KABARBURSA.COM – Pencopotan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai belum tentu menyelesaikan berbagai persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ekonom sekaligus Dosen Departemen Akuntansi Universitas Brawijaya, Noval Adib, menilai akar persoalan program tersebut tidak hanya terletak pada figur pimpinan, melainkan pada pola manajemen dan tata kelola yang selama ini dijalankan.
Menurut Noval, pergantian kepemimpinan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto hanya akan menjadi perubahan administratif apabila tidak diikuti reformasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan program.
"Penggantian Dadan Hindayana cs dengan Nanik S. Deyang cs tidak akan menyelesaikan masalah MBG jika pola manajemennya tetap amatiran ala Dadan," kata Noval dalam , Rabu, 3 Juni 2026.
Ia menilai selama ini BGN tidak dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik. Akibatnya, banyak kebijakan dan penggunaan anggaran yang dinilai tidak mencerminkan prinsip efisiensi maupun efektivitas penggunaan uang negara.
"Selama ini BGN di bawah kepemimpinan Dadan dijalankan tanpa mengindahkan prinsip-prinsip manajemen dan governance yang bagus," ujarnya.
Noval menyoroti berbagai pengeluaran yang sempat menjadi polemik selama pelaksanaan program MBG. Menurut dia, prinsip cost efficiency dan cost effectiveness tidak dijalankan secara optimal sehingga berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.
"Prinsip cost efficiency dan cost effectiveness tidak dijalankan sama sekali sehingga banyak sekali anggaran BGN bisa diselamatkan yang nyasar ke mana-mana alias terbuang sia-sia atau malah memberi keuntungan yang sangat besar kepada beberapa pihak," katanya.
Ia kemudian mencontohkan sejumlah kebijakan yang sempat menuai kritik publik, mulai dari penggunaan anggaran untuk kegiatan event organizer, rencana pengadaan ribuan sepeda motor listrik, hingga pembelian perlengkapan pendukung seperti kaus kaki, handuk, dan semir sepatu.
"Coba bagaimana bisa Dadan cs dengan ringannya menggelontorkan uang yang sangat besar untuk event organizer lebih dari Rp100 miliar, beli ribuan motor listrik lebih dari Rp1 triliun, beli kaos kaki, handuk, semir sepatu dan lain-lain?" ujar Noval.
Kritik juga diarahkan pada skema insentif yang diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut Noval, kebijakan tersebut menjadi salah satu sumber pemborosan yang banyak dipersoalkan.
"Pemberian insentif yang sangat besar kepada SPPG Rp6 juta per hari, bahkan SPPG yang disuspend juga tetap diberi insentif, banyak menimbulkan kritik keras bahwa BGN tidak ketulungan borosnya," katanya.
Atas dasar itu, Noval mengaku sejak awal menilai anggaran MBG sebenarnya dapat dihemat dalam jumlah yang sangat besar apabila dikelola dengan pendekatan yang lebih efisien.
"Itulah mengapa dulu saya berani mengatakan bahwa anggaran MBG mestinya bisa dihemat Rp100 triliun sampai Rp200 triliun," ujarnya.
Menurut dia, keputusan pemerintah memangkas anggaran MBG belakangan ini belum tentu mencerminkan keberhasilan perbaikan tata kelola. Ia justru melihat pengurangan anggaran lebih dipengaruhi tekanan kondisi fiskal dan ekonomi.
"Belakangan anggaran MBG dikurangi hampir Rp70 triliun, namun sepertinya motivasi pengurangan anggaran tersebut lebih karena pemerintah mulai keteteran dengan kondisi ekonomi yang makin memburuk dan bukan karena kesadaran pemerintah sendiri untuk mengakui bahwa BGN itu sama sekali tidak efisien dan efektif dalam mengelola MBG," kata Noval.
Sebelumnya, pemerintah mengumumkan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional setelah Presiden Prabowo melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG selama hampir satu setengah tahun terakhir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan Dadan Hindayana diberhentikan dari jabatan Kepala BGN bersama dua wakil kepala badan, yakni Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Brigjen Pol. Sony Sonjaya.
Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN, didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala badan.
Dalam konferensi pers, Prasetyo mengungkapkan evaluasi pemerintah menemukan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian Presiden, mulai dari kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP), tata kelola organisasi, hingga pengawasan kualitas makanan yang disalurkan dalam program MBG.
Meski terjadi pergantian pimpinan, Noval menilai tantangan terbesar justru berada pada pembenahan sistem internal lembaga. Ia menegaskan kepemimpinan baru harus berani melakukan perubahan mendasar agar anggaran program yang bersumber dari uang negara benar-benar digunakan secara efektif.
"Nanik S. Deyang cs sangat perlu merombak manajemen dan governance BGN secara radikal supaya anggaran MBG yang merupakan uang rakyat itu tersalurkan kepada rakyat secara efektif dan efisien," katanya.
Ia menambahkan langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menghentikan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dan memperbaiki pengukuran kinerja organisasi berdasarkan prinsip-prinsip manajemen modern.
"Hentikan aktivitas yang tidak bernilai tambah dan efisienkan aktivitas yang bernilai tambah, serta ukur performa manajemen dengan bersandar pada buku-buku manajemen," ujar Noval.(*)