KABARBURSA.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa isu terkait usulan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) diganti menjadi uang tunai merupakan disinformasi.
“Beredar unggahan di platform TikTok yang menarasikan Menteri Keuangan mengusulkan MBG diganti dengan uang. Informasi ini jelas hoaks,” tegas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, dalam pernyataan resmi.
Deni mengimbau masyarakat agar lebih hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai Kemenkeu. Ia juga menekankan pentingnya bijak bermedia sosial dalam menyikapi informasi yang beredar.
Unggahan di TikTok tersebut, baik berupa foto maupun video, menampilkan narasi bahwa Menkeu Purbaya mengusulkan penyaluran MBG diubah dari makanan menjadi uang tunai. Unggahan ini menyebar luas, dengan interaksi tinggi dari berbagai akun.
Sementara itu, laporan resmi Kemenkeu menunjukkan bahwa realisasi anggaran MBG hingga 18 November 2025 tercatat sebesar Rp41,3 triliun, atau 58,2 persen dari pagu Rp71 triliun. Program ini telah menjangkau 41,9 juta penerima, melalui 15.369 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2025 di Jakarta, menyampaikan bahwa masih terdapat Rp30 triliun yang dapat dialokasikan untuk program MBG pada November dan Desember 2025.
“Tentu alokasi kami sesuaikan, karena target Bapak Presiden Prabowo Subianto adalah 82,9 juta penerima MBG di seluruh Indonesia,” ujar Suahasil.
Berdasarkan sebaran wilayah, Pulau Jawa menjadi penerima manfaat terbesar dengan 25,68 juta orang, diikuti Sumatera 8,6 juta, Sulawesi 2,74 juta, Bali-Nusa Tenggara 2,15 juta, Kalimantan 1,70 juta, serta Maluku-Papua 0,69 juta.
Program MBG juga berhasil menyerap 556.735 tenaga kerja hingga 18 November 2025.
Menjelang akhir tahun, pemerintah mempercepat realisasi program MBG, yang meningkat dua kali lipat menjadi Rp41,3 triliun per 18 November 2025, dibandingkan Rp20,6 triliun atau 29 persen dari pagu, yang menjangkau 31,2 juta penerima per 3 Oktober 2025.(*)