KABARBURSA.COM – Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali mendapat sorotan dari parlemen. Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, mengingatkan potensi kerawanan yang mengintai proyek pemindahan pusat pemerintahan tersebut, terutama menyangkut konsistensi penyelesaian pembangunan sesuai target dan kualitas pelaksanaannya.
Proyek IKN tahap pertama dibiayai dari anggaran negara senilai Rp86 triliun dan investasi swasta sebesar Rp58 triliun. Pada tahap kedua, pemerintah masih memerlukan tambahan Rp48,8 triliun dari APBN. Menurut Sudjatmiko, dengan besarnya alokasi tersebut, pelaksanaan proyek tak boleh tergesa demi mengejar tenggat.
“Kalau memang targetnya rampung dalam tiga tahun, maka harus dipastikan selesai secara menyeluruh. Jangan sampai hanya sekadar mengejar tenggat waktu, lalu pekerjaan dilakukan asal-asalan. Proses pembangunan harus mendapat perhatian serius, terutama dari sisi transparansi, keberlanjutan, dan pelibatan masyarakat lokal, sesuai visi Presiden Prabowo,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin, 28 Juli 2025.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu juga menyoroti perlunya jaminan infrastruktur dasar yang layak, khususnya bagi para pekerja di kawasan proyek. Selain itu, perlindungan terhadap masyarakat adat, pelestarian hutan tropis, dan pengelolaan dampak sosial-ekonomi disebut harus menjadi prioritas.
“Jangan sampai proyek ini hanya menjadi ambisi besar yang justru berubah menjadi beban jangka panjang karena minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaannya,” tegas Sudjatmiko.
Ia menambahkan, dukungan PKB terhadap proyek IKN tetap utuh. Namun, ia berharap pemerintah membuka ruang refleksi dan koreksi agar proyek ini benar-benar menjawab tantangan jangka panjang, bukan sekadar monumen politik.
“Kami mendukung langkah pemerintah yang penuh semangat dalam membangun IKN. Tapi pembangunan ini harus dilandasi niat tulus untuk membangun negeri,” katanya.(*)