KABARBURSA.COM - Kementerian Perdagangan (Kemendag) saat ini tengah mempersiapkan berbagai strategi guna menghadapi tantangan dari penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) oleh Uni Eropa yang akan berlaku pada 2026. Kebijakan CBAM ini menargetkan produk dengan tingkat emisi karbon tinggi, seperti besi dan baja, aluminium, serta beberapa komoditas lain.
Mengingat pentingnya ekspor besi dan baja Indonesia ke Uni Eropa, kebijakan ini diperkirakan akan sangat berdampak pada kinerja ekspor sektor tersebut.
Berdasarkan data, pada tahun 2023 nilai ekspor besi dan baja Indonesia ke Uni Eropa mencapai USD 904 juta.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Mardyana Listyowati, menegaskan bahwa pemerintah sedang memperkuat industri besi dan baja dalam negeri sebagai langkah antisipasi terhadap CBAM. Penguatan industri ini dilakukan dengan menyiapkan perangkat dan regulasi yang relevan untuk memastikan kesiapan industri dalam menghadapi kebijakan yang ketat ini.
Selain itu, pemerintah juga mengarahkan fokus pada diversifikasi pasar dengan membuka pasar-pasar baru yang non-tradisional di luar Uni Eropa.
Kemendag juga berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lain yang turut terdampak oleh kebijakan CBAM, guna bersama-sama mencari solusi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia di pasar global meski harus menghadapi hambatan baru terkait regulasi emisi karbon di Uni Eropa.
Analis Perdagangan Ahli Madya dari BKPerdag Ferry Samuel Jacob, menyebutkan bahwa sektor besi dan baja serta aluminium akan menjadi komoditas yang paling terdampak oleh kebijakan CBAM. Kedua komoditas ini merupakan produk impor terbesar Uni Eropa dari Indonesia.
Dalam lima tahun pertama penerapan CBAM, ekspor besi dan baja serta aluminium diperkirakan akan mengalami penurunan akibat penyesuaian terhadap kebijakan baru ini. Meski demikian, Ferry optimis kinerja ekspor akan pulih setelah adanya adaptasi dan penyesuaian struktural di Indonesia.
Optimalkan PTA D-8
Selain mempersiapkan diri menghadapi CBAM, Kemendag juga mengupayakan optimalisasi Perjanjian Perdagangan Preferensi (Preferential Trade Agreement/PTA) dengan negara-negara anggota D-8. Organisasi D-8 yang beranggotakan Indonesia, Malaysia, Pakistan, Turki, Nigeria, Iran, Bangladesh, dan Mesir bertujuan untuk memperkuat kerja sama ekonomi antara negara-negara berkembang.
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono, menyampaikan bahwa Indonesia telah berhasil mengimplementasikan PTA dengan beberapa negara anggota D-8, termasuk Bangladesh, Iran, Turki, dan Malaysia.
Implementasi PTA ini telah mendukung peningkatan ekspor Indonesia ke negara-negara D-8, dengan nilai mencapai USD 4,5 juta. Di masa mendatang, Kemendag menargetkan nilai perdagangan antar anggota D-8 meningkat hingga USD 500 miliar pada tahun 2030.
Djatmiko juga mendorong agar negara anggota D-8 terus memperkuat kerja sama dan mengidentifikasi tantangan perdagangan yang mungkin terjadi di masa depan. Beberapa strategi yang diusulkan termasuk perluasan kerja sama perdagangan menjadi Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan peningkatan kolaborasi di sektor ekonomi digital serta perdagangan timbal balik. Diharapkan, kolaborasi ini mampu menciptakan blok perdagangan yang kuat dan tangguh di tengah dinamika ekonomi global.
Kebijakan CBAM dan PTA D-8 mencerminkan langkah strategis Kemendag dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia di pasar internasional. Dalam menghadapi tantangan global seperti kebijakan CBAM, kolaborasi dengan negara-negara lain serta peningkatan daya saing industri dalam negeri menjadi kunci penting.
Di sisi lain, pemanfaatan penuh dari perjanjian perdagangan seperti PTA D-8 memberikan peluang baru bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor ke negara-negara berkembang dan memaksimalkan manfaat perdagangan antar negara-negara anggota.
Dengan terus melakukan inovasi dan memperkuat kerja sama internasional, Indonesia diharapkan dapat menghadapi berbagai tantangan global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kinerja Ekspor Indonesia
Kinerja ekspor Indonesia pada Agustus 2024 mencatatkan hasil yang positif dengan nilai ekspor mencapai USD23,56 miliar, tertinggi sejak Desember 2022. Prestasi ini disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan, dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, pada Senin, 23 September 2024.
Bara menyatakan bahwa peningkatan ini merupakan pencapaian besar, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang penuh tantangan. Kenaikan nilai ekspor Agustus 2024 yang mencapai USD23,56 miliar menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan bulan sebelumnya, Juli 2024, yang tercatat sebesar USD22,24 miliar. Selain itu, surplus neraca perdagangan pada Agustus juga mengalami peningkatan yang substansial, mencapai USD2,9 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan surplus Juli yang hanya sebesar USD0,5 miliar.
Peningkatan kinerja ekspor ini tidak lepas dari kontribusi sektor nonmigas, khususnya komoditas lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15) yang menjadi pendorong utama pertumbuhan. Kepala Badan Kebijakan Perdagangan, Fajarini Puntodewi, menyebutkan bahwa kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) dunia sebesar 4,08 persen menjadi USD932,63 per metrik ton menjadi faktor penting di balik lonjakan ekspor ini. Selain peningkatan harga, volume ekspor CPO juga naik secara signifikan sebesar 20,81 persen dibandingkan bulan sebelumnya (month-on-month).
Kenaikan ekspor ini juga menunjukkan bahwa Indonesia mampu memanfaatkan peluang pasar internasional dengan baik, meskipun masih menghadapi tekanan dari perlambatan ekonomi global dan kebijakan perdagangan yang ketat dari negara-negara tujuan ekspor utama.
Di sisi lain, peningkatan kinerja ekspor Agustus 2024 ini diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional, membantu memperkuat cadangan devisa negara, serta memberikan dampak yang lebih luas bagi pertumbuhan sektor-sektor industri terkait, termasuk perkebunan dan manufaktur.
Keberhasilan ini menunjukkan bahwa langkah-langkah strategis pemerintah dalam memperkuat daya saing produk ekspor, baik dari segi kualitas maupun volume, mulai memberikan hasil nyata. Pemerintah diharapkan terus mendorong diversifikasi komoditas ekspor dan memperluas pasar tujuan guna menjaga momentum pertumbuhan ekspor yang positif ini di masa mendatang.
Dengan capaian yang signifikan di Agustus 2024, optimisme terhadap kinerja perdagangan Indonesia di paruh kedua tahun ini semakin meningkat. Pemerintah dan pelaku usaha diharapkan dapat terus bersinergi untuk mempertahankan serta meningkatkan kinerja ekspor Indonesia dalam menghadapi tantangan global yang dinamis.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.