Investasi BYD di Indonesia Terganggu Ormas, ini Respons MPR

KABARBURSA.COM – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyoroti potensi gangguan terhadap investasi di Indonesia akibat aksi-aksi ormas yang dinilai meresahkan.

Salah satu contoh nyata adalah kasus di Subang, Jawa Barat, di mana proyek pembangunan pabrik produsen mobil listrik asal China, BYD, dikabarkan mengalami hambatan akibat ulah sejumlah organisasi masyarakat (ormas). Ini membuat isu investasi BYD di Indonesia terganggu ormas menjadi perhatian serius berbagai pihak.

“Memang saya tidak bisa menyebutkan BYD secara spesifik, tapi kita tahu ada beberapa proyek yang terganggu aktivitas ormas. Seperti lalu lintas kendaraan pengangkut material untuk pembangunan yang konon mendapatkan gangguan,” kata Eddy di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin, 28 April 2025.

Fenomena permintaan paksa Tunjangan Hari Raya (THR) oleh ormas menjelang Idulfitri lalu juga menjadi potret nyata lemahnya pengawasan di lapangan. Bahkan, dalam beberapa kasus, aksi ormas tersebut disertai pengrusakan dan intimidasi terhadap pekerja proyek, termasuk yang berkaitan dengan investasi BYD.

Menurut Eddy, gangguan dari ormas seperti ini harus segera ditangani jika Indonesia ingin mempertahankan iklim investasi yang kondusif. Ia mengingatkan bahwa investasi BYD dan proyek serupa sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. “Jangan sampai kita punya target investasi tinggi, tapi malah terhalang aksi-aksi yang sebenarnya bisa cepat ditangani, asal penegakan hukumnya kuat,” tegas Eddy.

Menanggapi pertanyaan tentang revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), Eddy menegaskan penguatan pengawasan terhadap ormas adalah bagian penting dari reformasi hukum yang harus segera dijalankan. “Kalau pemerintah merasa perlu ada penguatan dari aspek pengawasan ormas, tentu kami akan mendukung. Karena pembubaran ormas yang mengganggu ketertiban umum itu mekanismenya sudah ada,” jelas Eddy.

Politisi Partai Amanat Nasional ini pun menyatakan investasi seperti proyek pembangunan pabrik BYD membutuhkan kepastian hukum di lapangan. Gangguan dari ormas, jika terus dibiarkan, bisa mengikis kepercayaan investor terhadap Indonesia. “Investasi itu butuh kepastian, bukan hanya dari sisi regulasi tapi juga dari sisi keamanan di lapangan. Ini yang harus benar-benar dijaga,” kata Eddy.

BYD Bangun Pabrik di Indonesia

Di sisi lain, General Manager BYD Asia Pasifik, Liu Xueliang, mengatakan pembangunan pabrik BYD di Indonesia merupakan langkah strategis memperkuat sektor kendaraan listrik nasional.

Pabrik ini dijadwalkan rampung pada akhir tahun 2025 dan diharapkan mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Investasi BYD di Indonesia juga menjadi bagian dari upaya mendorong penggunaan energi ramah lingkungan dan memperluas ekspor kendaraan listrik di kawasan Asia Tenggara.

“Sebagai pemain utama di industri kendaraan listrik, BYD akan terus memberikan dukungan terhadap inisiatif pemerintah Indonesia dalam mendorong percepatan ekosistem kendaraan listrik,” ujar Liu Xueliang dalam acara BYD Media New Year Gathering di Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025, lalu.

Dengan kapasitas produksi mencapai 150.000 unit per tahun, investasi BYD ini akan membuka lebih dari 18.000 lapangan kerja dan mempercepat transfer ilmu pengetahuan serta keterampilan kepada tenaga kerja lokal. Pabrik BYD diharapkan menjadi pusat produksi kendaraan listrik untuk kebutuhan domestik dan ekspor.

Investasi BYD di Indonesia bukan hanya soal produksi kendaraan listrik, tetapi juga memperkuat kompetensi teknis nasional di bidang energi baru dan terbarukan. Dengan semakin banyaknya investasi asing, tantangan terbesar yang harus diantisipasi adalah stabilitas keamanan, termasuk potensi gangguan dari ormas di lapangan.

Mengenai tindak premanisme dalam investasi, Pengamat Pasar Uang menilai Ibrahim Assuaibi menilai bahwa pergerakan Ormas juga dipicu kondisi ekonomi Indonesia yang sedang goyah.

"Karena daya beli masyarakat menurun, banyak pengangguran, sehingga pengangguran-pengangguran ini mereka bergabunglah dengan Ormas. Karena Ormas  juga memberikan kehidupan buat anggotanya yang begitu banyak," ujarnya saat dihubungi KabarBursa.com, Minggu 27 April 2025.

Menurut Ibrahim, ormas umumnya meminta iuran kepada para pelaku usaha, mulai dari skala mikro hingga perusahaan besar. Ia menilai, praktik seperti ini merupakan masalah klasik yang sering ditemukan di berbagai daerah. Meski demikian, Ibrahim menilai tindakan tersebut sebenarnya bisa dikonsolidasikan melalui pendekatan antara pihak investor dan ormas.

Salah satu alasan ormas meminta iuran adalah karena perusahaan-perusahaan sebelumnya memang terbiasa memberikan kontribusi secara rutin. Ibrahim mencontohkan, di wilayah Jakarta, praktik pemberian iuran kepada ormas hampir menjadi kebiasaan tahunan dan biasanya tidak melibatkan jumlah yang besar.

Ibrahim mengatakan proyek pembangunan seperti pabrik memang sering didatangi ormas untuk meminta imbalan atau apa yang kerap disebut sebagai uang keamanan. Fenomena ini, menurutnya, merupakan hal lumrah di kalangan yang berkecimpung di bidang proyek atau kontraktor.

“Yang terjadi di pabrik BYD menurut saya wilayah-wilayah di Jawa Barat itu memang masih rawan (premanisme) apalagi sekarang ada ormas baru seperti GRIB (Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu). Seharusnya itu dari pihak pengelola pembangunan mengalokasikan dana untuk ormas yang termasuk dalam dana lain-lain. Tapi saya tidak tahu di pabrik BYD atau VinFast ini ormas meminta nominal besar atau tidak," jelasnya.

Ibrahim menilai, tindakan ormas seperti aksi premanisme di area proyek pembangunan memang dapat membuat investor merasa sungkan hingga ragu untuk melanjutkan investasinya di Indonesia. Namun menurutnya, situasi seperti ini sebenarnya bukanlah persoalan besar dan bisa diatasi dengan pendekatan yang tepat.

Ia menjelaskan, dalam sudut pandang investor, insiden yang sempat viral itu tentu sangat disayangkan dan berpotensi menimbulkan ketakutan. Meski begitu, jika konsultan perusahaan mampu memberikan pemahaman yang benar kepada investor, maka persoalan tersebut hanya akan dipandang sebagai riak kecil yang wajar terjadi dalam proses pembangunan perusahaan di Indonesia.

"Namun di sisi lain,ada juga pihak yang membawa nama Ormas untuk mencari keuntungan pribadi. Tindakan ini yang harus ditindak oleh aparat. Karena di Ormas pun misal meminta iuran atau untuk kegiatan apapun biasanya ada satu proposal yang sudah dimusyawarahkan," kata Ibrahim.(*)