KABARBURSA.COM – Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak, mengangkat ironi seputar potensi perubahan status Indonesia dari negara eksportir menjadi importir gas alam. Ia menilai, situasi ini bukan disebabkan oleh cadangan gas yang mulai menipis, melainkan akibat kelambanan pembangunan infrastruktur pada era sebelumnya.
Amin mendesak agar kementerian teknis memberikan dukungan nyata kepada PT Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) untuk mempercepat pengembangan jaringan penyaluran gas hingga menjangkau konsumen akhir. Ketertinggalan infrastruktur, utamanya jaringan pipa, menurut dia, telah menimbulkan inefisiensi distribusi dan memperbesar ketergantungan Indonesia terhadap impor.
“Ini ibarat kita punya ponsel, tapi tidak punya charger. Gas kita melimpah, tapi industri kesulitan akses karena tidak ada pipanya,” ujar Amin dalam keterangan tertulis, Selasa, 24 Juni 2025.
Sejumlah proyek strategis yang dinilainya mandek atau berjalan lamban ikut disorot, antara lain jaringan pipa gas Jawa–Sumatera, Kalimantan–Jawa, dan Indonesia Timur. Sementara itu, pengangkutan jarak pendek lewat LNG atau CNG dinilai mahal dan tidak efisien.
Amin mengingatkan tanpa langkah cepat dan terukur, Indonesia bisa benar-benar berubah menjadi negara pengimpor gas dalam jangka panjang. Ia menyebutkan, kebutuhan gas nasional pada 2024 diperkirakan mencapai 2.000 hingga 2.500 BBTUD, dan terus bertumbuh sekitar 3–5 persen tiap tahun, seiring meningkatnya kebutuhan dari sektor industri, kelistrikan, dan lainnya.
Padahal, cadangan gas nasional masih tergolong besar—sekitar 43 triliun kaki kubik (TCF) dengan kapasitas produksi 5.900 BBTUD. Namun, realisasi produksi hanya berkisar antara 4.200 hingga 4.500 BBTUD akibat penurunan di lapangan tua serta lambannya proyek-proyek pengembangan baru.
Ketiadaan infrastruktur memaksa Indonesia meningkatkan impor LNG. Data mencatat, impor gas meningkat dari 3,5 juta ton pada 2020 menjadi 7,5 juta ton pada 2024. Nilai impornya bahkan ditaksir mencapai USD3,5 miliar pada tahun lalu.
Untuk memperbaiki situasi ini, Amin mendorong percepatan pembangunan serta revitalisasi jaringan pipa transmisi dan distribusi nasional. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan investasi sektor hulu, dengan memberikan kepastian hukum dan kebijakan harga yang adil.
Langkah lain yang perlu diambil menurutnya adalah memperkuat kewajiban pasokan domestik (DMO) dalam kontrak-kontrak baru. Selain itu, ia menyarankan agar alokasi gas diprioritaskan bagi industri padat karya dan pembangkit dalam negeri sebelum ekspor dilakukan.
“Lebih baik gas kita digunakan untuk menggerakkan industri dan menciptakan lapangan kerja, daripada diekspor tanpa memberi nilai tambah dalam negeri,” kata Amin.
Jika menilik data, Indonesia bukan negara yang kekurangan gas. Sepanjang 2023, total produksi gas alam mencapai 2.420.060 juta meter kubik, meningkat dari 1.963.000 juta meter kubik pada 2022. Laporan SKK Migas mencatat rerata produksi harian gas nasional bahkan sempat menembus 6.490 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD), melampaui target tahunan.
Tahun 2024, SKK Migas menargetkan lifting gas mencapai 5.785 MMSCFD dengan realisasi sekitar 5.544 MMSCFD.
Sementara itu, berdasarkan proyeksi SKK Migas, tahun 2025 Indonesia menargetkan total lifting migas sebesar 1,61 juta barel setara minyak per hari (BOEPD). Dari jumlah tersebut, sekitar 605 ribu barel berasal dari minyak bumi, sementara gas bumi menyumbang porsi terbesar dengan target 1,01 juta BOEPD.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.