KABARBURSA.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa hingga Oktober 2024, realisasi anggaran proyek infrastruktur mencapai Rp282,9 triliun atau 66,8 persen dari total pagu sebesar Rp422,7 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa alokasi anggaran ini menunjukkan peran strategis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang berdampak luas bagi masyarakat.
“APBN Uang Kita mendukung penuh peningkatan daya saing nasional melalui anggaran infrastruktur yang telah direalisasikan sebesar Rp282,9 triliun hingga akhir Oktober 2024,” kata Sri Mulyani melalui akun Instagram resminya, dikutip Senin, 25 November 2024.
Anggaran infrastruktur ini dirancang untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperbaiki akses layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Sebanyak Rp160,6 triliun dari anggaran tersebut dialokasikan melalui belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk berbagai proyek strategis, antara lain pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan, penyediaan sarana air minum, pembangunan rel kereta api, serta rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, peningkatan akses internet juga menjadi fokus utama, sehingga manfaat digitalisasi dapat dirasakan lebih luas, terutama di daerah terpencil.
Di tingkat lokal, anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp72,8 triliun dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur di berbagai wilayah. Dana ini digunakan untuk rekonstruksi jalan sepanjang 16.526 kilometer, pembangunan jalan baru sepanjang 30.583 kilometer, dan rehabilitasi 1.962 kilometer jalan lainnya.
Alokasi ini juga mencakup pembangunan jaringan irigasi seluas 3.024,79 hektare guna mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) turut menjadi prioritas dengan keberhasilan menghubungkan 54.789 sambungan rumah, memberikan akses air bersih kepada masyarakat di berbagai daerah.
Sementara itu, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) memberikan perhatian khusus kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Hingga Oktober 2024, sebanyak 165.880 unit rumah subsidi telah terealisasi, membantu masyarakat memiliki hunian yang terjangkau.
“Masyarakat berpenghasilan rendah juga dapat memanfaatkan program FLPP, yang hingga Oktober telah berhasil merealisasikan 165.880 unit rumah,” tambah Sri Mulyani.
Ia menegaskan bahwa pencapaian ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah berharap program ini mampu memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Kementerian PU Hentikan Proyek Giant Sea Wall
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan akan memberlakukan moratorium terhadap proyek-proyek besar, terutama yang memerlukan anggaran besar. Kebijakan ini diambil karena terbatasnya alokasi anggaran tahun 2025.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan memulai lelang untuk proyek infrastruktur berskala besar, seperti pembangunan bendungan dan jalan tol.
“Proyek fisik berskala besar, seperti bendungan, sementara kita hentikan dulu. Fokus kita memaksimalkan apa yang sudah ada,” ujar Dody di Jakarta, Rabu, 20 November 2024.
Ia juga menegaskan bahwa fasilitas yang sudah terbangun akan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program ketahanan pangan dan energi yang menjadi agenda Presiden Prabowo Subianto.
Saat ditanya sampai kapan moratorium ini akan berlangsung, Dody mengaku belum bisa memberikan kepastian. Namun, ia memastikan bahwa proyek-proyek baru akan langsung dimulai jika anggaran mencukupi.
“Moratorium ini akan berlangsung sampai anggaran tersedia,” tegasnya.
Dody mengungkapkan bahwa kebijakan ini juga berdampak pada pelaksanaan proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang direncanakan membentang dari Jakarta hingga Gresik.
“Proyek giant sea wall sebenarnya lebih difokuskan untuk Jakarta. Meskipun rencana besarnya mencakup seluruh pesisir utara Jawa, dengan keterbatasan anggaran, kita harus memilah prioritas. Misalnya, Jakarta dulu atau Semarang dulu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dody menambahkan bahwa proyek tanggul laut ini belum menjadi prioritas utama. Sebagai langkah awal, pemerintah akan membangun tanggul pantai untuk mengurangi risiko banjir rob di sejumlah wilayah.
Selain itu, pemerintah juga akan mendorong pengurangan penggunaan air tanah untuk menahan laju penurunan muka tanah. Warga akan diarahkan menggunakan suplai air permukaan sebagai alternatif.
“Giant sea wall itu adalah opsi terakhir, bukan langkah awal. Langkah awalnya adalah membangun tanggul pantai, memperbaiki sanitasi, dan menyediakan air baku dari sejumlah waduk yang ada,” tambah Dody.
Pembangunan Tanggul Laut
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah melaksanakan studi kelayakan terkait desain dan pembiayaan proyek pembangunan tanggul laut atau Giant Sea Wall di Jakarta.
Menurut Menteri PU Dody Hanggodo, kajian mengenai kelayakan proyek tersebut sedang berjalan di DKI Jakarta. “Saat ini, kami sedang melakukan feasibility study terkait desain dan pembiayaan proyek Giant Sea Wall di ibu kota,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Jumat 8 November 2024.
Dody mengungkapkan, proyek Infrastruktur Pengaman Pantai Utara Jakarta Tahap A mencakup pembangunan tanggul pantai dan muara sungai yang membentang sepanjang 46 kilometer.
Pada 2019, Kementerian PU berhasil menyelesaikan pembangunan tanggul sepanjang 12,66 kilometer. Selanjutnya, pada 2020, Kementerian PU bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melanjutkan proyek ini dengan panjang 33,54 kilometer.
Beberapa bagian dari tanggul pantai yang sudah selesai dibangun antara lain Tanggul Kamal Muara-Dadap, yang mencakup akses nelayan, rumah pompa, dan kolam retensi. Selain itu, terdapat juga pembangunan Tanggul Kalibaru, Kolam Retensi Kalibaru, Kolam Retensi Cilincing, serta Tanggul Cakung Drain. (*)