KABARBURSA.COM - Pemerintah tengah mempersiapkan pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai langkah strategis untuk mewujudkan swasembada pangan dan mendorong pemerataan ekonomi desa.
Dasar dari pembentukan Kopdes Merah Putih ini adalah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Instruksi presiden ini menjadi landasan percepatan program ini. Koperasi ini dijadwalkan mulai beroperasi pada 28 Oktober 2025.
Namun, dibalik ambisi besar tersebut, Ekonom Senior Indef, Didik J. Rachbini, menilai keberhasilan program koperasi ini sangat bergantung pada kapasitas pengelolanya, terutama dari sisi profesionalisme. Bukan hanya dari semangat gotong royong.
“Koperasi tidak bisa lagi dikelola secara konvensional,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa, 13 Mei 2025.
Pemerintah menargetkan Kopdes Merah Putih bakal mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan. Namun, Didik mengingatkan, akses tersebut akan sulit jika rencana usaha koperasi tidak disusun secara profesional.
Ia pun menyarankan agar koperasi pemula bermitra seperti model bisnis franchise (waralaba). Menurutnya kemitraan seperti ini dapat mempermudah pengelolaan dan dan mampu membangun jejaring dengan pelaku industri maupun UMKM.
“Koperasi Merah Putih adalah kebijakan yang baik namun tidak cukup hanya mengandalkan semangat gotong royong. Ia harus dibarengi dengan kapasitas manajerial yang tersertifikasi,” ujarnya.
Didik menegaskan, sertifikasi kompetensi bagi manajer dan pengurus koperasi merupakan titik krusial. Tanpa itu, koperasi hanya akan menjadi proyek yang berisiko stagnan, bahkan gagal.
Ia menegaskan, sertifikasi adalah jaminan bahwa pengelola koperasi telah melalui proses penilaian berbasis standar nasional. Proses tersebut mencakup aspek penting seperti manajemen, keuangan, kepemimpinan, serta pelayanan terhadap anggota koperasi.
“Sertifikasi bukan sekadar formalitas, tetapi jaminan kompetensi. Seorang pengurus atau manajer koperasi yang tersertifikasi telah melewati proses penilaian nasional yang ketat,” katanya.
Menurut Didik, keberadaan manajer dan pengurus yang tersertifikasi akan memberi dampak langsung terhadap kepercayaan anggota, kemitraan bisnis, serta akses terhadap lembaga keuangan.
Ia menambahkan, koperasi yang dikelola secara profesional memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pendanaan dari perbankan, selama mereka bisa menyusun proposal bisnis yang layak dan bankable.
“Rencana usaha harus dirancang secara rinci dengan proyeksi arus kas, analisis pasar, perhitungan risiko, dan strategi mitigasinya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Didik menyarankan agar koperasi pemula tidak memulai dari nol, melainkan membangun kemitraan strategis, misalnya lewat sistem waralaba dari pelaku usaha besar.
Dengan begitu, lanjut dia, koperasi bisa segera menjalankan usaha yang terbukti berhasil, sambil meningkatkan daya tawar mereka di mata bank.
“Cara gampang untuk berbisnis bagi koperasi pemula adalah bermitra. Mereka bisa menjalankan bisnis waralaba dari perusahaan induk, yang kebanyakan dimiliki oleh pengusaha besar dan konglomerat. Ini lebih adil jika ditransformasikan menjadi koperasi di desa, ketimbang dimiliki pribadi-pribadi,” katanya.
Didik mengingatkan bahwa semangat kebersamaan saja tidak cukup. Koperasi Merah Putih harus ditopang oleh tata kelola yang akuntabel dan sistem manajerial berbasis kompetensi.
“Saatnya koperasi bangkit dengan standar baru yang lebih tinggi, modern, dan akuntabel,” tutupnya.
Kopdes Merah Putih tak Bebani APBN
Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Joko Juliantono mengklaim, program Kopdes Merah Putih tak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
Program ini dirancang untuk memperkuat fondasi ekonomi desa sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik rentenir dan pinjaman online (pinjol) ilegal yang kerap merugikan.
“Koperasi ini tidak membebani APBN. Uangnya muter, malah menghidupkan ekonomi masyarakat,” ujar Ferry saat memberikan keterangan kepada media di Jakarta, Rabu, 23 April 2025.
Melalui Instruksi Presiden (Inpres) 2025, pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi di seluruh desa dan kelurahan Indonesia hingga Juli 2025, dengan operasional penuh yang direncanakan mulai berjalan pada September tahun ini.
Biaya operasional per koperasi diperkirakan mencapai Rp5 miliar. Ferry menjelaskan bahwa pembiayaan akan dikombinasikan dari berbagai sumber, termasuk APBN, APBD, dana desa, dan dukungan sektor perbankan. Ia menekankan bahwa alokasi dana ini bukanlah beban negara, melainkan bentuk investasi untuk pemerataan ekonomi dan redistribusi aset.
“Ini bukan beban, melainkan investasi untuk redistribusi aset dan pemerataan ekonomi,” tegasnya.
Koperasi Desa Merah Putih akan memiliki enam lini usaha utama, yaitu layanan manajerial kantor, unit simpan pinjam, toko kebutuhan pokok, distribusi pupuk dan sarana pertanian, apotek desa, serta layanan klinik kesehatan. Selain itu, koperasi juga akan berperan sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis dan membuka akses pasar bagi produk-produk lokal desa.
Ferry mencontohkan keberhasilan Koperasi Peternakan Ayam Petelur di Blitar yang kini dapat menyalurkan produknya langsung ke Satuan Pelayanan Penyelenggara Gizi. Skema seperti ini, menurutnya, bisa menjadi solusi atas masalah klasik sulitnya penyerapan hasil produksi petani dan peternak di desa.
“Contohnya, Koperasi Peternakan Ayam Petelur di Blitar kini bisa menjual telur ke Satuan Pelayanan Penyelenggara Gizi. Selama ini, peternakan desa sering kesulitan penyerapan. Dengan captive market seperti ini, hasil produksi langsung terserap,” jelas Ferry.(*)