KABARBURSA.COM - Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo) menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk memperkuat peran Indonesia dalam menentukan harga batu bara global. Sebagai eksportir batu bara terbesar dunia, Indonesia dinilai memiliki posisi kunci untuk mempengaruhi harga komoditas tersebut.
“Indonesia bukan sekadar konsumen, tetapi pemain utama di pasar global. Posisi ini perlu ditegaskan agar harga batu bara lebih adil bagi industri domestik,” kata Wakil Ketua Umum Aspebindo, Fathul Nugroho, kepada wartawan, Jumat, 15 November 2024.
Fathul menyinggung rencana Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait pembentukan indeks harga batu bara nasional. Meskipun harga batu bara Indonesia masih dipengaruhi fluktuasi pasar internasional, indeks ini diharapkan memberikan kontrol lebih besar bagi Indonesia atas harga komoditas penting tersebut. “Indeks harga nasional bisa menciptakan peluang harga yang lebih menguntungkan bagi pasar domestik,” ujar Fathul.
Selain dorongan terhadap indeks harga, Fathul juga mengkritisi kebijakan kenaikan tarif royalti untuk pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang kini berada di angka 3-7 persen, serta 13 persen untuk PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). Kebijakan ini dinilai memberatkan profitabilitas perusahaan, terutama pelaku usaha kecil dan menengah.
“Kenaikan tarif royalti yang progresif membebani perusahaan kecil dan menengah di sektor ini. Kebijakan ini perlu dievaluasi agar tidak merugikan industri yang sudah menghadapi banyak tantangan,” tegasnya.
Usulan Green Coal Index
Sebagai solusi, Aspebindo mengusulkan pembentukan Indonesia Green Coal Index yang mencakup pajak karbon. Usulan ini mendukung transisi energi bersih yang sejalan dengan rencana pemerintah untuk menerapkan pajak karbon pada 2025, setelah sebelumnya tertunda pada 2024.
“Green Coal Index ini bisa menjadi langkah strategis dalam mendukung transisi energi bersih sekaligus memberikan nilai tambah bagi sektor batu bara Indonesia,” kata Fathul.
Aspebindo terus berupaya mengatasi ketimpangan harga batu bara melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah penyelenggaraan webinar bertajuk Mencari Format Harga Batubara yang Berkeadilan pada Kamis, 14 November 2024, lalu.
Acara ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), PLN EP, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA), dan PT Arutmin.
“Webinar ini bertujuan mempertemukan pejabat pemerintah, pelaku industri, dan akademisi untuk mencari solusi bersama yang mendukung keberlanjutan sektor energi di Indonesia,” ujar Wakil Ketua Umum Aspebindo, Fathul Nugroho.
Peran Batu Bara Tetap Signifikan
Dalam diskusi tersebut, Komite Marketing APBI-ICMA, Marsudi Wijaya, menyoroti komitmen Indonesia dan PLN untuk mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan energi bersih lainnya. Namun, ia menegaskan peran batu bara dalam pembangkit listrik PLN diperkirakan tetap dominan hingga 2030.
Marsudi menjelaskan, strategi seimbang antara pengembangan energi bersih dan pemanfaatan batu bara yang berkelanjutan menjadi sangat penting. “PLN terus mendorong pengembangan energi terbarukan, tetapi batu bara masih menjadi sumber utama energi pembangkit, dengan kontribusi mencapai 60 persen pada 2030,” kata Marsudi.
Ekspor Batu Bara Era Jokowi
Total ekspor batu bara Indonesia mencatatkan angka signifikan sepanjang masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan ekspor batu bara mencapai 600 juta ton dalam periode tersebut.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, melaporkan produksi batu bara pada tahun 2015, saat awal kepemimpinan Jokowi, mencapai 461 juta ton. “Selama bapak memimpin dari 2015-2023, kita produksi mencapai 775 juta ton batu bara dan sekitar 500-600 juta ton kita ekspor, selebihnya dalam negeri,” ujar Bahlil dalam acara IIGCE 2024, Rabu, 18 September 2024, lalu.
Selain batu bara, produksi nikel juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2015, produksi nikel hanya mencapai 10 juta ton, namun meningkat tajam menjadi 170 juta ton pada tahun 2023. Pertumbuhan produksi dan ekspor komoditas ini berdampak positif terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Pada tahun 2015, PNBP tercatat sebesar Rp 118,7 triliun dan saat ini mencapai hampir Rp 300 triliun, mengalami kenaikan lebih dari 100 persen. “Total PNBP dari 2015-2023 sudah mencapai Rp1.670 triliun,” jelas Bahlil.
Sementara itu, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menegaskan bahwa batu bara masih menjadi komoditas utama dalam menunjang ketahanan energi nasional, meskipun pemerintah sedang menggalakkan transisi energi bersih.
Ketua Umum Perhapi, Rizal Kasli, mengatakan cadangan batu bara Indonesia masih melimpah dan dapat bertahan hingga 150 tahun ke depan. “Cadangan batu bara kita cukup luar biasa, bisa bertahan sampai 150 tahun. Ini anugerah Tuhan pada kita semua, pada negara kita yang harus kita manfaatkan,” ujar Rizal dalam seminar di Jiexpo Jakarta.
Rizal menambahkan, pemerintah perlu belajar dari langkah China yang tengah gencar melakukan transisi energi namun tetap mempertahankan operasi penambangan batu bara untuk menjamin ketahanan energi. Dengan demikian, indeks trilema energi dapat ditingkatkan, yang berarti implementasi energi di Indonesia akan berjalan seimbang antara ketahanan energi, pemerataan energi, dan kelestarian lingkungan.(*)