KABARBURSA.COM - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menanggapi kabar kenaikan harga gas elpiji 3 kg atau gas melon di DKI Jakarta. Ia menjelaskan harga eceran tertinggi (HET) gas subsidi tersebut ditentukan oleh pemerintah daerah sehingga bisa bervariasi antar kota dan provinsi.
"HET-nya itu kan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jadi, tiap daerah bisa berbeda-beda tergantung kebijakan yang ditetapkan oleh pemda masing-masing," kata Andre saat meninjau distribusi LPG 3 kg di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Kamis, 6 Februari 2025.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan pemanggilan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menjelaskan kenaikan harga ini, Andre menyebut belum ada rencana khusus dari Komisi VI DPR RI. Meski begitu, ia memastikan akan berkoordinasi jika diperlukan. "Belum dapat infonya. Nanti kita akan koordinasikan," katanya.
Tak Ada Lagi Pengecer, Sub Pangkalan Bisa Kena Sanksi
[caption id="attachment_118186" align="alignnone" width="680"]
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengecek langsung distribusi gas elpiji 3 kg di salah satu warung di Palmerah, Jakarta Barat, Kamis, 6 Februari 2025. Dalam kunjungannya, Dasco memastikan stok gas melon sudah kembali normal dan harga tetap stabil di tingkat masyarakat. Foto: Dok. Koordinatotiat Wartawan Parlemen.[/caption]
Andre juga menegaskan dalam aturan terbaru, peran pengecer dalam rantai distribusi LPG 3 kg sudah dihapuskan. Kini, distribusi hanya boleh dilakukan melalui sub pangkalan yang bertanggung jawab langsung kepada masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran dalam penyaluran, sub pangkalan yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi.
"Sub pangkalan itu nanti akan mengisi beberapa pernyataan. Jika terbukti melanggar, tentu akan ada sanksinya," kata politisi Partai Gerindra ini.
Mengenai bagaimana mekanisme agar masyarakat bisa lebih mudah mengakses sub pangkalan, Andre menyebut aturan baru masih dalam tahap perumusan oleh Kementerian ESDM. "Sedang dirumuskan oleh ESDM," ujarnya.
Hari ini, Kamis, 6 Februari 2025, jajaran pimpinan DPR turun langsung ke Palmerah, Jakarta Barat, untuk memastikan distribusi gas elpiji 3 kg atau gas melon sudah kembali normal. Pimpinan DPR yang melakukan sidak gas melon antara lain Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini, Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade, dan Anggota Komisi VI DPR Kawendra Lukistan.
Dalam kunjungan tersebut, mereka mengecek kondisi di dua warung pengecer yang kini berstatus sebagai sub pangkalan, yakni Pangkalan Rizky Yulianto dan Pangkalan Kevin.
Kedatangan mereka bukan tanpa alasan. Warga sebelumnya sempat mengeluhkan kelangkaan gas melon setelah pemerintah melarang penjualannya di tingkat pengecer. Kondisi ini sempat membuat antrean panjang di beberapa titik distribusi. “Pertama ini kan kebetulan sekali lewat dari DPR, kemudian yang kedua memang kita mau ngecek apakah kemudian sudah lancar atau belum karena tempat yang sama kemarin ini kan menumpuk antrean dari masyarakat,” ujar Dasco di Pangkalan Kevin.
Dari hasil tinjauan, Dasco memastikan stok LPG 3 kg sudah kembali stabil dan antrean warga pun tak lagi mengular. Bahkan, ia langsung berbicara dengan pemilik pangkalan serta sub pangkalan yang memastikan distribusi kini berjalan lancar.
“Baik dari pangkalan ke sub pangkalan, maupun langsung ke masyarakat itu jualannya lancar, baik suplai maupun jualannya,” kata politisi Partai Gerindra ini.
Selain mengecek distribusi, Dasco juga memastikan harga gas melon tetap stabil di masyarakat. “Harganya tadi kalau kita cek, itu pangkalan menjual ke sub pangkalan Rp16.000, kemudian dari sub pangkalan menjual ke masyarakat Rp19.000. Mudah-mudahan bisa begini terus,” ujarnya.
Minta Warga tak Panik
[caption id="attachment_117708" align="alignnone" width="1573"]
Tumpukan Tabung Gas 3Kg yang kosong di Pasar Minggu, Selasa (4/2/2025). Setelah langkah beberapa hari, sesuai instruksi Presiden Gas 3 Kg sudah di jual kembali hari ini. Foto: Kabar Bursa/Abbas Sandji[/caption]
Dengan kebijakan baru yang menghapus peran pengecer dalam distribusi LPG 3 kg, pemerintah berupaya memastikan gas melon lebih tepat sasaran. Namun, di tengah transisi sistem ini, muncul kekhawatiran di masyarakat terkait pasokan yang mulai sulit didapat di beberapa daerah.
Menanggapi keresahan tersebut, Pertamina menegaskan stok LPG 3 kg masih aman dan meminta masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan. Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menegaskan pasokan gas subsidi tetap stabil dan distribusinya berjalan lancar.
“Pertamina berusaha untuk menjaga stabilitas distribusi gas bersubsidi. Jadi, masyarakat cukup membeli sesuai kebutuhan tanpa khawatir akan kelangkaan,” kata Fadjar dalam keterangan resmi, Selasa, 4 Februari 2025, lalu.
Pernyataan ini semakin diperkuat setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan inspeksi mendadak di sejumlah lokasi. Hasilnya, pemerintah memastikan tidak ada pengurangan kuota distribusi LPG 3 kg, sehingga pasokan tetap aman.
Agar distribusi lebih efektif, pengecer yang sebelumnya sempat dilarang berjualan kini bisa kembali beroperasi dengan status baru sebagai sub-pangkalan. Dengan perubahan ini, sekitar 370 ribu pengecer telah terdata dalam sistem distribusi baru dan mendapat legalitas dalam menjual LPG 3 kg langsung ke masyarakat.
Fadjar berharap kebijakan ini membawa dampak positif bagi rumah tangga yang bergantung pada gas bersubsidi. Pemerintah juga menerapkan kebijakan wajib menunjukkan KTP saat membeli LPG 3 kg di pengecer atau sub-pangkalan. Data pembeli akan dicatat untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan mencegah potensi penyelewengan.
Bagi pengecer yang belum terdaftar sebagai sub-pangkalan, pemerintah bersama Pertamina akan membantu proses registrasi serta memberikan pelatihan penggunaan sistem distribusi digital. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun sistem distribusi LPG yang lebih transparan dan efisien.(*)