah berupaya memotong jalur distribusi agar lebih efisien—langsung dari produsen ke koperasi, lalu ke masyarakat. Skema ini dirancang untuk menurunkan harga dan mempercepat distribusi barang kebutuhan pokok.
Ia menekankan pentingnya skema tersebut agar masyarakat desa tidak lagi terbebani oleh tingginya biaya distribusi. Eko menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan sistem pengawasan koperasi yang matang.
Kementerian Koperasi menggandeng bank-bank Himbara sebagai mitra pembiayaan, dan skema pengawasan dilakukan tidak hanya oleh kementerian teknis, tetapi juga melalui sistem perbankan yang berbasis pada kelayakan usaha. Dengan demikian, hanya koperasi yang sehat dan aktif yang akan mendapatkan akses pembiayaan.
Ia menambahkan, pendampingan dari dinas koperasi daerah terus diperkuat agar program berjalan optimal. Menurutnya, keberhasilan koperasi sangat bergantung pada kemampuan pengurus dalam menjalankan usaha secara profesional. Untuk itu, pelatihan dalam hal pembukuan, manajemen usaha, dan tata kelola modern menjadi fokus utama yang perlu diperkuat.
“Dengan sinergi baik antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat desa, koperasi Merah Putih berpotensi menjadi ujung tombak ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Eko optimis.
Eko menegaskan dukungan penuh Komisi VI DPR terhadap program ini melalui penguatan regulasi, pengawasan, serta alokasi anggaran yang memadai. “Kami terus mendorong sinergi antar kementerian dan pelaku usaha besar agar koperasi desa tidak hanya jadi target program, tapi benar-benar mitra distribusi dan produksi,” katanya.
Komisi VI pun akan memantau ketat agar pembiayaan dari bank-bank Himbara tepat sasaran, memperkuat koperasi yang aktif, sehat, dan memberikan dampak nyata di masyarakat.(*)