KABARBURSA.COM - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengungkapkan masalah yang dihadapi oleh industri keramik, yang menyebabkan penurunan kinerja dalam jangka waktu lama. Ashady Hanafie, Pejabat Fungsional Pembina Industri pada Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Kemenperin, menyatakan bahwa masalah ini dimulai dengan kenaikan harga gas pada tahun 2015.
Kenaikan harga gas tersebut mempengaruhi kinerja dan daya saing industri keramik. "Masalah serius mulai muncul ketika harga gas naik, yang menyebabkan industri keramik kita mengalami penurunan," ujar Ashady pada Selasa, 16 Juli 2024. "Sebelum 2015, industri kita sangat kompetitif dengan utilisasi mencapai 90 persen," lanjutnya.
Ashady menambahkan bahwa kinerja industri keramik semakin menurun karena masuknya produk keramik impor yang harganya lebih murah, sehingga lebih diminati oleh konsumen dalam negeri. "Konsumen di Indonesia sangat memperhatikan harga," jelasnya.
Masuknya keramik impor ini membuat industri keramik lokal kalah bersaing, dengan tingkat utilisasi turun dari 90 persen menjadi 69 persen. Hal ini menyebabkan tujuh perusahaan menghentikan produksi mereka.
Ketujuh perusahaan tersebut adalah PT Indopenta Sakti Teguh, PT Indoagung Multiceramics Industry, PT Keramik Indonesia Assosiasi, PT KIA Serpih Mas, PT Ika Maestro Industri, PT Industri Keramik Kemenangan Jaya, dan PT Maha Keramindo Perkasa.
Untuk mengatasi masalah ini, Ashady menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) sejak tahun 2016, dan terus memperpanjang kebijakan ini. Namun, langkah ini belum optimal karena tarif yang dikenakan hanya sebesar 13 persen. "Kita sudah memperpanjang kebijakan ini dua kali selama tiga tahun, namun tidak bisa diperpanjang lagi. Dari awal, tarif yang efektif adalah 23 persen," ungkapnya.
Industri Keramik Lokal
Adapun masuknya produk keramik dari China secara masif telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi industri lokal. Karenanya, diperlukan tindakan tegas untuk menghadang strategi jual pengusaha keramik asal China tersebut. Salah satu cara yang dianggap ampuh adalah dengan menerapkan BMAD.
Wacana penerapan BMAD terhadap impor keramik China telah disetujui oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dan dilakukan pula oleh pemerintah Amerika Serikat yang mengenakan tarif BMAD yang tinggi, bahkan mencapai lebih dari 356,02 persen. Tujuannya sangat jelas, yaitu untuk melindungi industri domestik mereka. Langkah ini penting guna menjaga agar industri keramik dalam negeri tidak terpengaruh oleh persaingan tidak sehat akibat impor barang-barang dengan harga dumping.
Adapun target pengenaan BMAD-nya menyasar keramik dengan pos tarif sebagai berikut:
- 6907.21.24
- 6907.21.91
- 6907.21.92
- 6907.21.93
- 6907.21.94
- 6907.22.91
- 6907.22.92
- 6907.22.93
- 6907.22.94
- 6907.40.91
- 6907.40.92
Pengenaan tarifnya adalah Ad Valorem dengan rentang tarif 100,12 persen sampai 199,88 persen. Di sini, rekomendasi keluar atas sejumlah kesimpulan laporan akhir penyelidikan KADI, bahwa:
- Terjadi dumping atas impor barang yang diselidiki, yang dilakukan oleh pengusaha China dengan persentase demikian.
- Indonesia mengalami kerugian material yang dapat dilihat dari menurunnya laba, harga dalam negeri, utilisasi kapasitas, dan return of investment (ROI).
- Terdapat hubungan kausal antara dumping dengan kerugian yang dinyatakan dengan adanya dampak volume baik secara absolut dan relatif, serta adanya dampak harga secara price undercutting, price depression, dan price suppression.
Penyelidikan sendiri sudah dilakukan sejak Maret 2023 dan merupakan tindak lanjut dari permohonan Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) mewakili tiga perusahaan, yaitu PT Jui Shin Indonesia, PT Satyaraya Keramindoindah, dan PT Angsa Daya. Menurut mereka, dugaan praktik dumping ini telah menekan utilisasi produk keramik nasional hingga level 40 persen.
“Namun Asaki optimis, begitu BMAD ini diterapkan maka tingkat utilisasi produk keramin lokal akan bangkit kembali hingga ke level 80 persen di tahun ini, bahkan 90 persen di tahun depan,” kata Ketua Asaki, Edy Suyanto.
Solusi Selain BMAD
Langkah lain yang bisa dilakukan untuk menghadang praktik dumping ini adalah menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI). SNI memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum dan memastikan keadilan bagi pelaku usaha domestik.
Dengan menerapkan SNI, diharapkan akan terbentuk sebuah sistem yang menjamin bahwa produk keramik impor dari China memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini tidak hanya akan mengharuskan setiap produk keramik impor untuk memenuhi standar teknis dan kualitas yang telah ditetapkan, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi produsen lokal dalam menghadapi persaingan pasar.
Pemerintah juga perlu melakukan harmonisasi regulasi impor yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk mencapai keseimbangan yang adil dalam perdagangan internasional. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa semua regulasi yang diterapkan tidak saling bertentangan.
Selain itu, penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk mencegah praktik-praktik curang seperti manipulasi harga, pemalsuan dokumen, atau penghindaran pajak yang dapat merugikan negara. Hal ini akan memastikan bahwa persaingan di pasar domestik berjalan dengan adil dan transparan.
Pemerintah juga perlu memperhatikan potensi respons dari pihak China terhadap kebijakan tarif BMAD dan BMTP yang akan diterapkan. Dampak dari kebijakan ini bisa berpotensi memicu respons balasan dari China, yang dapat mempengaruhi ekspor produk utama Indonesia ke pasar China, seperti yang terjadi dalam perang dagang antara Amerika Serikat dan China.
Dalam menghadapi kondisi ini, penting bagi pemerintah untuk mengantisipasi dampak negatifnya terhadap hubungan perdagangan bilateral dengan China. Pemerintah perlu mencari solusi yang dapat mengurangi risiko ini sambil tetap melindungi kepentingan industri dalam negeri. (*)