KABARBURSA.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan alasan di balik pergantian Direktur Utama (Dirut) Bulog yang telah terjadi sebanyak empat kali dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, sejak Desember 2023 hingga Februari 2025. Padahal, dalam kondisi normal, masa jabatan pimpinan BUMN biasanya berlangsung minimal lima tahun.
Erick mengungkapkan bahwa rotasi kepemimpinan di Bulog perlu dilakukan karena perusahaan tersebut belum mampu menjalankan tugas penyerapan 3 juta ton gabah sesuai instruksi pemerintah secara optimal.
"Ya tentu penyegaran harus dilakukan. Memang kan penugasan yang diberikan ini harus bisa dilakukan, tidak secara maksimal. Jadi review-review ini kita jalankan. Kita jalankan sesuai dengan target-target yang diberikan saat ini," ujar Erick di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin 10 Februari 2025.
Data yang dihimpun oleh Kementerian BUMN menunjukkan bahwa realisasi serapan gabah Bulog masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah.
"Kemarin keputusan pembelian gabah untuk 3 juta, kita lihat datanya masih kurang maksimal. Kita lakukan penyegaran," katanya.
Menurut Erick, keberlanjutan kebijakan serapan gabah memerlukan dukungan sistem yang solid agar dapat berjalan maksimal.
"Di Bulog ada kebijakan 3 juta gabah yang harus diserap. Dari data-data serapannya masih kecil, ya perlu ada penyegaran. Dan perlu semua supporting system untuk memastikan penugasan ini maksimal," tambahnya.
Rotasi kepemimpinan di Perum Bulog dimulai sejak 2 Desember 2023, ketika Erick Thohir menggantikan Budi Waseso alias Buwas dengan Bayu Krisnamurthi. Pergantian tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-341/MBU/12/2023 tertanggal 1 Desember 2023.
Buwas sebelumnya menjabat sebagai Dirut Bulog sejak 2018 hingga 2023 sebelum akhirnya dipindahkan ke PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sebagai Komisaris Utama.
Namun, Bayu Krisnamurthi yang menggantikan Buwas juga tidak bertahan lama. Dalam waktu sembilan bulan, yakni dari Desember 2023 hingga September 2024, ia kembali digantikan oleh Wahyu Suparyono.
Alih-alih menjalankan masa jabatan hingga lima tahun, Wahyu Suparyono justru diberhentikan pada 8 Februari 2025. Melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-30/MBU/02/2025 tertanggal 7 Februari 2025, pemegang saham menunjuk Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Bulog yang baru.
Ketika ditanya mengenai alasan penunjukan Mayjen Novi Helmy Prasetya, Erick menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya mencari sosok yang mampu membawa Bulog mencapai target-target pemerintah.
"Ya ini bagian dari memang pilihan tadi, ya ekosistem. Kenapa juga teman-teman bicara, kenapa pak besok BI? ya sama, kita mau bicara BI, bisa nggak peran daripada BI bisa menurunkan beban daripada perputaran pendanaan untuk perumahan. Ini bukan salah dan benar, tapi bagaimana kita perlu lihat dari perspektif lain," katanya.
Namun, saat ditanya mengenai kemungkinan adanya pelanggaran hukum terkait pengangkatan TNI aktif sebagai pimpinan BUMN, Erick memilih untuk tidak memberikan tanggapan.
Berdasarkan Undang-Undang TNI, khususnya Pasal 47 ayat (2), jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit aktif TNI terbatas pada beberapa posisi, seperti di Kementerian Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, serta lembaga intelijen dan keamanan lainnya. Sementara itu, posisi Direktur Utama Bulog tidak termasuk dalam daftar tersebut.
Bulog Siap Amankan 3 Juta Ton Beras Lokal
Sebelumnya diberitakan Kabarbursa.com, Bulog menargetkan pengadaan beras domestik hingga 3 juta ton tahun ini alias lebih dari dua kali lipat dibandingkan 1,27 juta ton pada 2024. Data tersebut diumumkan Bulog pada Senin, 6 Januari 2025.
Kepala Divisi Pengadaan Pangan Lain Bulog Yayat Hidayat Fatahilah mengatakan Indonesia tidak akan mengimpor beras tahun ini, setelah sebelumnya mendatangkan lebih dari 3,7 juta ton beras pada 2024.
“Kami akan mengoptimalkan pengadaan beras domestik saat puncak panen pada Maret hingga Mei (2025) agar target pengadaan tercapai,” kata Yayat dalam rapat mingguan tentang inflasi pada Senin, 6 Januari 2025, dikutip dari Channel News Asia.
Selain itu, pemerintah juga akan menaikkan harga pembelian gabah sebesar Rp500 menjadi Rp6.500 per kilogram mulai 15 Januari. Di samping itu, produksi beras Indonesia tahun 2025 diperkirakan naik menjadi 32,8 juta ton, dibandingkan 30,34 juta ton pada tahun sebelumnya.
Langkah Bulog dalam meningkatkan penyerapan beras domestik sejalan dengan optimisme pemerintah terhadap lonjakan produksi padi pada 2025. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebelumnya meminta agar Perum Bulog mampu menyerap lebih dari 10 persen produksi padi nasional pada 2025. Keyakinan ini didorong oleh optimisme pemerintah terhadap peningkatan produksi padi yang signifikan di tahun mendatang.
Sudaryono mengatakan Kementerian Pertanian telah mengambil berbagai langkah untuk mendorong peningkatan produksi, seperti menjamin ketersediaan pupuk, benih unggul, dan jaringan irigasi yang memadai.
Selain itu, strategi lain yang dilakukan adalah mengoptimalkan penggunaan lahan sawah tadah hujan untuk mendukung peningkatan hasil panen. “Produksi kita akan naik tahun depan. Namun, fungsi penyerapan harus digerakkan. Karena itu, saya berharap Bulog dapat melakukan penyerapan secara maksimal,” ujar Sudaryono dalam keterangannya yang dikutip pada Minggu, 1 Desember 2024.
Menurutnya, potensi kenaikan produksi padi sangat besar, terutama dengan adanya sinergi antara berbagai pihak terkait, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan dan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).
“Dengan sinergi yang kuat, saya yakin lebih dari 10 persen produksi padi dapat diserap oleh Bulog. Kementan berharap ada satu komando dalam hal ini, di mana pupuk disediakan oleh PT Pupuk Indonesia, benih oleh Sang Hyang Seri, dan dibantu oleh ID Food,” ujarnya.
Sudaryono menekankan bahwa untuk mencapai swasembada pangan, peningkatan produksi menjadi kunci utama. Kerja sama yang erat antara semua pihak sangat diperlukan untuk memastikan ketersediaan komponen dasar produksi, seperti benih, pupuk, air, dan off takers(badan yang menyerap hasil panen).
“Swasembada pangan kuncinya adalah peningkatan produksi. Ada empat hal yang sangat krusial dalam hal ini: bibit, pupuk, air, dan off takers. Jangan sampai meskipun pupuk sudah tersedia, namun penyerapan hasil panen kurang,” tegas Sudaryono. (*)