KABARBURSA.COM - Pemerintah Indonesia disarankan untuk menjalin kerja sama yang lebih luas guna mendukung keberlanjutan program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, khususnya Program Tiga Juta Rumah.
World Bank (Bank Dunia) melihat, keberhasilan program tersebut tidak dapat mengandalkan sepenuhnya pada anggaran dari sektor publik dan pemerintah.
Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk mengatakan, untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah, dibutuhkan peran serta seluruh stakeholder, baik dari sektor publik maupun swasta. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya keterlibatan pelaku bisnis internasional.
“Kami sangat yakin bahwa melibatkan seluruh elemen ini sangat penting, karena Program Tiga Juta Rumah merupakan program yang luar biasa dan tidak mungkin dapat terlaksana hanya oleh sektor publik atau pemerintah,” kata Carolyn dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 15 Desember 2024.
Carolyn sendiri telah melakukan pertemuannya dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2024.
World Bank, lanjut Carolyn, berkomitmen untuk menyediakan layanan permodalan dan melakukan analisis terkait penyelesaian masalah data, termasuk pengumpulan, pengkajian, dan penyusunan pertanyaan yang relevan untuk menjawab tantangan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kerja analitis ini juga mencakup penyusunan dan penetapan target serta sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu, kami juga membantu dalam penyusunan sistem untuk proses monitoring dan evaluasi, mengingat pelaksanaan program ini melibatkan pemerintah daerah,” jelasnya.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengakui bahwa pertemuan dengan delegasi World Bank tersebut merupakan upaya penjajakan kerja sama, mengingat anggaran negara (APBN) dirasa tidak cukup untuk membiayai pembangunan tiga juta rumah.
“Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun sekitar 257.000 rumah,” kata Ara, panggilan akrab Menteri PKP ini.
Lanjut Maruarar, Kementerian PKP tidak hanya berperan sebagai kementerian teknis, tetapi juga strategis. Oleh karena itu, ia menganggap penting langkah inovatif yang mempertimbangkan aspek teknis dan rencana strategis.
“Jika hanya mengandalkan aspek teknis, kami akan gagal, karena berdasarkan anggaran yang ada, kami hanya mampu membangun kurang dari 300.000 rumah. Sementara, target kami adalah tiga juta rumah. Kami harus mengkombinasikan antara pendekatan teknis dan strategis untuk mencapai target tersebut,” terang Ara.
Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah juga menilai bahwa kepemilikan rumah dapat memberikan efek domino yang positif bagi berbagai sektor. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa kementeriannya tengah merancang skema yang melibatkan kontraktor kecil di desa.
“Kami juga diminta untuk melibatkan usaha kecil di desa-desa agar pelaku usaha dapat turut berpartisipasi secara lebih masif dalam upaya penyelenggaraan perumahan dan permukiman,” kata Fahri.
Program 3 Juta Rumah Jadi PSN
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa pemerintah sedang merancang Program Strategis Nasional (PSN) untuk menyediakan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini bertujuan mempercepat pembangunan perumahan yang terjangkau.
Melalui PSN ini, pemerintah menargetkan pembangunan hingga 20.000 unit rumah di setiap kabupaten/kota, dengan total mencakup 50 wilayah kabupaten/kota di Indonesia.
“Kalau satu kabupaten/kota PSN-nya antara 10.000 sampai 20.000 rumah, itu artinya totalnya bisa mencapai 1 juta unit,” kata Nusron di Jakarta, Kamis, 11 Desember 2024.
Menurut Nusron, untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan lahan sekitar 178 hektare di setiap kabupaten/kota, dengan alokasi rata-rata 60 meter persegi per unit rumah.
Ia menekankan bahwa PSN ini dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran serta mengantisipasi potensi spekulasi harga lahan.
“Biasanya, begitu diketahui akan ada pembangunan besar, harga tanah langsung melonjak akibat ulah spekulan. Dengan PSN, harga tanah harus sesuai appraisal, tidak boleh lebih mahal,” jelas Nusron.
Guna merealisasikan pekerjaan ini, pemerintah akan melibatkan sejumlah perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai mitra pelaksana konstruksi.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan dukungannya apa yang dikatakan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid. Dia mengaku, bersama Nusron telah menyampaikan konsep PSN tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Salah satu yang saya dan Pak Nusron sepakati adalah memperjuangkan PSN untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar saat menghadiri perayaan HUT Apersi ke-26 di Jakarta, Rabu, 11 Desember 2024.
Menurut Maruarar, program tersebut sedang dalam tahap finalisasi sebelum diajukan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“PSN ini bukan hanya proyek, tapi program yang diharapkan menjadi terobosan. Kami berharap dukungan agar proses ini segera rampung di Menko Perekonomian,” ujar Ara, panggilan akrab Menteri PKP ini.
Program PSN perumahan ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk mendukung target pembangunan 3 juta unit rumah, yang merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.