KABARBURSA.COM - Menjelang transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke presiden terpilih Prabowo Subianto, Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan program cetak sawah. Program ini dirancang untuk memanfaatkan lahan tidak produktif menjadi lahan pertanian baru.
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menjelaskan lahan yang tidak produktif akan diolah menggunakan Anggaran Belanja Negara (APBN). Program ini akan dilanjutkan sesuai dengan calon petani dan calon lahan (CPCL) yang telah ditetapkan.
"Program cetak sawah kami siapkan untuk pemerintahan periode selanjutnya," kata Sudaryono di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat, 13 September 2024.
Program ini dijadwalkan berjalan pada 2024 dengan target mencetak 150 ribu hektare sawah baru, sesuai kesepakatan dalam rapat bersama DPR RI. "Cetak sawah baru itu bukan satu lahan luas 150 ribu hektar, tapi total sawah baru yang dicetak sebanyak 150 ribu hektar," ujarnya.
Sudaryono menegaskan program ini mengusung konsep keberlanjutan. "Presiden berganti tapi semangatnya tetap berlanjut, seperti yang disampaikan presiden terpilih," ujarnya. Prabowo Subianto telah menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara.
"Dikatakan beliau, yang buruk ditinggalkan dan yang belum selesai dituntaskan, jadi semuanya aman," ucap Sudaryono.
Ia juga menyatakan kesiapannya bila ditunjuk menjadi menteri di kabinet yang akan datang, menyebutnya sebagai sebuah kehormatan. "Saya juga siap bila ditunjuk menjadi menteri di kabinet yang akan datang, itu sebuah kehormatan ditunjuk oleh pemimpin," katanya.
Program Quick Wins
Kementan mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk program Quick Wins Percetakan dan Peningkatan Produktivitas Lahan Pertanian pada 2025. Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebelumnya mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk mencetak sawah hingga 100 ribu hektare di Merauke dan meningkatkan jaringan irigasi tersier di berbagai wilayah.
“Dari anggaran itu, Rp5 triliun akan dialokasikan untuk cetak sawah di Merauke, yang akan dilaksanakan oleh BUMN atau instansi yang ditunjuk,” ujar Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat, 6 September 2024.
Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mendapatkan Rp7 triliun untuk meningkatkan jaringan irigasi tersier di lahan pertanian yang menjadi bagian dari program ini. Amran berharap produktivitas pertanian dapat meningkat secara signifikan pada tahun depan.
Orang dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini menambahkan, sebanyak Rp7,5 triliun dari anggaran tersebut akan digunakan Kementan untuk memperluas lahan sawah dan mengolah 150 ribu hektare lahan pertanian yang sudah ada. “Kami akan fokus pada pengolahan lahan dan intensifikasi pertanian di wilayah yang potensial, untuk memastikan target produksi pangan nasional tercapai,” kata Amran.
Tambahan Anggaran Rp68,9 Triliun untuk Swasembada Pangan
Dalam kesempatan yang sama, Amran juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp68,9 triliun untuk mendukung pencapaian swasembada pangan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan ke berbagai sektor strategis dalam pertanian.
“Dari tambahan anggaran ini, sebesar Rp7,48 triliun akan digunakan untuk mendukung tanaman pangan, Rp1,25 triliun untuk hortikultura, Rp2,39 triliun untuk perkebunan, dan Rp2,4 triliun untuk peternakan serta kesehatan hewan,” ungkap Amran.
Yang terbesar, kata dia, adalah alokasi Rp51,68 triliun untuk pengembangan sarana dan prasarana pertanian, termasuk cetak sawah hingga 1 juta hektare. Selain itu, anggaran ini juga mencakup standarisasi instrumen pertanian sebesar Rp742,16 miliar, pengembangan sumber daya manusia pertanian Rp2,52 triliun, serta penguatan pengawasan dan pengendalian sebesar Rp110 miliar.
Peningkatan Alokasi DAK Subbidang Pertanian
Amran juga menyinggung Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk subbidang pertanian pada 2025 yang mencapai Rp1,87 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari DAK fisik sebesar Rp1,65 triliun dan DAK non-fisik sebesar Rp224,65 miliar, yang akan disalurkan ke 17 provinsi prioritas dan 50 kabupaten.
“Kami mengusulkan agar anggaran ini dapat mendukung kegiatan operasional seperti pengujian penyakit hewan dan layanan penyuluhan pertanian,” kata Amran.
Menurutnya, penambahan alokasi ini sangat penting untuk meningkatkan layanan di lapangan dan memastikan peningkatan hasil pertanian di daerah. Dengan usulan anggaran ini, Kementerian Pertanian berencana mempercepat pencapaian swasembada pangan dan menjadikan Indonesia lebih mandiri dalam hal ketahanan pangan di masa depan.
Pagu Anggaran 2025 Rp7,91 Triliun
Dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI pada Senin, 26 Agustus 2024, lalu, Amran mengatakan pagu anggaran Kementerian Pertanian pada 2025 ditetapkan sebesar Rp7,91 triliun. Anggaran dibagi dalam beberapa program strategis, di antaranya Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas yang mendapat alokasi Rp2,73 triliun, Program Dukungan Manajemen sebesar Rp2,9 triliun, Program Nilai Tambahan Daya Saing Industri Rp1,61 triliun, serta Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp658,64 miliar.
Menurut Amran, pagu anggaran 2025 ini sangat terbatas. Dia khawatir akan sulit bagi kementriannya untuk mendorong terjadinya peningkatan produksi pangan tahun 2025 secara signifikan. Untuk itu, Amran pun meminta persetujuan penambahan anggaran kepada Komisi IV DPR RI sebesar Rp68 triliun.
Anggaran sebesar ini diklaim untuk meningkatkan produksi pangan, seperti pencetakan sawah baru seluas 1 juta hektare, optimalisasi lahan seluas 600 ribu hektare, intensifikasi dan modernisasi pertanian, penyediaan susu gratis, serta program pekarangan pangan bergizi.
“Kami mohon dukungan dari seluruh pimpinan dan anggota Komisi IV agar pagu anggaran di Kementerian Pertanian tahun 2025 nantinya dapat meningkat,” kata Amran.
Amran lantas menyoroti tantangan global yang mempengaruhi ketahanan pangan nasional. Ia mengungkapkan saat ini terdapat 58 negara yang mengalami kelaparan, dengan Rp725 juta penduduk dunia menderita kekurangan gizi. Di Indonesia sendiri, 7-16 persen penduduk masih rentan kelaparan.
“Kondisi ini tentunya merupakan warning bagi ketahanan pangan nasional kita. Karena ketahanan pangan akan berdampak terhadap ketahanan negara,” tegasnya.(*)