Ini Kriteria Ideal Calon Menteri Keuangan Era Prabowo-Gibran

KABARBURSA.COM - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengungkap kriteria untuk bakal calon menteri keuangan (menkeu) di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Menurut Bhima, calon menteri yang menduduki sektor keuangan harus bisa menjaga anggaran tetap konsisten dengan prinsip defisit di bawah tiga persen yang saat ini menjadi tantangan besar di tengah banyaknya program populis presiden yang direncanakan untuk lima tahun mendatang.

"Menkeu perlu jadi rem bukan pedal gas untuk mengukur skala prioritas program (pemerintah)," ujar Bhima kepada Kabarbursa.com di Jakarta, Rabu, 2 Oktber 2024.

Dalam hal ini, Bhima mengatakan menkeu perlu memiliki keberanian untuk menolak setiap tekanan politis yang dapat mendorong pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.

"Jadi (menkeu) harus berani bilang 'tidak!' Ketika ada dorongan politis untuk lebarkan defisit APBN," tegasnya.

Selain itu, restrukturisasi utang menjadi langkah penting, termasuk dengan membuka ruang negosiasi melalui skema inovatif seperti (debt swap for nature) dan pendekatan lainnya.

"Mampu melakukan restrukturisasi utang dengan membuka ruang negosiasi dengan para kreditur misalnya melalui skema debt swap for nature dan inovasi lainnya," jelas Bhima.

Tidak hanya itu, Bhima meyakinkan pelaku usaha mengenai kenaikan kebijakan perpajakan yang dirancang untuk meningkatkan rasio pajak juga krusial. Ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan resistensi dari dunia usaha.

"Mampu meyakinkan pelaku usaha terkait kebijakan perpajakan yang akan naik mengejar rasio pajak yang lebih tinggi sehingga tidak menimbulkan resistensi dunia usaha," paparnya.

Lebih Lanjut, Bhima juga mengatakan bahwa yang terpenting, menkeu harus memiliki integritas tinggi dan idealnya berasal dari kalangan birokrat, akademisi, atau profesional independen, bukan dari partai politik, agar dapat menjalankan tugas secara objektif.

"Memiliki integritas, sebisa mungkin bukan orang partai tapi berasal dari birokrat, akademisi atau profesional," tutupnya.

Bakal Calon Menkeu

Kemungkinan, Prabowo akan menambah jumlah kementerian menjadi 44 dari sebelumnya sebanyak 34 kementerian. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penambahan kementerian masih dalam tahap simulasi.

Dasco menegaskan, penambahan kementerian tak terlepas dari janji kampanye Prabowo dalam mengoptimalkan kerja untuk mencapai Asta Cita program yang telah dicanangkan. Dia pun tak menyebut jumlah pasti lantaran masih dalam simulasi.

“Sehingga jumlah (kabinet) itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40. Kita juga masih melakukan simulasi,” ungkapnya.

Meskipun demikian, hingga saat ini Prabowo belum mengumumkan jumlah kementerian dan formasi menteri dalam kabinet yang akan menopang kerja pemerintah mendatang. Namun, satu nama kuat muncul mengisi pos tersebut adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Merespons rencana presiden terpilih, Bahlil mengaku tak ambil pusing dengan kabar penambahan kementerian tersebut. Menurutnya, susunan kabinet menjadi hak prerogatif Prabowo ke depan.

Terkait dirinya kelak mengisi posisi pimpinan salah satu kementerian Prabowo, Bahlil masih enggan berkomentar lebih jauh. Mantan Menteri Investasi atau Kepala Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu hanya mengatakan, pemerintahan mendatang akan disusun sesuai dengan kajian yang matang oleh presiden.

Selain itu, isu keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono, bakal menjadi menteri keuangan menggantikan Sri Mulyani ditanggapi publik.

Tommy, panggilan akrabnya, saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Jabatan itu diyakini sebagai ajang “latihan” baginya sebelum menjabat sebagai Menkeu.

Dugaan itu diperkuat beberapa kali dia tampil ke publik menggantikan Sri Mulyani. Berbeda dengan Wamenkeu lainnya, Suahasil Nazara. Meski lebih “senior”, porsi Suahasil tampil di publik tidak sebanyak Thomas dalam beberapa terakhir ini.

Melihat hal tersebut, Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menyoroti latar belakang Thomas yang hanya pernah bekerja sebagai analisis keuangan.

Menurut dia, untuk menjadi Menkeu, seseroang harus memiliki latar belakang ilmu ekonomi yang kuat.

“Dari segi pendidikan, Thomas tidak memiliki latar belakang ilmu ekonomi. Dia hanya memiliki pengalaman sebagai analis keuangan,” kata Esther

Baginya, meski Thomas memiliki garis keturunan dari keluarga, yaitu ayahnya, Drajad Djiwandono yang merupakan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) dan kakeknya, Soemitro Djojohadikoesoemo, seorang begawan ekonomi masa Orde Baru, hal itu tidak cukup untuk dijadikan Menkeu.

“Jika Thomas menjadi mentor keuangan, dia harus memiliki tim yang solid, yang dapat nge-back up dia,” ujarnya. (*)