KABARBURSA.COM – Evaluasi besar-besaran terhadap jajaran direksi BUMN yang ditugaskan Presiden Prabowo kepada Danantara diprediksi bakal memicu reaksi pasar. Menurut analis pasar uang Ibrahim Assuaibi, sentimen terhadap saham-saham pelat merah bisa naik atau turun, tergantung seberapa profesional eksekusinya.
“Kalau dilihat dari waktunya, memang ini momen pas untuk evaluasi. Direksi-direksi sekarang kan sebagian besar peninggalan era Jokowi. Nah, wajar kalau Prabowo mau punya orang-orang sendiri yang sevisi,” ujar Ibrahim kepada KabarBursa.com di Jakarta, Jumat 2 Mei 2025
Namun, ia mengingatkan proses reshuffle ini tidak seharusnya semata-mata dijadikan ajang politik balas jasa. Menurutnya, meskipun tim sukses Prabowo cukup besar dan banyak pihak yang berperan dalam kemenangan satu putaran, profesionalisme tetap harus dijaga dan tidak boleh dikorbankan demi sekadar akomodasi politik.
Ibrahim melihat Danantara bukan sekadar pengelola aset, tapi juga investor aktif di BUMN. "Artinya, mereka bisa punya suara kuat dalam menentukan arah perusahaan, termasuk siapa yang jadi direksi. Ini bisa bagus kalau untuk memperbaiki kinerja. Tapi juga bisa jadi alarm buat investor kalau terasa intervensif,” jelasnya.
Menurutnya, pasar akan memantau siapa saja yang masuk ke posisi kunci. “Kalau yang masuk profesional dan terbukti punya rekam jejak baik, itu akan positif buat saham BUMN. Tapi kalau banyak yang titipan atau tak relevan secara kompetensi, bisa jadi sinyal negatif,” ujar Ibrahim.
Ia menambahkan, ke depan yang dibutuhkan BUMN adalah kepemimpinan yang solid dan selaras dengan strategi jangka panjang. “Kita ini bicara aset negara ratusan triliun. Kalau salah kelola, dampaknya bukan cuma ke keuangan perusahaan, tapi ke pasar secara keseluruhan,” katanya.
Evaluasi BUMN
Pemerintah kini mengambil langkah serius dalam memperkuat tata kelola BUMN dengan melakukan evaluasi komprehensif menyeluruh. Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang ingin memastikan seluruh jajaran BUMN memiliki visi dan misi yang sejalan.
Rosan mengatakan evaluasi ini dilakukan tidak hanya oleh Danantara saja, tetapi juga melibatkan kerja sama dengan para penasihat, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk meningkatkan kompetensi, kepatutan, komitmen, dan karakter jajaran terkait.
Dalam laporannya pada acara Town Hall Danantara Indonesia 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Senin, 28 April 2025, Rosan menyebutkan sebanyak 844 BUMN telah resmi masuk ke dalam payung Danantara. Menurutnya, Danantara adalah bentuk nyata pelaksanaan pasal 33 UUD 1945, yang menekankan bahwa perekonomian nasional disusun berdasarkan asas kekeluargaan.
Rosan menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun, bukan sekadar tersusun karena jika hanya tersusun maka sepenuhnya akan diserahkan pada mekanisme pasar. "Kita menghormati mekanisme pasar, tetapi juga pemerintah berhak mengintervensi apabila mekanisme pasar itu sudah jauh melenceng daripada kepentingan nasional dan juga pembangunan nasional ke depan,” kata Rosan, dikutip dari lama presiden.go.id.
Ia juga menyoroti kehadiran Danantara menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional, terutama di tengah meningkatnya tensi geopolitik dan geoekonomi global. Menurutnya, Danantara hadir pada waktu yang sangat tepat karena kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia yang makin memanas belakangan ini telah menyadarkan banyak negara bahwa mereka harus mengandalkan kekuatan ekonomi dalam negeri sendiri.
Rosan menekankan pentingnya membangun sinergi demi menciptakan konsep Indonesia Incorporated. Ia mendorong seluruh jajaran Danantara dan BUMN untuk memegang teguh prinsip karakter, kompetensi, dan komitmen dalam mencapai visi besar tersebut.
“Semoga kehadiran Danantara dengan lembaran baru bersama-sama dengan BUMN ini bisa memberikan asas manfaat dan positif yang luar biasa. Tidak hanya kepada perekonomian Indonesia, tetapi juga kepada seluruh rakyat, bangsa, dan Tanah Air yang kita cintai,” katanya.
Pasar Tunggu Langkah Konkret
Pemerintah sebelumnya mengumumkan Danantara telah mengamankan komitmen investasi senilai USD4 miliar dari Qatar. Namun, hingga kini belum ada kejelasan mengenai proyek konkret yang akan digarap oleh sovereign wealth fund Danantara sehingga menimbulkan pertanyaan di kalangan pelaku pasar modal.
Analis pasar modal dari MikirDuit, Surya Rianto, menilai ketidakjelasan strategi investasi Danantara sebenarnya bukan masalah besar, selama pengelolaannya dilakukan dengan perencanaan yang tepat.
“Karena skemanya bukan ada proyek cari dana dulu, tapi ada dana dan mulai garap proyek yang dituju. Sebenarnya enggak ada problem juga sih,” ujar Surya kepada KabarBursa.com.
Surya menjelaskan, sambil menunggu kesiapan proyek, penempatan dana Danantara di Surat Berharga Negara (SBN) merupakan langkah rasional untuk menjaga likuiditas sekaligus menekan risiko.
“Dengan mereka menempatkan di surat berharga negara berarti mau hold dana sambil nunggu proyek yang mau diinvestasikan atau masuk ke pasar modal. Karena SBN juga cukup likuid dengan risiko yang terukur,” jelasnya.
Ia pun menyarankan agar Danantara rutin memberikan pembaruan perihal portofolio investasinya untuk menjaga kepercayaan pasar, minimal secara kuartalan.
“Mungkin bisa update portofolio investasi per kuartalan dan ygan terdekat di Juni 2025 terkait kinerja kuartal II karena Danantara baru dapat dana dari April 2025 dari dividen big bank,” jelasnya.
Di sisi lain, DPR RI mulai mengambil sikap kritis terhadap kinerja Danantara. Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, mempertanyakan arah dan kejelasan rencana investasi Danantara yang kini mulai menyerap dividen jumbo dari sejumlah BUMN strategis.
"Sekarang kan kita belum tahu programnya apa, model bisnisnya seperti apa, sampai sekarang kita belum tahu," ujar Darmadi di Kompleks Parlemen, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Darmadi menegaskan, DPR akan mendorong mekanisme pengawasan yang ketat, termasuk mendorong pelaksanaan audit Danantara setelah program-program kerja mulai berjalan. "Nah, tentu saja nanti kita bisa meminta audit kepada Danantara kalau prosesnya sudah berjalan," kata Darmadi.
Hingga kini, menurut Darmadi, belum ada pemaparan resmi atau konkret dari pihak Danantara perihal langkah strategis yang tengah dijalankan. Ia menilai belum terlihat adanya arah yang jelas dari strategi bisnis Danantara tersebut.
Karena itu, ia menyarankan agar mekanisme audit Danantara bisa segera dilakukan setelah proyek-proyek mulai terealisasi, guna menjaga akuntabilitas penggunaan dana dividen BUMN.(*)