KABARBURSA.COM - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur sumber daya air (SDA) dan konektivitas berperan signifikan dalam meningkatkan produksi barang serta menekan biaya logistik, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap pengendalian inflasi sesuai dengan target yang ditetapkan.
"Ketersediaan infrastruktur SDA yang mendukung ketahanan pangan, melalui penyediaan air baku, irigasi, dan air bersih, berpotensi mengurangi biaya produksi serta menurunkan harga pangan," ujar Diana di Jakarta, Sabtu 1 Februari 2025.
Diana menjelaskan, untuk mendukung penurunan biaya produksi, Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan 53 bendungan dari target yang direncanakan sebanyak 61 bendungan. Sementara, 8 bendungan lainnya dijadwalkan akan selesai setelah tahun 2024.
Dengan selesainya 61 bendungan tersebut, lanjutnya, akan memperluas cakupan irigasi dari sumber air bendungan seluas 396 ribu hektare, menambah pasokan air baku sebesar 52 meter kubik per detik, serta menyediakan potensi pembangkit listrik sebesar 255 MW. Selain itu, bendungan-bendungan tersebut juga berfungsi sebagai pengendali banjir, konservasi air, dan destinasi pariwisata.
Dalam sepuluh tahun terakhir, Kementerian PU juga telah menyelesaikan pembangunan irigasi seluas 1,24 juta hektare (ha) dan rehabilitasi irigasi seluas 4,62 juta ha. Saat ini, total lahan irigasi Indonesia mencapai sekitar 7,5 juta ha, dengan luas sawah yang mendapat pasokan air dari bendungan meningkat dari 11 persen atau 825 ribu ha pada tahun 2014 menjadi 19 persen atau 1,4 juta ha pada tahun 2024.
Selain sektor SDA, Diana juga menyoroti peningkatan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur jalan dan jembatan sebagai faktor penting dalam pengurangan biaya logistik. Peningkatan tersebut diharapkan dapat memperlancar distribusi barang, yang pada akhirnya mendukung stabilitas harga komoditas dan jasa.
Dalam sektor konektivitas, Diana menyampaikan bahwa Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan jalan tol baru sepanjang 2.432 kilometer (km) serta jalan nasional non-tol baru sepanjang 5.999 km antara tahun 2015 hingga 2024. Pada tahun 2024, pemerintah juga telah melaksanakan penanganan jalan daerah sesuai dengan Inpres No.3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, dengan capaian sepanjang 3.139 km jalan dan 2.682 meter jembatan.
Tak hanya itu, Kementerian PU juga fokus pada pembangunan infrastruktur pengendali banjir, seperti normalisasi sungai dan pengaman pantai, yang bertujuan mengurangi risiko bencana banjir yang dapat mengganggu kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga berpotensi mendorong kenaikan harga.
Pada periode 2015-2024, telah dibangun infrastruktur pengendali banjir dan pengaman pantai sepanjang 2.041 km, untuk melindungi kota-kota pesisir dari ancaman abrasi dan erosi.
Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama di desa, Diana menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat atau padat karya tetap dilaksanakan. Program padat karya Kementerian PU yang dijalankan pada tahun 2020-2024 telah menyerap tenaga kerja sebanyak 4,12 juta orang.
Dalam rapat tingkat tinggi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) 2025, pemerintah juga sepakat untuk menjaga tingkat inflasi pada kisaran 2,5 persen, dengan toleransi plus-minus 1 persen pada tahun 2025.
Catatan Rekor Terendah
Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky menegaskan bahwa inflasi tahunan Indonesia mencatat rekor terendah sejak perhitungan inflasi dimulai pada 1958.
“Meskipun mengalami sedikit peningkatan dari 1,55 persen (year-on-year/y.o.y), pada November 2024 menjadi 1,57 persen (y.o.y) pada Desember 2024,” ungkap Riefky dalam keterangan resminya, Rabu, 15 Januari 2025.
Ia menjelaskan, kenaikan tipis ini dipengaruhi oleh stabilisasi harga pangan berkat peningkatan hasil panen hortikultura dan langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas harga yang diatur.
Adapun Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mulai pulih, meningkat dari 1,68 persen (y.o.y) pada November 2024 menjadi 1,90 persen (y.o.y) pada Desember 2024.
“Pertumbuhan ini dipicu oleh dampak kenaikan cukai tembakau, kenaikan harga minyak goreng akibat lonjakan harga minyak sawit mentah, serta harga beras yang terdampak kenaikan harga Gabah Kering Panen (GKP) dan Gabah Kering Giling (GKG),” papar Riefky.
Di sisi lain, faktor musiman akhir tahun juga mendorong kenaikan inflasi pada kelompok restoran, dari 2,40 persen (y.o.y) pada November 2024 menjadi 2,48 persen (y.o.y) pada Desember 2024. Namun, kelompok transportasi mencatat deflasi sebesar -0,30 persen (y.o.y) pada Desember 2024 dari 0,03 persen (y.o.y) pada November 2024.
Langkah Stabilisasi Harga Bahan Bakar
Penurunan ini didorong oleh langkah stabilisasi harga bahan bakar, seiring dengan penurunan harga minyak dunia dan tarif tiket pesawat selama musim liburan.
“Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat tingkat inflasi tertinggi di antara semua kelompok pengeluaran, yakni sebesar 7,02 persen (y.o.y) pada Desember 2024. Perhiasan emas menjadi kontributor utama kelompok ini, menyumbang 0,35 poin persentase terhadap inflasi umum akibat kenaikan harga emas global yang dipicu oleh pelemahan rupiah,” tambahnya.
Meski Bank Indonesia optimistis menjaga inflasi dalam kisaran target 1,5 persen hingga 3,5 persen untuk 2025-2026, Riefky menyoroti bahwa tekanan eksternal tetap menjadi perhatian utama.
Menurutnya pelemahan rupiah menghadirkan risiko inflasi impor, mencerminkan kekhawatiran atas potensi kebijakan perdagangan di bawah kepemimpinan Donald Trump. Kebijakan proteksionis seperti tarif impor dapat memengaruhi stabilitas perdagangan global, termasuk Indonesia.
Ke depannya, lanjut dia, dinamika inflasi akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk kebijakan domestik dan tekanan global. Oleh karena itu, ia merekomendasikan agar pemerintah dan Bank Indonesia menyeimbangkan kebijakan secara hati-hati.(*)