Logo
>

Ekonom HSBC Ingatkan Ketidakstabilan Ekonomi Akibat Program MBG

Ditulis oleh Cicilia Ocha
Ekonom HSBC Ingatkan Ketidakstabilan Ekonomi Akibat Program MBG

Poin Penting :

    KABARBURSA.COMChief India and Indonesia Economist HSBC Global Research, Pranjul Bhandari, mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Meski begitu, ia tak menampik tantangan utama program besutan Presiden Prabowo Subianto itu berkisar soal besaran biaya.

    Pranjul mengatakan tantangan terbesar program MBG adalah soal besarnya anggaran yang digelontorkan. Dalam Nota Keuangan RAPBN 2025, tercatat alokasi anggaran MBG sebesar Rp71 triliun atau setara dengan 0,29 persen dari PDB. Penggunaan dana tersebut untuk pengadaan bahan pangan, distribusi, serta operasional lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program tersebut.

    "Sehingga menyebabkan ketidakstabilan makro ekonomi, saya pikir kita bisa mendapatkan manfaat dari kedua sisi,” kata Pranjul dalam acara Media Briefing HSBC: Indonesia & Asia (Investment & Economic) Outlook 2025, yang diadakan secara hybrid, Kamis 9 Januari 2025.

    Pranjul mencontohkan skema makan bergizi di India. Program yang juga diperuntukkan bagi anak-anak sekolah itu menurut Pranjul dibuat dengan skema khusus sehingga membuat biaya tidak membengkak. “Cara pelaksanaannya adalah dengan membuatnya sangat lokal,” kata dia.

    Pranjul menjelaskan setiap siswa menerima makanan yang dibuat dari hasil panen lokal sesuai dengan apa yang tersedia di musim tersebut. “Ini berhasil menekan biaya secara signifikan namun meningkatkan kehadiran di sekolah serta berbagai pencapaian pendidikan,” katanya.

    Ia meyakini jika program MBG dilakukan secara bijaksana, skema tersebut bisa sangat positif dalam jangka menengah untuk pertumbuhan ekonomi.

    Makan Bergizi dengan Rp10.000

    [caption id="attachment_105849" align="alignnone" width="1179"] Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Foto: Instagram @bumegabercerita.[/caption]

    Pemerintah memutuskan memangkas anggaran Program MBG dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per porsi per hari karena keterbatasan anggaran. Namun, kebijakan ini diperkirakan akan memunculkan tantangan baru di masa mendatang.

    Program MBG dirancang untuk dilaksanakan secara bertahap di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah hingga SMA atau sederajat di berbagai wilayah Indonesia. Implementasi program mencakup penyediaan makanan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi bagi balita dan ibu menyusui yang berisiko anak stunting.

    Selain memperbaiki asupan gizi anak-anak, program ini juga diharapkan menjadi penggerak perekonomian nasional. Pemerintah memproyeksikan program MBG dapat menyerap hingga 820 ribu tenaga kerja dan berkontribusi menambah 0,10 persen pertumbuhan ekonomi di 2025, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen.

    Turunnya jumlah anggaran MBG per porsi sempat menuai kritikan Ketua Umum Partai Demokrat Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Ia mengkritik alokasi Rp10 ribu per porsi yang ditetapkan pemerintah tak masuk akal.

    “Sepuluh ribu rupiah. Apa cukup? Apalagi sekarang harga kebutuhan pokok terus naik,” ujarnya dalam acara peluncuran dan diskusi buku Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis, 12 Desember 2024.

    Megawati mendesak Prabowo meninjau kembali alokasi anggaran per porsi dalam program tersebut. Pasalnya, ia ragu besaran anggaran per  porsi itu mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara memadai. “Maaf ya, Mas Prabowo. Saya harus memberikan kritik,” ujarnya.

    Pengamat pertanian dari CORE, Eliza Mardian, mengatakan anggaran Rp10.000 per porsi sebenarnya cukup jika hanya berfokus pada komposisi menu makanan. Namun, angka tersebut belum mencakup biaya lain, seperti distribusi, perawatan dapur, serta kebutuhan operasional pendukung lainnya.

    Eliza menambahkan, anggaran Rp10.000 akan sulit diterapkan di dapur sentral, bahkan jika melibatkan UMKM lokal. Pasalnya, biaya tersebut belum termasuk layanan pengantaran dan pengelolaan bahan baku yang menjadi bagian penting dalam rantai produksi.

    “Dengan harga Rp10.000 per porsi, kreasi menu yang disukai anak dan memenuhi gizi seimbang ini akan semakin terbatas. Dapur makin pusing kombinasi sayuran dan buahnya,” kata Eliza saat dihubungi KabarBursa.com, Minggu, 1 Desember 2024.

    Eliza mencurigai adanya potensi pemborosan dalam pelaksanaan program MBG. Berdasarkan hasil evaluasi di lapangan, ia sering menemukan anak-anak yang kurang menyukai susu sapi dengan rasa original.

    “Akhirnya susu banyak yang tidak diminum dan diberikan ke temennya yang mau menampung susu tersebut. Jangan sampai niat mulia pemerintah ingin meningkatkan gizi tidak tercapai karena hal hal tersebut. Ini terjadi pemborosan anggaran saja jadinya,” ungkap Eliza.

    Agar program MBG lebih tepat sasaran dan menu yang disajikan dapat diterima dengan baik, Eliza mengusulkan pemerintah untuk merumuskan ulang menu pemenuhan gizi. Langkah ini tidak hanya untuk menekan anggaran, tapi juga menghadirkan variasi menu yang sesuai selera anak-anak.

    “Jangan sampai demi menekan biaya semurah mungkin, dapur menjadi sulit berkreasi menyajikan menu yang disukai anak dan tetap memenuhi standar gizi,” katanya.(*)

    Disclaimer:
    Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.

    Dapatkan Sinyal Pasar Saat Ini

    Ikuti kami di WhatsApp Channel dan dapatkan informasi terbaru langsung di ponsel Anda.

    Gabung Sekarang

    Jurnalis

    Cicilia Ocha

    Seorang jurnalis muda yang bergabung dengan Kabar Bursa pada Desember 2024. Menyukai isu Makro Keuangan, Ekonomi Global, dan Energi. 

    Pernah menjadi bagian dalam desk Nasional - Politik, Hukum Kriminal, dan Ekonomi. Saat ini aktif menulis untuk isu Makro ekonomi dan Ekonomi Hijau di Kabar Bursa.