KABARBURSA.COM - Pemerintah menegaskan kebijakan penyaluran Bahan Bakar Minyak atau BBM bersubsidi tidak akan memberatkan masyarakat, khususnya kelas menengah. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim dan Investasi atau Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik, sementara pasokannya tetap terjaga.
Kebijakan pembatasan BBM ini akan disesuaikan dengan tipe mesin kendaraan, tanpa mengurangi akses bagi kendaraan bermesin kecil. “Justru kebijakan ini dirancang untuk melindungi kelas menengah, karena mereka tetap bisa mengakses BBM bersubsidi yang kualitasnya lebih baik dan rendah polusi," ujar Rachmat dalam sosialisasi kebijakan perbaikan kualitas BBM di Jakarta, Kamis, 12 September 2024.
Pemerintah berencana untuk membatasi penggunaan BBM bersubsidi hanya untuk kendaraan roda empat dengan kapasitas mesin besar. Namun, kendaraan bermesin kecil dan motor akan tetap bisa menggunakan biosolar dan pertalite yang merupakan produk BBM bersubsidi. Kebijakan ini, menurut Rachmat, hanya akan berdampak pada kurang dari tujuh persen dari total kendaraan.
"Hanya sedikit yang terdampak dari kebijakan ini, yaitu di bawah tujuh persen kendaraan. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi lebih dari 93 persen kendaraan," tegasnya.
Selain itu, Rachmat juga menampik anggapan kebijakan ini akan memberatkan kelas menengah. Menurutnya, pemerintah telah merancang kebijakan yang memastikan kelas menengah tetap dapat menikmati BBM bersubsidi yang lebih berkualitas dan rendah polusi, tanpa perlu khawatir akan adanya kenaikan harga.
Transjakarta Tambah 500 Bus Listrik
Pada kesempatan yang sama, Direktur Operasional dan Keselamatan PT Transjakarta, Daud Joseph, menyampaikan dukungannya terhadap penggunaan bus listrik sebagai salah satu solusi untuk mengurangi polusi udara. Transjakarta berencana menambah 500 unit bus baru yang semuanya merupakan bus listrik, yang terdiri atas bus besar, bus medium, dan microtrans.
"Akhir tahun ini PT Transjakarta akan menambah unit 500 bus baru, dan semuanya berupa bus listrik. Harapannya dengan lebih banyak orang beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum yang nol emisi, kita bisa sama-sama atasi masalah pencemaran udara," ujar Daud.
Transjakarta mulai mengoperasikan bus listrik pada 2022 dan mendapati bahwa biaya operasionalnya setara dengan bus berbahan bakar solar. Pengalaman mengoperasikan 100 bus listrik pertama menunjukkan bahwa biaya produksi dan pemeliharaannya semakin efisien dan terjangkau.
Rachmat Kaimuddin menambahkan, perluasan elektrifikasi kendaraan umum, termasuk bus Transjakarta, adalah kunci dalam upaya pemerintah mengatasi masalah polusi udara, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. "Peran Transjakarta sangat sentral dalam mengendalikan polusi udara di Jakarta," katanya.
Dua Regulasi BBM Subsidi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya menyatakan akan segera menerbitkan dua regulasi terbaru dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) yang mengatur tentang BBM. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) di Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, mengungkapkan dua Permen tersebut akan mengatur kategori konsumen yang berhak menerima BBM subsidi serta peraturan mengenai BBM rendah sulfur.
"Regulasi pertama akan mengatur siapa saja yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi, sementara yang kedua fokus pada perhitungan biaya untuk BBM rendah sulfur,” terang Agus di Kantor Ditjen EBTKE, Jakarta Pusat, Senin 9 September 2024.
Menurut Agus, meskipun kedua aturan ini berdiri sendiri, keduanya saling terkait. BBM rendah sulfur bertujuan mengurangi emisi yang mayoritas berasal dari sektor transportasi. Sementara itu, pengaturan mengenai pengguna BBM subsidi penting untuk memastikan bahwa anggaran pemerintah yang terbatas bisa dialokasikan secara efektif untuk pengembangan BBM rendah sulfur.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa ia akan mengadakan rapat dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas bagaimana memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.
"Sosialisasi sudah dimulai, kami akan mengadakan rapat dengan Presiden untuk membuat keputusan akhir,” ujar Luhut di JCC, Jakarta Pusat, Kamis 5 September 2024.
Kementerian ESDM mengumumkan bahwa BBM rendah sulfur, yang merupakan jenis solar, akan diluncurkan di bagian utara pulau Jawa, khususnya Jakarta dan sekitarnya hingga Balongan.
Sekretaris Jenderal Migas Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menjelaskan bahwa meski produksi BBM rendah sulfur sudah siap, volume yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan nasional.
"Produksinya sudah ada, tetapi belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan nasional. Untuk sementara, distribusi akan terbatas pada wilayah Jawa Barat bagian utara, termasuk Jakarta, Jabotabek, dan Balongan,” jelas Dadan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat 9 Agustus 2024.
Minta Publik Tak Berspekulasi
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sebelumnya juga menegaskan belum ada ketetapan pemerintah mengenai pembatasan BBM bersubsidi. Hal itu dia ungkap menyusul bola panas pembatasan BBM bersubsidi yang diwacanakan berlaku per tanggal 1 Oktober 2024.
Dia menegaskan regulasi pembatasan BBM bersubsidi tidak akan rampung diputuskan dalam kurun waktu satu hingga dua minggu. Ia pun meminta seluruh pihak untuk tidak berspekulasi perihak pembatasan BBM bersubsidi.
“Jadi jangan dulu berspekulasi apa-apa. Jadi aturannya masih dibahas,” ujar Bahlil kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 September 2024.
Bahlil mengatakan regulasi pembatasan BBM subsidi akan lebih mengetatkan pihak-pihak yang layak menerimanya. Dia mengaku tak ingin BBM subsidi diakses oleh kalangan menengah atas sebagaimana marak terjadi saat ini. "Enggak fair. Kita harus kasih kepada saudara-saudara kita yang memang layak untuk mendapatkan,” katanya.(*)