KABARBURSA.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini tengah menyusun anggaran untuk Badan Gizi Nasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Badan Gizi Nasional akan bertanggung jawab atas pelaksanaan program makan bergizi gratis yang direncanakan untuk dimulai pada Januari 2025, sesuai dengan agenda pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa anggaran untuk Badan Gizi Nasional masih dalam tahap perencanaan. Pemerintah telah mengalokasikan Rp71 triliun untuk program makan bergizi gratis dalam RAPBN 2025. Saat ini, pemerintah dan tim transisi sedang merancang skema pelaksanaan program tersebut untuk memastikan program ini dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia dan perekonomian lokal.
Sri Mulyani juga menambahkan bahwa detail alokasi anggaran untuk Badan Gizi Nasional masih akan dibahas lebih lanjut setelah pertemuan dengan pihak terkait.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 19 Agustus 2024 di Istana Negara, Jakarta. Dadan menyatakan bahwa Badan Gizi Nasional akan mengelola anggaran Rp71 triliun untuk program makan bergizi gratis.
Timnya telah melakukan uji coba (piloting) selama delapan bulan terakhir, yang hasilnya akan diimplementasikan secara serempak di seluruh Indonesia. Dadan juga menjelaskan bahwa standar gizi dan komposisi menu akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah, berdasarkan hasil piloting yang telah dilakukan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional untuk mengoptimalkan pemenuhan gizi nasional sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945.
Pembentukan Badan Gizi Nasional didorong oleh kebutuhan pemerintah untuk mengatur dan memastikan konsumsi makanan yang aman dan bergizi bagi masyarakat. Badan ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas utama dalam memenuhi kebutuhan gizi nasional.
Badan Gizi Nasional dipimpin oleh seorang kepala dan menjalankan beberapa fungsi utama, yaitu:
- Koordinasi: Mengatur dan menyelaraskan berbagai aspek terkait pemenuhan gizi di seluruh Indonesia.
- Perumusan dan Penetapan Kebijakan Teknis: Menetapkan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola pemenuhan gizi.
- Penyediaan dan Penyaluran: Menjamin ketersediaan dan distribusi makanan bergizi.
- Promosi dan Kerja Sama: Menggalang kerja sama serta mempromosikan pentingnya gizi yang baik.
- Pemantauan dan Pengawasan: Mengawasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan gizi dan memastikan standar gizi tercapai.
Sasaran utama dari pemenuhan gizi yang menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional mencakup:
- Peserta Didik: Anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren.
- Anak Usia di Bawah Lima Tahun: Untuk memastikan tumbuh kembang yang optimal.
- Ibu Hamil dan Ibu Menyusui: Untuk mendukung kesehatan ibu dan anak.
Badan Gizi Nasional diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi secara menyeluruh, mulai dari pendidikan, anak-anak, hingga ibu hamil dan menyusui, sehingga kontribusinya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia dapat terwujud dengan baik.
Di Luar Anggaran Pendidikan?
Pemerintah telah menetapkan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2025 sebesar Rp722,6 triliun. Anggaran ini mencakup salah satu program unggulan dari Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak sekolah di seluruh Indonesia.
Presiden Joko Widodo, dalam pidatonya di Gedung DPR pada Jumat, 16 Agustus 2024, menyampaikan bahwa anggaran pendidikan ini akan difokuskan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, serta pengembangan sekolah unggulan. Selain itu, anggaran ini juga mencakup perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan utama dalam strategi kebijakan jangka pendek pemerintah, yang tidak hanya berfokus pada peningkatan gizi anak-anak, tetapi juga memberdayakan UMKM lokal dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program ini akan dilaksanakan secara bertahap, dengan mempertimbangkan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel.
Selama ini, pemerintah telah berkomitmen untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang berdaya saing, produktif, dan inovatif melalui reformasi pendidikan, transformasi sistem kesehatan, dan penguatan jaring pengaman sosial.
Bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar terus menjangkau sekitar 20 juta siswa setiap tahunnya, sementara program KIP Kuliah dan Bidik Misi memberikan kesempatan kepada 1,5 juta mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Beasiswa LPDP juga turut mendukung pendidikan sekitar 45 ribu mahasiswa.
Di sektor kesehatan, upaya perbaikan menunjukkan hasil yang signifikan, dengan penurunan angka kematian bayi dari 27 menjadi 17 per seribu kelahiran pada 2023, serta penurunan angka stunting dari 37,2 persen menjadi 21,5 persen pada tahun yang sama. Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga terlihat dari penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,8 persen pada tahun ini, serta penurunan tingkat kemiskinan menjadi 9,03 persen dan kemiskinan ekstrem menjadi 0,83 persen.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat terus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, memperkuat kesejahteraan, dan menciptakan pemerataan antar-daerah, serta menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang lebih sehat dan lebih sejahtera.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.