KABARBURSA.COM - Di tengah situasi global yang terus berubah, langkah Indonesia dalam menjaga kepentingan nasional terlihat melalui dua jalur yang berlangsung bersamaan: diplomasi di forum G20 dan pelaksanaan reformasi perizinan usaha di dalam negeri.
Kedua proses ini berjalan paralel, menunjukkan upaya pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia dalam pembahasan internasional sekaligus memberikan kepastian bagi perekonomian nasional.
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang berlangsung di Johannesburg pada 22–23 November 2025 menjadi salah satu agenda penting dalam diplomasi tersebut.
Pertemuan yang menutup siklus pertama perputaran presidensi G20 itu dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mendampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Kehadiran delegasi diarahkan untuk memastikan bahwa kepentingan Indonesia tetap tercermin dalam proses perumusan kebijakan global.
Sejak serah terima presidensi dari Brazil, Afrika Selatan telah menyelenggarakan sejumlah pertemuan working group, task force, dan tingkat menteri.
Dinamika pembahasan tersebut memuncak pada Pertemuan Sherpa ke-4 pada 16–19 November 2025 yang menjadi penentu akhir draft Leaders’ Declaration. Namun, proses negosiasi berjalan tidak mudah.
“Dinamika negosiasi menunjukkan tantangan yang signifikan. Hal ini tercermin dari mayoritas Pertemuan Tingkat Menteri hanya menghasilkan Chair’s Summary, bukan deklarasi bersama, karena adanya perbedaan posisi di antara negara-negara anggota G20,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang juga merupakan Sherpa G20 Indonesia Edi Prio Pambudi dalam keterangannya, Rabu, 26 November 2025.
Perumusan Johannesburg Leaders’ Declaration sendiri mencakup pembahasan puluhan paragraf dengan ruang lingkup isu yang luas, mulai dari ketahanan bencana, keberlanjutan utang negara berpendapatan rendah, mobilisasi pendanaan untuk transisi energi, hingga tata kelola data dan Artificial Intelligence (AI).
Indonesia turut menyampaikan pandangan dalam tiga sesi utama KTT, yaitu Sesi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, Sesi A Resilient World, serta Sesi Fair and a Just Future for All.
Di sisi lain, pemerintah tetap menjalankan agenda domestik yang berkaitan langsung dengan iklim investasi. Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diterapkan sebagai langkah untuk memberikan kepastian, kemudahan, dan transparansi bagi pelaku usaha.
Implementasi kebijakan ini diposisikan sebagai upaya untuk menjaga konsistensi antara peran aktif Indonesia di forum G20 dan penguatan fondasi ekonomi di dalam negeri.
“Selain menutup siklus kepemimpinan pertama G20, momentum ini juga dimanfaatkan untuk menjembatani kepentingan negara berkembang. Indonesia berkomitmen agar Leaders’ Declaration G20 menghasilkan solusi nyata yang mendorong pertumbuhan global yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memastikan kebijakan perizinan usaha domestik mendukung daya saing investasi di kancah internasional,” pungkas Edi.(*)