KABARBURSA.COM - PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan menawarkan obligasi berkelanjutan Tahap II tahun 2024 dengan target dana sebesar Rp2,2 triliun. Dalam prospektus ringkasnya, KAI menyebutkan bahwa obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi atas nama KSEI sebagai bukti utang kepada pemegang obligasi.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100 persen dari jumlah pokok obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) dan terdiri dari tiga seri. Seri A sebesar Rp67 miliar dengan tingkat bunga tetap 6,90 persen per tahun dan jangka waktu tiga tahun. Seri B sebesar Rp295,5 miliar dengan bunga tetap 7,20 persen per tahun dan jangka waktu lima tahun. Seri C sebesar Rp337,5 miliar dengan bunga tetap 7,30 persen per tahun dan jangka waktu tujuh tahun.
Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan. Pembayaran pertama akan dilakukan pada 9 November 2024, sedangkan pembayaran terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing obligasi adalah pada 9 Agustus 2027 untuk Seri A, 9 Agustus 2029 untuk Seri B, dan 9 Agustus 2031 untuk Seri C.
Selain obligasi, KAI juga akan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II tahun 2024 dengan sisa imbalan sebesar Rp300 miliar. Sukuk Ijarah ini ditawarkan sebesar 100 persen dari jumlah sisa imbalan ijarah yang dijamin secara kesanggupan penuh dan terdiri dari tiga seri. Seri A sebesar Rp62,5 miliar dengan cicilan imbalan ijarah Rp4,312 miliar per tahun, berjangka waktu tiga tahun. Seri B sebesar Rp127,27 miliar dengan cicilan imbalan ijarah Rp9,163 miliar per tahun, berjangka waktu lima tahun. Seri C sebesar Rp110,23 miliar dengan cicilan imbalan ijarah Rp8,046 miliar per tahun, berjangka waktu tujuh tahun.
Dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk pembayaran uang muka 54 lokomotif untuk pengembangan angkutan barang di Sumatera Bagian Selatan sebesar Rp500 miliar. Sisa dana akan digunakan untuk pengadaan prasarana dan sarana lainnya dalam rangka pengembangan angkutan barang di Sumatera Bagian Selatan. Jika dana hasil penawaran umum obligasi tidak mencukupi, kekurangannya akan dibiayai dari kas internal atau pendanaan eksternal lainnya.
Dana hasil penawaran umum Sukuk Ijarah, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk pengadaan prasarana dan sarana lainnya dalam rangka pengembangan angkutan barang di Sumatera Bagian Selatan. Jika dana hasil penawaran umum Sukuk Ijarah tidak mencukupi, kekurangannya akan dibiayai dari kas internal atau pendanaan eksternal lainnya.
PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas akan bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk, sementara PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai wali amanat. KAI telah memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo atas obligasi dan sukuk ini.
Masa penawaran umum berlangsung pada 6 hingga 7 Agustus 2024, dengan tanggal penjatahan pada 8 Agustus 2024. Tanggal distribusi obligasi dan Sukuk Ijarah secara elektronik ditetapkan pada 9 Agustus 2024, dan pencatatan di PT Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada 12 Agustus 2024.
Setor Deviden
PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI tidak menyetorkan dividen kepada negara sejak tahun 2021. Dengan kata lain, sudah beberapa tahun belakangan ini, BUMN ini tidak menyalurkan keuntungan kepada pemerintah.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Kereta Api Indonesia (KAI), Salusra Wijaya, menjelaskan bahwa KAI mendapatkan penugasan untuk mengerjakan proyek LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Whoosh. Oleh karena itu, dana yang seharusnya dialokasikan sebagai dividen kepada negara dialihkan untuk memperkuat kondisi keuangan KAI.
Keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki dana yang cukup untuk mendukung pelaksanaan dan penyelesaian proyek-proyek besar tersebut, yang memerlukan investasi signifikan dan bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur transportasi di Indonesia.
“Sejak tahun 2021, KAI mendapatkan amanah dari komite kereta cepat untuk menahan dividen tersebut guna memperkuat keuangan KAI terkait dengan penugasan-penugasan yang diberikan,” kata Salusra dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.
Menurut Salusra, hal ini sesuai dengan keputusan Komite Kereta Cepat yang di dalamnya adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Meski demikian, kata Salusra, kontribusi PT KAI ke negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pajak meningkat selama 2018-2023.
Adapun rinciannya, pada tahun 2018, jumlah dana yang dialokasikan sebesar Rp3,9 triliun, dan angka ini meningkat menjadi Rp4,4 triliun pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 dan 2021, alokasi dana tersebut mengalami penurunan menjadi Rp3 triliun dan Rp2,9 triliun, karena PT KAI terdampak pandemi COVID-19.
“Pandemi ini mempengaruhi kinerja keuangan KAI secara signifikan, sehingga berdampak pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang sebelumnya digunakan untuk membagikan dividen,” tuturnya.
Kontribusi PNBP dari PT KAI mengalami peningkatan signifikan di tahun 2022, mencapai Rp3,1 triliun, dan melonjak lebih tinggi lagi di tahun 2023 menjadi Rp4,9 triliun. Peningkatan ini mencerminkan pemulihan kinerja keuangan KAI setelah dampak pandemi COVID-19 pada tahun sebelumnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa KAI berhasil memperbaiki operasionalnya dan meningkatkan kontribusi ekonominya terhadap negara melalui berbagai proyek dan layanan yang disediakan. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.