JSMR Siap Gelontorkan Investasi di Proyek Tol BUMN Karya, Fokus Kawasan Strategis Jawa

KABARBURSA.COM - PT Jasa Marga Tbk (JSMR) membuka lembaran baru dalam strategi ekspansi bisnisnya. Perusahaan infrastruktur pelat merah ini menyatakan kesiapan untuk menanamkan investasi pada proyek jalan tol yang tengah digarap oleh badan usaha milik negara (BUMN) konstruksi, atau yang lebih dikenal sebagai BUMN Karya.

Rivan A. Purwantono, Direktur Utama Jasa Marga, menegaskan bahwa keterlibatan JSMR dalam pembangunan infrastruktur jalan bebas hambatan di Tanah Air tidak akan surut. Mereka berkomitmen untuk terus menjadi bagian dari akselerasi konektivitas nasional.

Salah satu pendekatan yang diambil adalah dengan menyuntikkan modal pada ruas tol baru yang terhubung langsung dengan jaringan tol yang telah mereka operasikan. Fokus utama masih tertuju ke Pulau Jawa, wilayah dengan densitas lalu lintas tertinggi dan prospek ekonomi yang menjanjikan.

Namun, Rivan menekankan bahwa keputusan investasi tidak akan gegabah. Setiap peluang akan diteliti secara komprehensif. Kajian kelayakan, proyeksi arus kas, dan risiko finansial menjadi pertimbangan utama sebelum dana digelontorkan.

“Jasa Marga siap masuk sebagai investor minoritas dalam proyek-proyek tol baru,” ungkap Rivan dalam keterangannya.

Hingga paruh pertama tahun 2025, JSMR telah merealisasikan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp 4,95 triliun. Dana tersebut dialokasikan khusus untuk pembangunan dan pengembangan sejumlah ruas tol strategis.

“Capex yang telah terserap hingga semester I mencapai Rp 4,95 triliun,” jelasnya.

Perusahaan memperkirakan kebutuhan capex secara keseluruhan akan menyentuh angka Rp 10 triliun hingga Rp 12 triliun sampai akhir tahun. Namun, proyeksi ini bersifat dinamis, menyesuaikan dengan laju pengerjaan fisik di lapangan.

Beberapa ruas tol prioritas yang menjadi fokus adalah Tol Jakarta–Cikampek II Selatan, Tol Yogyakarta–Bawen, Tol Solo–Yogya, Tol YIA–Kulonprogo, Tol Probolinggo–Banyuwangi, serta akses Tol Patimban.

Rivan menambahkan, progres pembebasan lahan menjadi faktor krusial yang bisa mempercepat atau menghambat proyek. Alokasi dana dari pemerintah pusat sangat menentukan keberlanjutan eksekusi di lapangan.

Dalam konteks ini, suntikan anggaran tambahan dari pemerintah pusat untuk sektor infrastruktur pada semester kedua 2025 menjadi angin segar. Tambahan dana tersebut diyakini mampu mendorong percepatan pembebasan lahan dan pembangunan fisik jalan tol. Pemerintah, melalui Kementerian PUPR, telah mengalokasikan porsi belanja ekstra untuk mempercepat realisasi proyek strategis nasional, termasuk jaringan jalan tol baru.

Di sisi lain, JSMR juga tengah menggodok strategi baru demi mengerek performa operasional di sisa tahun ini. Apalagi, semester II 2025 ditandai dengan jumlah hari libur yang lebih sedikit dibandingkan enam bulan pertama.

Meski demikian, volume kendaraan di tol-tol kawasan metropolitan diperkirakan tetap tinggi. Karakteristik tol di area tersebut didominasi oleh lalu lintas komuter yang padat pada hari kerja, sehingga revenue masih bisa dioptimalkan.

“Pendapatan tol akan kami dorong dengan menjaga standar pelayanan minimal (SPM) serta menyesuaikan tarif jika diperlukan,” tambahnya.

Sebagai catatan, langkah divestasi aset jalan tol menjadi opsi yang banyak diambil BUMN Karya saat ini. Tujuannya jelas—menambah likuiditas dan menutup kewajiban finansial yang mendesak. Kini, dengan dukungan anggaran tambahan pemerintah dan kolaborasi investor strategis seperti Jasa Marga, pembangunan infrastruktur nasional kembali menemukan momentumnya.

Anggaran Raksasa untuk Infrastruktur 

Pemerintah mempersiapkan anggaran jumbo guna menopang ambisi pembangunan infrastruktur nasional dalam periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dari tahun 2025 hingga 2029. Total kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mencapai angka fantastis: Rp 1.905 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa kemampuan fiskal negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cukup untuk menutup keseluruhan kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah akan mengedepankan skema pembiayaan alternatif melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur 2025–2029, kami perlu menggalang dana sebesar Rp 1.900 triliun. Dengan kapasitas fiskal pemerintah yang hanya mampu menanggung sekitar 60%, sisanya harus ditutupi melalui pembiayaan cerdas dan kolaborasi strategis,” ujar Dody dalam International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (11/6/2025).

Secara rinci, dari kebutuhan Rp 1.905 triliun, APBN akan menanggung Rp 678,91 triliun. Sementara itu, pemerintah daerah melalui APBD akan menyumbang Rp 473,28 triliun. Artinya, masih terdapat kekurangan atau funding gap sebesar 39,53% atau sekitar Rp 753,11 triliun.

Dari celah tersebut, pemerintah menargetkan Rp 651,46 triliun dapat dipenuhi melalui skema KPBU, yang mencakup 55 proyek strategis lintas sektor.

“Kami telah menyiapkan sekitar 55 proyek KPBU untuk ditawarkan kepada investor,” jelas Dody.

Proyek-proyek tersebut mencakup 24 proyek sumber daya air, 19 proyek jalan, dan 12 proyek di sektor permukiman. Pemerintah berharap sektor swasta, baik domestik maupun asing, turut berpartisipasi aktif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

“Inilah saat yang tepat. Mari kita bersinergi untuk membangun infrastruktur penting yang akan memperkuat masa depan Indonesia,” seru Dody.

Dengan strategi pembiayaan campuran dan keterlibatan sektor swasta yang semakin intensif, pemerintah optimis pembangunan infrastruktur nasional dapat dilaksanakan secara optimal—dengan kecepatan, kualitas, dan efisiensi yang lebih baik dari sebelumnya.(*)